alexametrics
22.7 C
Bojonegoro
Friday, July 1, 2022

Komisi B Lamongan Ingin Surati Jokowi, Ini Isinya

PACIRAN – Komisi B DPRD Lamongan berencana mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat itu meminta presiden melakukan pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. ‘’Komisi B meminta agar Menteri Susi diganti,’’ tutur Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Saifudin Zuhri, kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (9/1).

Menurut dia, kebijakan Susi hanya condong pada pemodal menengah dan besar.

‘’Komisi B akan resmi mengirim surat pada presiden, agar mengganti dengan menteri yang mengerti penderitaan nelayan dan permasalahan di bawah,’’ imbuhnya. 

Versi Zuhri, background Susi pebisnis ikan, bukan nelayan. Susi merupakan pemain ikan dengan distribusi dan membawa ikan dengan pesawat ke wilayah tujuan.

Sehingga ikan masih segar dengan nilai ekonomis yang masih tinggi. ‘’Namun Bu Susi tidak mengerti jerit-jerit nelayan tradisional,’’ tuturnya. 

Menurut dia, kebijakan yang diterapkan Susi hanya terpusat mengamankan biota laut.

‘’Mengamankan biota laut itu semestinya diterapkan negara yang lautnya hanya beberapa mill saja, tapi laut kita kan terhampar luas,’’ katanya. 

Dia menuturkan, puluhan tahun penggunaan cantrang dan paying diperbolehkan.

Baca Juga :  Home Care Service, Pelayanan Cepat untuk Masyarakat Lamongan

Jika dilarang, maka Zuhri khawatir pemodal besar yang akan masuk ke kawasan laut di Indonesia. Khususnya di pantura Lamongan. 

‘’Nantinya nelayan kecil dan tradisional mau makan apa atau cari apa. Kerang atau keong?,’’ ujarnya. 

Dia memrediksi penerapan larangan cantrang dan payang bakal memunculkan efek negatif sosial yang cukup besar.

Di antaranya meningkatnya tingkat kejahatan, meningkatnya anak putus sekolah, hingga meningkatnya angka kemiskinan karena banyak nelayan kehilangan pekerjaan. 

‘’Ini social cost-nya akan lebih tinggi dibanding sekedar hanya mengamankan biota laut,’’ katanya. 

Berdasarkan data Dinas Perikanan Lamongan, realisasi tangkapan hasil laut tahun lalu belum mampu memenuhi target. 

‘’Untuk capaian produksi memang belum seratus persen,’’ tutur Sekretaris Dinas Perikanan Lamongan, Ubaidillah, kepada Jawa Pos Radar Lamongan. 

Target produksi tangkapan laut tahun lalu 73,9 ribu ton per tahun. Realisasinya, sekitar 73,3 ribu ton per tahun.

Ubed mengatakan, larangan cantrang dan payang tahun lalu belum diberlakukan sepenuhnya.

Baca Juga :  Berbagi di Bulan Suci Ramadan

‘’Jika sepenuhnya diterapkan, tentu realisasi hasil tangkapan lautnya menurun jauh,’’ ujarnya. 

Ubed belum memerkirakan besaran dampak produksi secara detail bila cantrang dan payang dilarang.

Larangan cantrang dan payang dinilainya masih bisa berubah.

‘’Kalau berbicara pengaruhnya sebesar apa, tentu tergantung dari kebijakan pemerintah terhadap permen tersebut. Benar-benar diterapkan atau masih ada kelonggaran,’’ tuturnya. 

Dia mengatakan, harus ada koreksi bila larangan alat tangkap tersebut ditegakkan. Terutama dari target serapan ikan yang dibebankan kepada dinas perikanan.

Menurut dia, saat nelayan menggunakan cantrang dan payang yang ditekankan kuantitas, yakni mendukung banyaknya tangkapan.

‘’Sedangkan jika tanpa itu (cantrang dan paying dilarang), maka bicaranya kuantitas. Sehingga harus dievaluasi secara tonase (berat) targetnya,’’ ujarnya.

Seperti diberitakan, sebagian nelayan cantrang dan payang di kawasan pantura Lamongan melakukan aksi demo.

Mereka menolak Permen Nomor 71 Tahun 2016, terkait larangan penggunaan alat tangkap cantrang dan payang.

Polisi memerkirakan peserta aksi yang juga diikuti para ibu itu mencapai tiga ribu orang.

PACIRAN – Komisi B DPRD Lamongan berencana mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat itu meminta presiden melakukan pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. ‘’Komisi B meminta agar Menteri Susi diganti,’’ tutur Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Saifudin Zuhri, kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (9/1).

Menurut dia, kebijakan Susi hanya condong pada pemodal menengah dan besar.

‘’Komisi B akan resmi mengirim surat pada presiden, agar mengganti dengan menteri yang mengerti penderitaan nelayan dan permasalahan di bawah,’’ imbuhnya. 

Versi Zuhri, background Susi pebisnis ikan, bukan nelayan. Susi merupakan pemain ikan dengan distribusi dan membawa ikan dengan pesawat ke wilayah tujuan.

Sehingga ikan masih segar dengan nilai ekonomis yang masih tinggi. ‘’Namun Bu Susi tidak mengerti jerit-jerit nelayan tradisional,’’ tuturnya. 

Menurut dia, kebijakan yang diterapkan Susi hanya terpusat mengamankan biota laut.

‘’Mengamankan biota laut itu semestinya diterapkan negara yang lautnya hanya beberapa mill saja, tapi laut kita kan terhampar luas,’’ katanya. 

Dia menuturkan, puluhan tahun penggunaan cantrang dan paying diperbolehkan.

Baca Juga :  Selasa, Penyerang Mertua Sekda Lamongan Terungkap?

Jika dilarang, maka Zuhri khawatir pemodal besar yang akan masuk ke kawasan laut di Indonesia. Khususnya di pantura Lamongan. 

‘’Nantinya nelayan kecil dan tradisional mau makan apa atau cari apa. Kerang atau keong?,’’ ujarnya. 

Dia memrediksi penerapan larangan cantrang dan payang bakal memunculkan efek negatif sosial yang cukup besar.

Di antaranya meningkatnya tingkat kejahatan, meningkatnya anak putus sekolah, hingga meningkatnya angka kemiskinan karena banyak nelayan kehilangan pekerjaan. 

‘’Ini social cost-nya akan lebih tinggi dibanding sekedar hanya mengamankan biota laut,’’ katanya. 

Berdasarkan data Dinas Perikanan Lamongan, realisasi tangkapan hasil laut tahun lalu belum mampu memenuhi target. 

‘’Untuk capaian produksi memang belum seratus persen,’’ tutur Sekretaris Dinas Perikanan Lamongan, Ubaidillah, kepada Jawa Pos Radar Lamongan. 

Target produksi tangkapan laut tahun lalu 73,9 ribu ton per tahun. Realisasinya, sekitar 73,3 ribu ton per tahun.

Ubed mengatakan, larangan cantrang dan payang tahun lalu belum diberlakukan sepenuhnya.

Baca Juga :  BOS Dihentikan Untuk Sekolah Ber-murid Kurang Dari 60 Siswa

‘’Jika sepenuhnya diterapkan, tentu realisasi hasil tangkapan lautnya menurun jauh,’’ ujarnya. 

Ubed belum memerkirakan besaran dampak produksi secara detail bila cantrang dan payang dilarang.

Larangan cantrang dan payang dinilainya masih bisa berubah.

‘’Kalau berbicara pengaruhnya sebesar apa, tentu tergantung dari kebijakan pemerintah terhadap permen tersebut. Benar-benar diterapkan atau masih ada kelonggaran,’’ tuturnya. 

Dia mengatakan, harus ada koreksi bila larangan alat tangkap tersebut ditegakkan. Terutama dari target serapan ikan yang dibebankan kepada dinas perikanan.

Menurut dia, saat nelayan menggunakan cantrang dan payang yang ditekankan kuantitas, yakni mendukung banyaknya tangkapan.

‘’Sedangkan jika tanpa itu (cantrang dan paying dilarang), maka bicaranya kuantitas. Sehingga harus dievaluasi secara tonase (berat) targetnya,’’ ujarnya.

Seperti diberitakan, sebagian nelayan cantrang dan payang di kawasan pantura Lamongan melakukan aksi demo.

Mereka menolak Permen Nomor 71 Tahun 2016, terkait larangan penggunaan alat tangkap cantrang dan payang.

Polisi memerkirakan peserta aksi yang juga diikuti para ibu itu mencapai tiga ribu orang.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/