alexametrics
24 C
Bojonegoro
Saturday, May 28, 2022

Fitra: Money Politics Paradigma Lama

KOORDINATOR Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim Dakelan menilai, masih maraknya isu praktik money politics yang mewarnai pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak (pilkades) serentak 2019, menunjukkan bahwa pilkades serentak tahun ini belum keluar dari paradigma lama.

Dia mengatakan, dengan adanya undang-undang desa yang baru, kini desa tak lagi menjadi subjek pembangunan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tapi, sudah menjadi objek. Pembangunan di desa ditentukan  pemerintah desa itu sendiri, melalui kepala desa.

Artinya, dibutuhkan sosok calon kepala desa (cakades) yang benar-benar mampu dalam mengelola potensi sumber daya alam (SDA) maupun anggaran di desa. Sehingga, kepala desa terpilih benar-benar memiliki kualifikasi yang mumpuni dalam membangun desa. ‘’Bukan hanya sekadar formalitas jabatan. Kalau masih ada money politics, berarti itu paradigma lama. Masyarakat dan cakades tidak melihat kebutuhan desa sebagai objek, tapi hanya sekadar formalitas, sehingga masih mengamini money politics,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Belum Siap UNBK , Ratusan Siswa SMP Masih Gaptek

Praktis, jika kepemimpinan kepala desa diperoleh dari barter money politics, maka yang dirugikan adalah masyarakat desa itu sendiri. Karena warga akan mendapat sosok pemimpin yang hanya berdasar administratif. Bukan sosok yang mampu mengelola desa sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang desa yang baru. ‘’Masyarakat akan rugi sendiri. Karena kades terpilih hanya sebatas merebut jabatan. Bukan berangkat dari paradigma baru dengan sosok kades yang dinilai mampu membangun desa,’’ tegas mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu.

Diakui Dakelan, dalam mengubah paradigma lama dan menertibkan praktik money politics memang tidak semudah membalik telapak tangan. Namun, upaya itu harus selalu dimunculkan. Salah satunya dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku money politics. ‘’Saya berharap polisi tidak hanya lip service (omong kosong) dalam penindakan money politics. Untuk memberikan efek jera, harus ada sanksi tegas terhadap pelaku politik uang,’’ tegas pria bertubuh jangkung itu.

Baca Juga :  Pemkab Anggap jika Digelar Rawan Gugatan

Dakelan lebih lanjut menegaskan, praktik money politics adalah sumber utama terjadinya korupsi. Sebab, mereka yang terpilih dari praktik membeli suara rakyat itu pasti akan berusaha mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk membeli suara pemilih. ‘’Tidak hanya pilkades. Tapi, semua pemilihan yang dihasilkan dari praktik money politics pasti berusaha mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Bahkan, harapannya (bisa mengembalikan modal, Red) lebih,’’ tandasnya.

KOORDINATOR Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim Dakelan menilai, masih maraknya isu praktik money politics yang mewarnai pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak (pilkades) serentak 2019, menunjukkan bahwa pilkades serentak tahun ini belum keluar dari paradigma lama.

Dia mengatakan, dengan adanya undang-undang desa yang baru, kini desa tak lagi menjadi subjek pembangunan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tapi, sudah menjadi objek. Pembangunan di desa ditentukan  pemerintah desa itu sendiri, melalui kepala desa.

Artinya, dibutuhkan sosok calon kepala desa (cakades) yang benar-benar mampu dalam mengelola potensi sumber daya alam (SDA) maupun anggaran di desa. Sehingga, kepala desa terpilih benar-benar memiliki kualifikasi yang mumpuni dalam membangun desa. ‘’Bukan hanya sekadar formalitas jabatan. Kalau masih ada money politics, berarti itu paradigma lama. Masyarakat dan cakades tidak melihat kebutuhan desa sebagai objek, tapi hanya sekadar formalitas, sehingga masih mengamini money politics,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Berwisata dengan Berburu Warung Murah

Praktis, jika kepemimpinan kepala desa diperoleh dari barter money politics, maka yang dirugikan adalah masyarakat desa itu sendiri. Karena warga akan mendapat sosok pemimpin yang hanya berdasar administratif. Bukan sosok yang mampu mengelola desa sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang desa yang baru. ‘’Masyarakat akan rugi sendiri. Karena kades terpilih hanya sebatas merebut jabatan. Bukan berangkat dari paradigma baru dengan sosok kades yang dinilai mampu membangun desa,’’ tegas mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu.

Diakui Dakelan, dalam mengubah paradigma lama dan menertibkan praktik money politics memang tidak semudah membalik telapak tangan. Namun, upaya itu harus selalu dimunculkan. Salah satunya dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku money politics. ‘’Saya berharap polisi tidak hanya lip service (omong kosong) dalam penindakan money politics. Untuk memberikan efek jera, harus ada sanksi tegas terhadap pelaku politik uang,’’ tegas pria bertubuh jangkung itu.

Baca Juga :  Sembilan Desa Kurang Cakades

Dakelan lebih lanjut menegaskan, praktik money politics adalah sumber utama terjadinya korupsi. Sebab, mereka yang terpilih dari praktik membeli suara rakyat itu pasti akan berusaha mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk membeli suara pemilih. ‘’Tidak hanya pilkades. Tapi, semua pemilihan yang dihasilkan dari praktik money politics pasti berusaha mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Bahkan, harapannya (bisa mengembalikan modal, Red) lebih,’’ tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Disepakati, Ubah Nama Komisi

Mendapat Tambahan 15.192 KPM

DPRD Blora Sorot Pembangunan Jalan

Artikel Terbaru


/