alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Diberhentikan Sesuai Kadar Pelanggaran

BOJONEGORO – Pihak Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK) membenarkan adanya seorang mantan karyawannya yang di-PHK tanpa pesangon. Namun, yang bersangkutan dinilai telah melakukan pelanggaran atau kesalahan berat. Sehingga, keputusan tersebut telah sesuai dengan sanksi atas melanggar peraturan perusahaan.

Direktur Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK) Nila Puri Wijaya mengatakan, telah menerima somasi dari pengacara Jenita Ika Rosana. Namun pihaknya menilai isi somasi memiliki kekurangan dan kelemahan yang patut dikonfirmasi.

“Ada beberapa hal yang patut diluruskan perihal isi somasi tersebut,” kata dia kemarin (9/4).

Kata Puri, sapaannya, perusahaan memiliki alasan dan bukti konkret sebagai landasan keputusan PHK yang dilayangkan kepada Jenita Ika Rosana. Tentunya, sesuai dengan kadar pelanggaran dan peraturan perusaahan.

Sanksi di perusahaan kita sesuai kadar kesalahannya. Tidak secara berkala mulai dari sanksi lisan, tertulis, dan sebagainya. Sudah ada di peraturan perusahaan,” ucap dia.

Lanjutnya, Jenita Ika Rosana tidak menjalankan serta mengabaikan tugas sesuai petunjuk di internal memo. Sehingga, melanggar peraturan perusahaan pasal 19 Nomor 1 huruf (B) atau pelanggaran tingkat sedang.

Baca Juga :  Harga Bahan Baku Kian Tinggi, Produsen Tahu Sulit Satu Suara

Kita berhentikan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2004 jo UU Nomor 13 Tahun 2003. Bukti dan pasalnya sudah jelas ada dan dia juga mengetahui hal tersebut,” jelasnya.

Adapun, perihal membocorkan informasi rahasia perusahaan tanpa izin, imbuh dia, yang bersangkutan telah melanggar peraturan perusahaan pasal 19 Nomor 2 huruf (C). Sebab, memberikan informasi tanpa izin direktur itu sebuah pelanggaran berat.

“Padahal itu bukan wewenangnya sebagai karyawan. Ini tergolong pelanggaran berat. Maka dari itu sesuai aturan dia diberhentikan tanpa pesangon,” ujar dia.

Menurut Puri, meski tanpa pesangon, mantan karyawannya itu tetap mendapat hak gaji Maret, cuti, makan, dan tunjangan servis. Namun, karena ada suatu hal, sementara hak tersebut tidak bisa diberikan kepada Jenita Ika Rosana.

Baca Juga :  Alhamdulillah, Raperda RTRW Sudah Sah

“Dia memiliki tanggungan yang belum diselesaikan kepada perusahaan. Tentunya perihal pendanaan sebagai mantan staf accounting,” ungkapnya.

Selain itu, dia menilai kinerja yang bersangkutan sebagai karyawan tidak beres. Tata kelola keuangan sebagai accounting juga tidak jelas. Maka dari itu, terhitung Januari 2019, pihaknya melakukan penurunan jabatan yang awalnya koordinator accounting menjadi staf admin accounting.

“Attitude sebagai seorang karyawan juga kurang bagus. Terlebih pernah menggalakkan massa (karyawan) untuk demo mosi tidak percaya pada Juni 2018 lalu,” tutur dia.

Meski begitu, dia tidak memungkiri kondisi GDK yang merosot. Sehingga menjalin kerja sama (MoU) dengan pihak operator lain merupakan langkah untuk mempertahankan aset Pemkab Bojonegoro ini. Sehingga pada tahun ini pihaknya berusaha mengobati penyakit yang diderita GDK.

“Proses pencairan gaji untuk Februari dan Maret masih kita proses. Masyarakat Bojonegoro sudah tahu bagaimana kondisi GDK,” katanya.

BOJONEGORO – Pihak Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK) membenarkan adanya seorang mantan karyawannya yang di-PHK tanpa pesangon. Namun, yang bersangkutan dinilai telah melakukan pelanggaran atau kesalahan berat. Sehingga, keputusan tersebut telah sesuai dengan sanksi atas melanggar peraturan perusahaan.

Direktur Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK) Nila Puri Wijaya mengatakan, telah menerima somasi dari pengacara Jenita Ika Rosana. Namun pihaknya menilai isi somasi memiliki kekurangan dan kelemahan yang patut dikonfirmasi.

“Ada beberapa hal yang patut diluruskan perihal isi somasi tersebut,” kata dia kemarin (9/4).

Kata Puri, sapaannya, perusahaan memiliki alasan dan bukti konkret sebagai landasan keputusan PHK yang dilayangkan kepada Jenita Ika Rosana. Tentunya, sesuai dengan kadar pelanggaran dan peraturan perusaahan.

Sanksi di perusahaan kita sesuai kadar kesalahannya. Tidak secara berkala mulai dari sanksi lisan, tertulis, dan sebagainya. Sudah ada di peraturan perusahaan,” ucap dia.

Lanjutnya, Jenita Ika Rosana tidak menjalankan serta mengabaikan tugas sesuai petunjuk di internal memo. Sehingga, melanggar peraturan perusahaan pasal 19 Nomor 1 huruf (B) atau pelanggaran tingkat sedang.

Baca Juga :  Pantau Siswa Keluar Rumah

Kita berhentikan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2004 jo UU Nomor 13 Tahun 2003. Bukti dan pasalnya sudah jelas ada dan dia juga mengetahui hal tersebut,” jelasnya.

Adapun, perihal membocorkan informasi rahasia perusahaan tanpa izin, imbuh dia, yang bersangkutan telah melanggar peraturan perusahaan pasal 19 Nomor 2 huruf (C). Sebab, memberikan informasi tanpa izin direktur itu sebuah pelanggaran berat.

“Padahal itu bukan wewenangnya sebagai karyawan. Ini tergolong pelanggaran berat. Maka dari itu sesuai aturan dia diberhentikan tanpa pesangon,” ujar dia.

Menurut Puri, meski tanpa pesangon, mantan karyawannya itu tetap mendapat hak gaji Maret, cuti, makan, dan tunjangan servis. Namun, karena ada suatu hal, sementara hak tersebut tidak bisa diberikan kepada Jenita Ika Rosana.

Baca Juga :  RSUD Bojonegoro Jadi Pusat Rujukan Kesehatan Reproduksi

“Dia memiliki tanggungan yang belum diselesaikan kepada perusahaan. Tentunya perihal pendanaan sebagai mantan staf accounting,” ungkapnya.

Selain itu, dia menilai kinerja yang bersangkutan sebagai karyawan tidak beres. Tata kelola keuangan sebagai accounting juga tidak jelas. Maka dari itu, terhitung Januari 2019, pihaknya melakukan penurunan jabatan yang awalnya koordinator accounting menjadi staf admin accounting.

“Attitude sebagai seorang karyawan juga kurang bagus. Terlebih pernah menggalakkan massa (karyawan) untuk demo mosi tidak percaya pada Juni 2018 lalu,” tutur dia.

Meski begitu, dia tidak memungkiri kondisi GDK yang merosot. Sehingga menjalin kerja sama (MoU) dengan pihak operator lain merupakan langkah untuk mempertahankan aset Pemkab Bojonegoro ini. Sehingga pada tahun ini pihaknya berusaha mengobati penyakit yang diderita GDK.

“Proses pencairan gaji untuk Februari dan Maret masih kita proses. Masyarakat Bojonegoro sudah tahu bagaimana kondisi GDK,” katanya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/