alexametrics
25.2 C
Bojonegoro
Thursday, May 26, 2022

Penambahan Rombel Harus Dapat Persetujuan

TUBAN – Ketatnya sistem data pokok pendidikan (dapodik) membuat sekolah tak lagi bisa melonggarkan jatah rombongan belajar (rombel) yang sudah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan SE Mendikbud Nomor 3 Tahun 2017.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Provinsi Wilayah Bojonegoro-Tuban Adi Prayitno mengatakan, dalam dua tahun terakhir jumlah rombel di masing-masing kelas tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditetapkan. ‘’Sekarang sangat ketat. Lebih satu (siswa, Red) saja tidak bisa,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Beda dengan beberapa tahun lalu yang masih diberikan kelonggaran melebihi pagu rombel. Misalnya, masih menerima siswa meski pagu yang tersedia sudah penuh. Saat ini, kata Adi, langsung terkoneksi dengan sistem dapodik. Sehingga, kelebihan pagu dalam rombel berdampak sistemik pada kegiatan sekolah yang lain, seperti penerimaan bantuan pendidikan dan pencairan sertifikasi guru.

Baca Juga :  Seribu Lebih Pagu Masih Kosong

‘’Saat ini, sistem dapodik langsung mendeteksi apabila ada sekolah yang melebihi pagu rombel. Dan, itu bisa berdampak pada hal lain seperti terkendalanya sertifikasi guru,’’ terang mantan kepala Cabdisdik Provinsi Wilayah Nganjuk itu.

Bahkan, lanjut Adi, sekolah yang memiliki rombel terlalu banyak terpaksa harus dipangkas. Salah satunya SMAN 1 Tuban. Dari sebelumnya memiliki 11 rombel, tahun ini tinggal 10 rombel. ‘’Terlalu banyak, sehingga harus dipangkas satu rombel agar sekolah yang lain juga kebagian siswa,’’ ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, rombel jenjang SMA negeri paling sedikit 20 siswa dan maksimal 36 siswa. Karena itu, lanjut Adi, pihaknya meminta seluruh sekolah untuk taat pada regulasi rombel yang sudah ditetapkan. Jika tidak, maka berdampak pada  bantuan yang diterima sekolah.

Baca Juga :  Pendaftar SMPN Kota Saling Sikut

Bagaimana jika jumlah siswa yang mendaftar sangat banyak, sehingga membutuhkan penambahan rombel? Adi menyampaikan, proses penambahan rombel harus melalui mekanisme pengajuan yang ketat. ‘’Bisa (menambah rombel, Red), tapi harus melalui pengajuan, apakah disetujui atau tidak. Jadi, tidak bisa serta merta langsung menambah rombel sendiri,’’ tandasnya.

Aturan yang sama juga mengikat untuk jenjang SD dan SMP negeri. Sebagaimana Permendikbud 17 Tahun 2017 tentang PPDB, pagu jenjang SD paling sedikit 20 dan maksimal 28 siswa. Sedangkan jenjang SMP, paling sedikit 20 dan maksimal 32 siswa. Untuk jenjang SMK paling sedikit 15 siswa dan paling banyak 36 siswa. Sementara SDLB paling banyak 5 siswa dan SMPLB paling banyak 8 siswa.

TUBAN – Ketatnya sistem data pokok pendidikan (dapodik) membuat sekolah tak lagi bisa melonggarkan jatah rombongan belajar (rombel) yang sudah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan SE Mendikbud Nomor 3 Tahun 2017.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Provinsi Wilayah Bojonegoro-Tuban Adi Prayitno mengatakan, dalam dua tahun terakhir jumlah rombel di masing-masing kelas tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditetapkan. ‘’Sekarang sangat ketat. Lebih satu (siswa, Red) saja tidak bisa,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Beda dengan beberapa tahun lalu yang masih diberikan kelonggaran melebihi pagu rombel. Misalnya, masih menerima siswa meski pagu yang tersedia sudah penuh. Saat ini, kata Adi, langsung terkoneksi dengan sistem dapodik. Sehingga, kelebihan pagu dalam rombel berdampak sistemik pada kegiatan sekolah yang lain, seperti penerimaan bantuan pendidikan dan pencairan sertifikasi guru.

Baca Juga :  Muncul Wacana Penambahan Rombel di SMAN 1 dan SMAN 2 Tuban

‘’Saat ini, sistem dapodik langsung mendeteksi apabila ada sekolah yang melebihi pagu rombel. Dan, itu bisa berdampak pada hal lain seperti terkendalanya sertifikasi guru,’’ terang mantan kepala Cabdisdik Provinsi Wilayah Nganjuk itu.

Bahkan, lanjut Adi, sekolah yang memiliki rombel terlalu banyak terpaksa harus dipangkas. Salah satunya SMAN 1 Tuban. Dari sebelumnya memiliki 11 rombel, tahun ini tinggal 10 rombel. ‘’Terlalu banyak, sehingga harus dipangkas satu rombel agar sekolah yang lain juga kebagian siswa,’’ ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, rombel jenjang SMA negeri paling sedikit 20 siswa dan maksimal 36 siswa. Karena itu, lanjut Adi, pihaknya meminta seluruh sekolah untuk taat pada regulasi rombel yang sudah ditetapkan. Jika tidak, maka berdampak pada  bantuan yang diterima sekolah.

Baca Juga :  Seribu Lebih Pagu Masih Kosong

Bagaimana jika jumlah siswa yang mendaftar sangat banyak, sehingga membutuhkan penambahan rombel? Adi menyampaikan, proses penambahan rombel harus melalui mekanisme pengajuan yang ketat. ‘’Bisa (menambah rombel, Red), tapi harus melalui pengajuan, apakah disetujui atau tidak. Jadi, tidak bisa serta merta langsung menambah rombel sendiri,’’ tandasnya.

Aturan yang sama juga mengikat untuk jenjang SD dan SMP negeri. Sebagaimana Permendikbud 17 Tahun 2017 tentang PPDB, pagu jenjang SD paling sedikit 20 dan maksimal 28 siswa. Sedangkan jenjang SMP, paling sedikit 20 dan maksimal 32 siswa. Untuk jenjang SMK paling sedikit 15 siswa dan paling banyak 36 siswa. Sementara SDLB paling banyak 5 siswa dan SMPLB paling banyak 8 siswa.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/