Nelayan Keberatan Elpiji Nonsubsidi

PACIRAN – Kalangan nelayan Lamongan keberatan bila pemerintah mengharuskan nelayan menggunakan elpiji nonsubsidi. Sebab akan membuat pengeluaran nelayan akan membengkak. Sehingga penghasilan nelayan akan menurun. ‘’Kalau harus menggunakan elpiji nonsubsidi, jelas akan memberatkan nelayan. Karena biaya melaut akan semakin membengkak.

Padahal penghasilan nelayan tidak menentu. Memang kadang banyak, tapi tidak jarang sangat minim. Bahkan terpaksa harus libur melaut karena cuaca buruk,’’ kata Ketua Rukun Nelayan (RN) Blimbing Paciran, Nur Wahid senin (9/7).

Dia mengungkapkan, untuk nelayan yang melautnya sekitar seminggu hingga dua minggu, umumnya membutuhkan elpiji 3 kg sebanyak 10 hingga 20 tabung. ‘’Kebutuhan elpiji tersebut dipakai untuk memasak selama di tengah laut,’’ ungkapnya.

Menurut dia, selama ini para nelayan menggunakan elpiji bersubsidi 3 kg dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 16.000 per tabung. Berarti total biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp 160.000 hingga Rp 320.000. Kalau harus menggunakan elpiji nonsubsidi, total biaya yang harus dikeluarkan akan membengkak hamper tiga kali lipat, yakni mencapai Rp 420.000 hingga Rp 840.000. Karena harga elpiji nonsubsidi 3 kg informasinya mencapai Rp 42.000 per tabung. ‘’Saat ini nelayan juga sedang mengalami kesulitan. Sebab elpiji melon (subsidi) sedikit langka. Harganya di atas HET. Yakni antara Rp 18 Ribu hingga Rp 20 Ribu per tabung,’’ ujarnya.

Karena itu, tandas dia, para nelayan sangat berharap tidak diwajibkan menggunakan elpiji nonsubsidi. ‘’Kita berharap pemerintah tetap melindungi kesejahteraan nelayan dengan tidak mengganti elpiji subsidi dengan elpiji nonsubsidi,’’ tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, salah satu agen elpiji di Lamongan, Heru Irianto mengatakan, terkait kekhawatiran nelayan yang diharuskan membeli elpiji nonsubsidi dengan harga hingga Rp 42 Ribu per tabung, belum ada ketentuannya. ‘’Sampai saat ini belum ada edaran terkait pengalihan elpiji subsidi ke nonsubsidi bagi nelayan kecil,’’ ujarnya. Sedangkan Kabag Perekonomian Pemkab Lamongan, Munif Syarif mengaku akan mempertanyakan ke Pertamina terkait rencana pemberlakuan elpiji nonsubsidi

PACIRAN – Kalangan nelayan Lamongan keberatan bila pemerintah mengharuskan nelayan menggunakan elpiji nonsubsidi. Sebab akan membuat pengeluaran nelayan akan membengkak. Sehingga penghasilan nelayan akan menurun. ‘’Kalau harus menggunakan elpiji nonsubsidi, jelas akan memberatkan nelayan. Karena biaya melaut akan semakin membengkak.

Padahal penghasilan nelayan tidak menentu. Memang kadang banyak, tapi tidak jarang sangat minim. Bahkan terpaksa harus libur melaut karena cuaca buruk,’’ kata Ketua Rukun Nelayan (RN) Blimbing Paciran, Nur Wahid senin (9/7).

Dia mengungkapkan, untuk nelayan yang melautnya sekitar seminggu hingga dua minggu, umumnya membutuhkan elpiji 3 kg sebanyak 10 hingga 20 tabung. ‘’Kebutuhan elpiji tersebut dipakai untuk memasak selama di tengah laut,’’ ungkapnya.

Menurut dia, selama ini para nelayan menggunakan elpiji bersubsidi 3 kg dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 16.000 per tabung. Berarti total biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp 160.000 hingga Rp 320.000. Kalau harus menggunakan elpiji nonsubsidi, total biaya yang harus dikeluarkan akan membengkak hamper tiga kali lipat, yakni mencapai Rp 420.000 hingga Rp 840.000. Karena harga elpiji nonsubsidi 3 kg informasinya mencapai Rp 42.000 per tabung. ‘’Saat ini nelayan juga sedang mengalami kesulitan. Sebab elpiji melon (subsidi) sedikit langka. Harganya di atas HET. Yakni antara Rp 18 Ribu hingga Rp 20 Ribu per tabung,’’ ujarnya.

Karena itu, tandas dia, para nelayan sangat berharap tidak diwajibkan menggunakan elpiji nonsubsidi. ‘’Kita berharap pemerintah tetap melindungi kesejahteraan nelayan dengan tidak mengganti elpiji subsidi dengan elpiji nonsubsidi,’’ tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, salah satu agen elpiji di Lamongan, Heru Irianto mengatakan, terkait kekhawatiran nelayan yang diharuskan membeli elpiji nonsubsidi dengan harga hingga Rp 42 Ribu per tabung, belum ada ketentuannya. ‘’Sampai saat ini belum ada edaran terkait pengalihan elpiji subsidi ke nonsubsidi bagi nelayan kecil,’’ ujarnya. Sedangkan Kabag Perekonomian Pemkab Lamongan, Munif Syarif mengaku akan mempertanyakan ke Pertamina terkait rencana pemberlakuan elpiji nonsubsidi