alexametrics
31.1 C
Bojonegoro
Wednesday, August 17, 2022

PBB Rendah, ADD Bakal Tersendat

- Advertisement -

Radar Bojonegoro – Pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) masih menjadi indikator pencairan alokasi dana desa (ADD). Jika pelunasan PBB rendah, tentu pencairan ADD bakal tersendat. Pemerintah desa (pemdes) harus mengebut pelunasan PBB.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoethi menjelaskan, penerapan PBB terhadap pencairan ADD itu sudah berlangsung sejak tahun lalu. Sebab, tahun lalu banyak desa pelunasan PBB rendah.

Dari 28 kecamatan, hanya 18 kecamatan yang lunas. ‘’Masih ada 10 kecamatan yang PPB nunggak,’’ jelasnya. Ibnu menjelaskan, ADD ditentukan sepenuhnya oleh pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu komponen PAD adalah PBB. Jika PBB rendah, PAD juga akan tersendat.

Baca Juga :  KB/TK Islam Baitunnur Gelar Hubbul Quran dan Akhirussanah

Penerimaan PAD yang rendah bisa berimbas terhadap ADD. Padahal, nilai ADD tahun ini ditargetkan lebih tinggi dibanding tahun lalu. Tahun lalu besaran ADD mencapai Rp 196 miliar. Tahun ini besaran ADD adalah Rp 213,4 miliar. Selisih Rp 17 miliar lebih banyak dibanding tahun lalu.

Karena itu, lanjut Ibnu, target PBB harus direalisasi. Bapenda tidak menargetkan 100 persen PBB setiap desa. Desa hanya ditargetkan 95 persen pelunasan PBB. Sehingga, target PAD bisa tercapai. Ibnu menjelaskan, hingga kini tung gakan PBB masih cukup banyak. Nilainya mencapai Rp 8 miliar. Itu tunggakan selama beberapa tahun. Sebab, banyak tanah yang ditinggal pemilik atau wajib pajak keluar kota. ‘’Pemiliknya sulit dihubungi,’’ jelasnya.

Baca Juga :  UMK Naik Tipis, Buruh Pabrik Rokok Ajukan BLT
- Advertisement -

Sebelumnya, Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kota Budi Suprayitno keberatan dengan syarat pelunasan PBB untuk pencairan ADD itu. Terutama di wilayah Kecamatan Bojonegoro Kota. Sebab, nilai PBB di wilayah kota jauh lebih mahal dibanding desa. Sehingga, banyak yang kesulitan memenuhi target itu. 

Radar Bojonegoro – Pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) masih menjadi indikator pencairan alokasi dana desa (ADD). Jika pelunasan PBB rendah, tentu pencairan ADD bakal tersendat. Pemerintah desa (pemdes) harus mengebut pelunasan PBB.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Ibnu Soeyoethi menjelaskan, penerapan PBB terhadap pencairan ADD itu sudah berlangsung sejak tahun lalu. Sebab, tahun lalu banyak desa pelunasan PBB rendah.

Dari 28 kecamatan, hanya 18 kecamatan yang lunas. ‘’Masih ada 10 kecamatan yang PPB nunggak,’’ jelasnya. Ibnu menjelaskan, ADD ditentukan sepenuhnya oleh pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu komponen PAD adalah PBB. Jika PBB rendah, PAD juga akan tersendat.

Baca Juga :  KB/TK Islam Baitunnur Gelar Hubbul Quran dan Akhirussanah

Penerimaan PAD yang rendah bisa berimbas terhadap ADD. Padahal, nilai ADD tahun ini ditargetkan lebih tinggi dibanding tahun lalu. Tahun lalu besaran ADD mencapai Rp 196 miliar. Tahun ini besaran ADD adalah Rp 213,4 miliar. Selisih Rp 17 miliar lebih banyak dibanding tahun lalu.

Karena itu, lanjut Ibnu, target PBB harus direalisasi. Bapenda tidak menargetkan 100 persen PBB setiap desa. Desa hanya ditargetkan 95 persen pelunasan PBB. Sehingga, target PAD bisa tercapai. Ibnu menjelaskan, hingga kini tung gakan PBB masih cukup banyak. Nilainya mencapai Rp 8 miliar. Itu tunggakan selama beberapa tahun. Sebab, banyak tanah yang ditinggal pemilik atau wajib pajak keluar kota. ‘’Pemiliknya sulit dihubungi,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Ribuan Warga Muhammadiyah Nobar Film Nyai Ahmad Dahlan
- Advertisement -

Sebelumnya, Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kota Budi Suprayitno keberatan dengan syarat pelunasan PBB untuk pencairan ADD itu. Terutama di wilayah Kecamatan Bojonegoro Kota. Sebab, nilai PBB di wilayah kota jauh lebih mahal dibanding desa. Sehingga, banyak yang kesulitan memenuhi target itu. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/