TUBAN – Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2019 digelar Senin (10/7) hari ini. Sebanyak 668 peserta atau calon kepala desa (cakades) pada 273 desa di 20 kecamatan siap meramaikan pesta demokrasi di tingkat desa tersebut.
Berdasar data dan informasi yang diterima Jawa Pos Radar Tuban, lebih dari 70 persen cakades petahana kembali maju dalam perebutan kursi orang nomor satu di desa tersebut. Angka tersebut tersebar pada 196 desa di 20 kecamatan se-Kabupaten Tuban. Rata-rata cakades petahana yang kembali maju menjabat satu periode. Namun, tidak sedikit yang menjabat dua periode. Sehingga, mereka masih memiliki satu kesempatan lagi untuk kembali menjabat pada satu periode berikutnya. Ya, regulasi baru yang mengatur maksimal jabatan kepala desa tiga periode dari sebelumnya yang hanya dua periode.
Bahkan, tidak sedikit dari calon incumbent itu terpaksa harus menghadirkan calon ‘’boneka’’ karena tidak ada yang berani maju untuk melawannya. Rata-rata calon ‘’boneka’’ yang dihadirkan adalah keluarga dan kerabatnya sendiri. Baik suami-istri maupun kakak-adik.
Namun demikian, bukan berarti calon petahana tidak mendapat lawan tangguh.
Kabid Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Keluarga Berencana (DPMDKB) Tuban Anto Wahyudi mengungkapkan, dari 187 desa yang diikuti dua calon, rata-rata calon incumbent mendapat lawan yang kuat dibanding hanya melawan pendamping (melawan keluarga dan kerabat sendiri). Sehingga, akan menghadirkan kompetisi yang cukup menegangkan.
Anto, sapaan akrabnya menegaskan, bukan berarti calon yang lebih dari 2 tanpa kompetisi. Dari 53 desa dengan 3 cakades, rata-rata juga didominasi incumbent dengan calon-calon yang sepadan. Begitu juga 4 calon pada 20 desa dan 5 calon pada 8 desa lain. ‘’Semua ketat, tapi yang calonnya dua, kompetisinya lebih ketat,’’ katanya kepada wartawan koran ini.
Dia optimistis, pelaksanaan pilkades serentak yang mengusung format satu periode enam tahun ini bakal berjalan lancar dan aman. Sebab, jauh sebelum pelaksanaan pilkades, potensi-potensi kelemahan dan kekurangan sudah dipetakan. Baik dalam hal pengamanan maupun kebutuhan logistik pilkades. ‘’Keamanan insya Allah aman, dibantu dari TNI dan Polri. Termasuk logistik juga aman. Sampai hari ini tadi (kemarin, Red) kebutuhan logistik pilkades pada 273 desa sudah seratus persen,’’ tegas pejabat muda jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu.
Kendati demikian, segala potensi yang bisa memunculkan kegaduhan tetap harus diantisipasi. Salah satunya membeludaknya warga yang menggunakan hak pilih pada menit-menit terakhir. Termasuk potensi kerawanan saat proses penghitungan. Sehingga, dikhawatirkan bisa memicu kegaduhan. ‘’Sudah kami sampaikan kepada semua panitia pilkades. Intinya, dalam menghadapi masalah harus tetap tenang dan bisa mendinginkan suasana,’’ ujar Anto.
