alexametrics
25.1 C
Bojonegoro
Monday, August 8, 2022

Anggaran Terpotong Covid-19, 63 Paket Proyek APBD Gagal Tender

Radar Bojonegoro – Tender proyek APBD tidak selalu mulus. Sebagian ada yang gagal. Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Bojonegoro mencacatat, hingga Agustus lalu ada 63 paket proyek gagal tender. Rerata penyebabnya adalah anggaran kena kepras akibat Covid-19.

Kepala BLPBJ Bojonegoro Siswoyo mengatakan, jumlah paket gagal lelang dipastikan tidak akan bertambah. Sebab, lelang sudah berakhir Agustus lalu. Sedangkan, proses masih berlangsung saat ini adalah menyelesaikan yang masuk Agustus lalu.

‘’Jadi, jumlah untuk tender yang gagal ya itu,’’ tuturnya saat ditemui kemarin (8/9). Siswoyo menjelaskan, tender proyek itu batal karena angga rannya dialihkan penanganan Covid-19. Proyek-proyek itu sudah ditenderkan. Bahkan, sudah ada peserta yang menawar. Kemudian, organisasi perangkat daerah (OPD) menghubungi BLPBJ untuk membatalkan paket proyek itu. ‘’Kami pun membatalkan paket proyek yang diminta,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Semua Cuci Mobil Belum Miliki IPAL

Hingga kini, Siswoyo belum mengetahui detail anggaran proyek yang batal itu. Sebab, sejauh ini pihaknya hanya memantau yang tengah dilaksanakan di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Selain batal, menurut Siswoyo, sebagian paket proyek ada yang proses tendernya diulang. Itu terjadi karena pada tender pertama tidak menemukan pemenang. Sehingga, dilakukan tender ulang.

Menurut Siswoyo, tidak adanya pemenang itu karena semua peserta lelang tidak memenuhi syarat. Mulai kualifikasi hingga penawaran terlalu rendah. Penawaran harga terlalu rendah dianggap tidak sesuai batas kewajaran. Sehingga, OPD terkait membatalkannya. ‘’Kami berkoordinasi dengan OPD terkait itu,’’ jelasnya.

Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengingatkan OPD untuk memaksimalkan serapan anggaran. Sebab, hingga kini serapan APBD masih 38 persen. Padahal, sudah memasuki empat bulan terakhir. ‘’Ini nanti akan sangat berat bagi OPD untuk melakukan serapan maksimal,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Satu Pasien Omicron Sembuh

Lasuri memperkirakan, sisa lebih pembiayaan anggaran berjalan (silpa) tahun ini cukup besar jika serapan saat ini masih rendah. Karena itu, OPD harus memacu kinerja melakukan serapan. ‘’Waktu yang ada ini harus dimaksimalkan,’’ jelasnya.

Radar Bojonegoro – Tender proyek APBD tidak selalu mulus. Sebagian ada yang gagal. Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Bojonegoro mencacatat, hingga Agustus lalu ada 63 paket proyek gagal tender. Rerata penyebabnya adalah anggaran kena kepras akibat Covid-19.

Kepala BLPBJ Bojonegoro Siswoyo mengatakan, jumlah paket gagal lelang dipastikan tidak akan bertambah. Sebab, lelang sudah berakhir Agustus lalu. Sedangkan, proses masih berlangsung saat ini adalah menyelesaikan yang masuk Agustus lalu.

‘’Jadi, jumlah untuk tender yang gagal ya itu,’’ tuturnya saat ditemui kemarin (8/9). Siswoyo menjelaskan, tender proyek itu batal karena angga rannya dialihkan penanganan Covid-19. Proyek-proyek itu sudah ditenderkan. Bahkan, sudah ada peserta yang menawar. Kemudian, organisasi perangkat daerah (OPD) menghubungi BLPBJ untuk membatalkan paket proyek itu. ‘’Kami pun membatalkan paket proyek yang diminta,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Serapan Pekerja Proyek JTB Perlu Akomodir Kebutuhan Warga

Hingga kini, Siswoyo belum mengetahui detail anggaran proyek yang batal itu. Sebab, sejauh ini pihaknya hanya memantau yang tengah dilaksanakan di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Selain batal, menurut Siswoyo, sebagian paket proyek ada yang proses tendernya diulang. Itu terjadi karena pada tender pertama tidak menemukan pemenang. Sehingga, dilakukan tender ulang.

Menurut Siswoyo, tidak adanya pemenang itu karena semua peserta lelang tidak memenuhi syarat. Mulai kualifikasi hingga penawaran terlalu rendah. Penawaran harga terlalu rendah dianggap tidak sesuai batas kewajaran. Sehingga, OPD terkait membatalkannya. ‘’Kami berkoordinasi dengan OPD terkait itu,’’ jelasnya.

Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengingatkan OPD untuk memaksimalkan serapan anggaran. Sebab, hingga kini serapan APBD masih 38 persen. Padahal, sudah memasuki empat bulan terakhir. ‘’Ini nanti akan sangat berat bagi OPD untuk melakukan serapan maksimal,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Hati-Hati Terpeleset Pengelolaan Anggaran

Lasuri memperkirakan, sisa lebih pembiayaan anggaran berjalan (silpa) tahun ini cukup besar jika serapan saat ini masih rendah. Karena itu, OPD harus memacu kinerja melakukan serapan. ‘’Waktu yang ada ini harus dimaksimalkan,’’ jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/