alexametrics
28.7 C
Bojonegoro
Monday, August 8, 2022

Menjamur, Pemerintah Daerah Tidak Miliki Kewenangan Melarang

KOTA – Pendirian pom mini di Lamongan semakin bebas. Berdasarkan data Dinas Perindustrian da Perdagangan (Disperindag) Lamongan, saat ini ada 125 pom mini. Kepala Disperindag Lamongan, M Zamroni, menuturkan, pemerintah daerah tidak bisa membatasi pendirian pom karena terkendala regulasi. Munculnya pengusaha pom mini hanya didata dan diberikan pembinaan secara terencana. “Kita lakukan pembinaan, supaya memerhatikan beberapa perlindungan konsumen,” ujarnya. 

Menurut Zamroni, pihaknya menekankan kepada pengusaha pom mini untuk tidak menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti solar dan bensin. “Kalau BBM nonsubsidi, masih boleh,” ujarnya. 

Zamroni tidak mau pembinaan itu diartikan sebagai legalitas bagi pendirian pom mini. Meski sudah memiliki alat ukur sendiri, pihaknya menolak apabila diminta melakukan pengukuran bagi pom mini. “Pengukuran itu hanya untuk SPBU yang ditunjuk,” tuturnya. 

Baca Juga :  Jaga Fisik dan Pola Makan

Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Syaifudin Zuhri, menjelaskan, pendirian pom mini ibarat buah simalakama. Daerah tidak memiliki kewenangan untuk melarang atau memberikan izin pendirian. Karena untuk energi dan sumber daya mineral regulasinya langsung dari pusat. Bahkan, ketika melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina, tidak memberikan jawaban pasti. “Jawabannya juga ngambang,  meski secara regulasi melarang,” jelasnya. 

Menurut Syaifudin, secara regulasi Pertamina melarang penjualan BBM secara ecer meski bentuknya menggunakan selang. Namun, ada beberapa pertimbangan yang memberatkan untuk menindak para pengecer. Salah satunya, lokasi daerah terpencil. Akibatnya, larangan tersebut belum bisa diterapkan secara menyeluruh. “Seharusnya pusat segera membuat peraturan sebagai payung hukumnya,” tandasnya. 

Syaifudin menambahkan, secara struktural, daerah tidak memiliki kewenangan untuk menindak para pegecer tersebut. Kewenangan energi melekat di pusat. “Kalau ada regulasinya kita terapkan, kalau tidak ada jalan seperti biasa,” ujarnya.

Baca Juga :  Pendaftar SMAN 1 dan SMAN 2 Bojonegoro Bersaing Ketat

KOTA – Pendirian pom mini di Lamongan semakin bebas. Berdasarkan data Dinas Perindustrian da Perdagangan (Disperindag) Lamongan, saat ini ada 125 pom mini. Kepala Disperindag Lamongan, M Zamroni, menuturkan, pemerintah daerah tidak bisa membatasi pendirian pom karena terkendala regulasi. Munculnya pengusaha pom mini hanya didata dan diberikan pembinaan secara terencana. “Kita lakukan pembinaan, supaya memerhatikan beberapa perlindungan konsumen,” ujarnya. 

Menurut Zamroni, pihaknya menekankan kepada pengusaha pom mini untuk tidak menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti solar dan bensin. “Kalau BBM nonsubsidi, masih boleh,” ujarnya. 

Zamroni tidak mau pembinaan itu diartikan sebagai legalitas bagi pendirian pom mini. Meski sudah memiliki alat ukur sendiri, pihaknya menolak apabila diminta melakukan pengukuran bagi pom mini. “Pengukuran itu hanya untuk SPBU yang ditunjuk,” tuturnya. 

Baca Juga :  Berani Pilih Satu Sekolah Saja

Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Syaifudin Zuhri, menjelaskan, pendirian pom mini ibarat buah simalakama. Daerah tidak memiliki kewenangan untuk melarang atau memberikan izin pendirian. Karena untuk energi dan sumber daya mineral regulasinya langsung dari pusat. Bahkan, ketika melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina, tidak memberikan jawaban pasti. “Jawabannya juga ngambang,  meski secara regulasi melarang,” jelasnya. 

Menurut Syaifudin, secara regulasi Pertamina melarang penjualan BBM secara ecer meski bentuknya menggunakan selang. Namun, ada beberapa pertimbangan yang memberatkan untuk menindak para pengecer. Salah satunya, lokasi daerah terpencil. Akibatnya, larangan tersebut belum bisa diterapkan secara menyeluruh. “Seharusnya pusat segera membuat peraturan sebagai payung hukumnya,” tandasnya. 

Syaifudin menambahkan, secara struktural, daerah tidak memiliki kewenangan untuk menindak para pegecer tersebut. Kewenangan energi melekat di pusat. “Kalau ada regulasinya kita terapkan, kalau tidak ada jalan seperti biasa,” ujarnya.

Baca Juga :  Didik Mukrianto Berikan Sosialisasi Empat Pilar 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/