alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Lagi, Kades Datangi DPRD

BOJONEGORO – Kegaduhan pascapelaksanaan tes perangkat desa masih belum usai. Kemarin, ratusan orang yang terdiri dari kepala desa, eks peserta tes, dan tim desa kembali mendatangi DPRD. Sama seperti pertemuan sebelumnya, mereka mengadukan berbagai permasalahan terkait pelaksanaan tes. 

Di antara yang kembali menjadi bahasan adalah kedudukan pengawas tes yang bukan dari tim desa.

Selain itu, juga kedudukan Khamim sebagai tim desa yang diberikan kuasa oleh tim desa di seluruh kabupaten. 

Pada pertemuan kemarin, DPRD mengundang pemkab dan Unnes sebagai pihak ketiga. Namun, Unnes tidak hadir dalam rapat tersebut.

Ketidakhadiran Unnes tersebut membuat Ketua DPRD Mitroatin marah. Sebab, Unnes sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk membuat soal.

’’Kami menyesalkan Unnes yang tidak datang saat ada masalah seperti ini,’’ ungkap Mitroatin.

Mitroatin akan mengirimkan surat pada Unnes. Pihaknya akan kembali meminta Unnes agar hadir pada pertemuan dengan kades.

Sehingga, Unnes bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah para kades pascapelaksanaan tes perangkat desa.

Baca Juga :  Masih Terkendala Status Bangunan

’’Agar ini tidak berlarut-larut dan cepat selesai,’’ ungkapnya.

Mitroatin menambahkan, DPRD tidak pernah menggugat perda pengisian perangkat desa.

Selama ini beredar kabar bahwa DPRD menggugat perda pengisian perangkat desa.

’’Kami tidak pernah menggugat. Saya dengar sendiri ada yang mengatakan demikian,’’ terangnya.

Anggota Komisi A Ali Mustofa mengatakan, pengisian perangkat desa ini tidak sesuai perda.

Sebab, jelas yang tertulis di perda pasal 6 huruf I menyebutkan, yang melakukan kerja sama adalah tim desa dengan tim kabupaten.

’’Seharusnya tim kabupaten melakukan kerja sama dengan pihak ketiga,’’ jelasnya.

Namun, lanjutnya, pada kenyataannya, tim desa memberikan kuasa pada seseorang.

Menurutnya, hal itu sudah tidak sesuai perda. Karena itu, dirinya tidak mau tahu dengan hasil seleksi perangkat desa.

Khamim, selaku tim desa yang diberikan kuasa oleh seluruh tim desa di Bojonegoro, mengatakan, pihaknya memang diberikan kuasa oleh semua tim desa.

Dia juga masih mempunyai bukti surat kuasanya. ’’Ini sebanyak 393 surat kuasa saya bawa,’’ terangnya.

Baca Juga :  DPKPCK Selesaikan Program Pembangunan Tahun 2021

Dia menjelaskan bagaimana kronologi dia didapuk sebagai tim desa yan diberi kuasa. Itu terjadi pada sebuah rapat yang juga dihadiri oleh anggota DPRD.

Ketika itu, ada pembahasan yang terkait potensi gagalnya pelaksanaan rekrutmen perangkat desa.

’’Saya juga tidak bicara saat itu. Namun, ketika itu hanya diambil kesimpulan bahwa agar rekrutmen perangkat desa bisa dilaksanakan, maka harus ada kuasa dari tim desa. Sejak itu saya menjadi calon tim desa yang diberi kuasa,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Djoko Lukito menjelaskan mengenai kedudukan pengawas yang bukan dari tim desa.

Menurut Joko, hal itu tidak benar. Memang ada pengawas yang bukan dari tim desa.

Namun, sifatnya hanya membantu. Jika diganti, maka harus ada hitam di atas putih.

’’Itu terjadi di Dander dan Kedewan. Kalau tidak ada hitam di atas putih kami tidak berani,’’ ungkap Djoko.

BOJONEGORO – Kegaduhan pascapelaksanaan tes perangkat desa masih belum usai. Kemarin, ratusan orang yang terdiri dari kepala desa, eks peserta tes, dan tim desa kembali mendatangi DPRD. Sama seperti pertemuan sebelumnya, mereka mengadukan berbagai permasalahan terkait pelaksanaan tes. 

Di antara yang kembali menjadi bahasan adalah kedudukan pengawas tes yang bukan dari tim desa.

Selain itu, juga kedudukan Khamim sebagai tim desa yang diberikan kuasa oleh tim desa di seluruh kabupaten. 

Pada pertemuan kemarin, DPRD mengundang pemkab dan Unnes sebagai pihak ketiga. Namun, Unnes tidak hadir dalam rapat tersebut.

Ketidakhadiran Unnes tersebut membuat Ketua DPRD Mitroatin marah. Sebab, Unnes sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk membuat soal.

’’Kami menyesalkan Unnes yang tidak datang saat ada masalah seperti ini,’’ ungkap Mitroatin.

Mitroatin akan mengirimkan surat pada Unnes. Pihaknya akan kembali meminta Unnes agar hadir pada pertemuan dengan kades.

Sehingga, Unnes bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah para kades pascapelaksanaan tes perangkat desa.

Baca Juga :  Apes, Setor Ratusan Juta Eh Gagal Jadi Perangkat Desa

’’Agar ini tidak berlarut-larut dan cepat selesai,’’ ungkapnya.

Mitroatin menambahkan, DPRD tidak pernah menggugat perda pengisian perangkat desa.

Selama ini beredar kabar bahwa DPRD menggugat perda pengisian perangkat desa.

’’Kami tidak pernah menggugat. Saya dengar sendiri ada yang mengatakan demikian,’’ terangnya.

Anggota Komisi A Ali Mustofa mengatakan, pengisian perangkat desa ini tidak sesuai perda.

Sebab, jelas yang tertulis di perda pasal 6 huruf I menyebutkan, yang melakukan kerja sama adalah tim desa dengan tim kabupaten.

’’Seharusnya tim kabupaten melakukan kerja sama dengan pihak ketiga,’’ jelasnya.

Namun, lanjutnya, pada kenyataannya, tim desa memberikan kuasa pada seseorang.

Menurutnya, hal itu sudah tidak sesuai perda. Karena itu, dirinya tidak mau tahu dengan hasil seleksi perangkat desa.

Khamim, selaku tim desa yang diberikan kuasa oleh seluruh tim desa di Bojonegoro, mengatakan, pihaknya memang diberikan kuasa oleh semua tim desa.

Dia juga masih mempunyai bukti surat kuasanya. ’’Ini sebanyak 393 surat kuasa saya bawa,’’ terangnya.

Baca Juga :  Masih Terkendala Status Bangunan

Dia menjelaskan bagaimana kronologi dia didapuk sebagai tim desa yan diberi kuasa. Itu terjadi pada sebuah rapat yang juga dihadiri oleh anggota DPRD.

Ketika itu, ada pembahasan yang terkait potensi gagalnya pelaksanaan rekrutmen perangkat desa.

’’Saya juga tidak bicara saat itu. Namun, ketika itu hanya diambil kesimpulan bahwa agar rekrutmen perangkat desa bisa dilaksanakan, maka harus ada kuasa dari tim desa. Sejak itu saya menjadi calon tim desa yang diberi kuasa,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Djoko Lukito menjelaskan mengenai kedudukan pengawas yang bukan dari tim desa.

Menurut Joko, hal itu tidak benar. Memang ada pengawas yang bukan dari tim desa.

Namun, sifatnya hanya membantu. Jika diganti, maka harus ada hitam di atas putih.

’’Itu terjadi di Dander dan Kedewan. Kalau tidak ada hitam di atas putih kami tidak berani,’’ ungkap Djoko.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/