alexametrics
24.5 C
Bojonegoro
Tuesday, August 9, 2022

Lima OPD Dapat Tambahan Anggaran

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan akhirnya tuntas. Pemkab dan DPRD menyepakati adanya sejumlah penambahan anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketua DPRD Sigit Kushariyanto menuturkan, konsentrasi pembahasan APBD perubahan terkait penambahan anggaran. Sehingga, pembahasan anggaran hingga larut malam. ’’Jam 11 malam (Rabu) baru usai,’’ ujarnya.

Penambahan anggaran di sejumlah OPD itu beragam. Salah satunya penambahan tunjangan untuk tenaga dan guru honorer. ’’Juga konsen pada belanja anggaran. Itu supaya dilakukan lebih optimal di perubahan ini,’’ ungkap politikus Golkar itu.

Sigit menjelaskan, APBD perubahan ini penyerapan anggaran harus dilakukan dengan baik. Sehingga, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun ini tidak sebanyak tahun lalu.

Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto menuturkan, tidak banyak perubahan terjadi dalam pembahasan APBD perubahan. Salah satu yang tidak berubah adalah besaran dana tidak terduga sebesar Rp 1,4 triliun. Jumlahnya tidak berkurang. ’’Dana itu tetap tidak berkurang,’’ tegas dia.

Baca Juga :  Penarikan Parkir Jadi Polemik

Namun, ada lima OPD yang mengalami penambahan anggaran. Yakni, dinas pendidikan (disdik), dinas lingkungan hidup (DLH), dinas pertanian (disperta), dinas peternakan dan perikanan (disnakkan), dan dinas kepemudaan dan olahraga (dispora). Selain itu, ada penambahan anggaran pada pokok pikiran (pokir) DPRD dan penambahan belanja lewat usulan bupati.

Sukur menuturkan, penambahan itu sebenarnya masih belum maksimal. Sebab, dana Rp 1,4 triliun yang digunakan sebagai dana tidak terduga tidak berkurang sama sekali. Sehingga, silpa tahun ini diperkirakan juga akan sama besar dengan tahun lalu.

Meski demikian, tim anggaran pemkab dan badan anggaran (banggar) DPRD sudah menyelesaikan pembahasan APBD perubahan. ’’Hanya tinggal melaksanakan pengesahan melalui paripurna,’’ jelasnya.

Baca Juga :  APBD Belum Bisa Diserap, ASN dan Dewan Belum Gajian

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ibnu Soeyuthi menuturkan, dana Rp 1,4 triliun itu sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi. Pemkab sudah menjelaskan pada DPRD mengenai dana itu. ’’DPRD juga sudah menyetujui,’’ jelasnya.

Sedangkan penambahan anggaran dilakukan di sejumlah OPD saja. Salah satunya penambahan anggaran tunjangan guru honorer disdik. Penambahan anggaran karena pemkab berencana menaikkan tunjangan honorer.

’’Tidak semua. Tapi beberapa honorer menerima tunjangan terlalu kecil dinaikkan,’’ jelasnya.

Ibnu menjelaskan, diperkirakan APBD perubahan akan tuntas dan bisa digunakan akhir September. Sebab, ada sejumlah proses yang dilalui. ’’Pengajuan ke gubernur waktunya dua minggu. Setelah itu ada revisi lagi,’’ jelasnya.

Menurut Ibnu, jika APBD perubahan diparipurnakan 7 Agustus lalu, awal September sudah bisa digunakan. Sebab, prosesnya dipercepat. Namun, saat ini prosesnya berlangsung normatif.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan akhirnya tuntas. Pemkab dan DPRD menyepakati adanya sejumlah penambahan anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketua DPRD Sigit Kushariyanto menuturkan, konsentrasi pembahasan APBD perubahan terkait penambahan anggaran. Sehingga, pembahasan anggaran hingga larut malam. ’’Jam 11 malam (Rabu) baru usai,’’ ujarnya.

Penambahan anggaran di sejumlah OPD itu beragam. Salah satunya penambahan tunjangan untuk tenaga dan guru honorer. ’’Juga konsen pada belanja anggaran. Itu supaya dilakukan lebih optimal di perubahan ini,’’ ungkap politikus Golkar itu.

Sigit menjelaskan, APBD perubahan ini penyerapan anggaran harus dilakukan dengan baik. Sehingga, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun ini tidak sebanyak tahun lalu.

Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto menuturkan, tidak banyak perubahan terjadi dalam pembahasan APBD perubahan. Salah satu yang tidak berubah adalah besaran dana tidak terduga sebesar Rp 1,4 triliun. Jumlahnya tidak berkurang. ’’Dana itu tetap tidak berkurang,’’ tegas dia.

Baca Juga :  Tak Jadi PSBB, Pembatasan Kegiatan dan Jam Malam Diperketat

Namun, ada lima OPD yang mengalami penambahan anggaran. Yakni, dinas pendidikan (disdik), dinas lingkungan hidup (DLH), dinas pertanian (disperta), dinas peternakan dan perikanan (disnakkan), dan dinas kepemudaan dan olahraga (dispora). Selain itu, ada penambahan anggaran pada pokok pikiran (pokir) DPRD dan penambahan belanja lewat usulan bupati.

Sukur menuturkan, penambahan itu sebenarnya masih belum maksimal. Sebab, dana Rp 1,4 triliun yang digunakan sebagai dana tidak terduga tidak berkurang sama sekali. Sehingga, silpa tahun ini diperkirakan juga akan sama besar dengan tahun lalu.

Meski demikian, tim anggaran pemkab dan badan anggaran (banggar) DPRD sudah menyelesaikan pembahasan APBD perubahan. ’’Hanya tinggal melaksanakan pengesahan melalui paripurna,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Empat Calon Sekda Tarung Gagasan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ibnu Soeyuthi menuturkan, dana Rp 1,4 triliun itu sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi. Pemkab sudah menjelaskan pada DPRD mengenai dana itu. ’’DPRD juga sudah menyetujui,’’ jelasnya.

Sedangkan penambahan anggaran dilakukan di sejumlah OPD saja. Salah satunya penambahan anggaran tunjangan guru honorer disdik. Penambahan anggaran karena pemkab berencana menaikkan tunjangan honorer.

’’Tidak semua. Tapi beberapa honorer menerima tunjangan terlalu kecil dinaikkan,’’ jelasnya.

Ibnu menjelaskan, diperkirakan APBD perubahan akan tuntas dan bisa digunakan akhir September. Sebab, ada sejumlah proses yang dilalui. ’’Pengajuan ke gubernur waktunya dua minggu. Setelah itu ada revisi lagi,’’ jelasnya.

Menurut Ibnu, jika APBD perubahan diparipurnakan 7 Agustus lalu, awal September sudah bisa digunakan. Sebab, prosesnya dipercepat. Namun, saat ini prosesnya berlangsung normatif.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/