alexametrics
27.6 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

40 BUMDes Tak Beroperasi

TUBAN, Radar Tuban – Geliat badan usaha milik desa (BUMDes) di Tuban masih sangat le mah. Dari 311 desa, hanya 272 desa yang memiliki badan usaha. Itu pun yang aktif hanya 232 BUMDes. Selebihnya, 40 BUMDes tidak beroperasi. Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana (DPMDKB) Tuban Soesilo Hadi Irwanto menyampaikan, penyebab tidak aktifnya BUMDes disebabkan masalah formalitas. ‘’Desa beramairamai mendirikan BUMDes hanya untuk syarat memenuhi Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015,’’ ungkap pejabat 53 tahun itu.

Setelah berdiri, kata Soesilo, ke banyakan BUMDes belum melengkapi dokumen yang menjadi syarat yang mendukung dasar pendiriannya. Mulai penerbitan peraturan desa hingga anggaran dasar-anggaran rumah tangga. Pria asal Surabaya ini juga meng ungkapkan kelemahan BUMDes lainnya terkait belum adanya perencanaan bisnis. Menurut Soesilo, belum adanya perencanaan bisnis tersebut karena BUMDes belum mengenal pasar. Juga, belum me maksimalkan potensi-potensi di desa. Contohnya potensi alam maupun manusianya. Dia menyampaikan, instansinya secara bertahap akan membantu mengatasi kekurangan- kekurangan tersebut. Menurutnya, itu akan dilakukan sesuai kiat-kiat yang ada dan prosedural. Targetnya, BUMDes yang belum beroperasi segera aktif dan menjadi salah satu tumpuan ekonomi desa. 

Baca Juga :  Pemkab Lamongan Jamin Kesehatan Semua Warga

Tak hanya itu. Institusinya, kata pria yang tinggal Perumahan Tasikmadu, Palang ini juga mendorong BUMDes agar berbadan hukum. Acuannya, Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. ‘’Badan hukum BUMDes menjadi problem bersama,’’ tegas dia yang kemudian mencontohkan BUMDes Singosari, Kabupaten Malang yang merupakan satu-satunya BUMDes di Jawa Timur yang sudah berbadan hukum. Lebih lanjut Soesilo mengatakan, BUMDes di Tuban yang aktif masih sangat minim. Di antaranya, BUMDes Bolomeduro, Kecamatan Bancar. BUMDes ini bergerak di bidang usa ha minimart, kafe, dan pengolahan hasil ikan laut.

 Berikutnya, BUMDes Jenu Raya, Kecamatan Jenu. Usahanya bergerak di bidang kredit usaha masyarakat, jasa pembuatan taman, toko bunga, dan tanaman hias. BUMDes Jenu Raya belakangan juga diketahui telah mengajukan proposal penyewaan lahan di Terminal Kambang Putih Tuban untuk pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan rest area. BUMDes yang sedang naik daun, lanjut Soesilo, dikelola Pemerintahan Desa Ngino, Kecamatan Semanding. Obyek unggulan yang dikelola adalah Sendang Asmoro. Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Terminal Kambang Putih Tuban Koesdiono mengatakan, pengajuan BUMDes Jenu Raya telah ditinjau dan disetujui oleh pemerintah pusat. Untuk realisasinya, dia menyampaikan itu kewenangan BUMDes.

Baca Juga :  Pencairan BKK BUMDES  Bojonegoro Sisakan SK Bupati

TUBAN, Radar Tuban – Geliat badan usaha milik desa (BUMDes) di Tuban masih sangat le mah. Dari 311 desa, hanya 272 desa yang memiliki badan usaha. Itu pun yang aktif hanya 232 BUMDes. Selebihnya, 40 BUMDes tidak beroperasi. Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana (DPMDKB) Tuban Soesilo Hadi Irwanto menyampaikan, penyebab tidak aktifnya BUMDes disebabkan masalah formalitas. ‘’Desa beramairamai mendirikan BUMDes hanya untuk syarat memenuhi Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015,’’ ungkap pejabat 53 tahun itu.

Setelah berdiri, kata Soesilo, ke banyakan BUMDes belum melengkapi dokumen yang menjadi syarat yang mendukung dasar pendiriannya. Mulai penerbitan peraturan desa hingga anggaran dasar-anggaran rumah tangga. Pria asal Surabaya ini juga meng ungkapkan kelemahan BUMDes lainnya terkait belum adanya perencanaan bisnis. Menurut Soesilo, belum adanya perencanaan bisnis tersebut karena BUMDes belum mengenal pasar. Juga, belum me maksimalkan potensi-potensi di desa. Contohnya potensi alam maupun manusianya. Dia menyampaikan, instansinya secara bertahap akan membantu mengatasi kekurangan- kekurangan tersebut. Menurutnya, itu akan dilakukan sesuai kiat-kiat yang ada dan prosedural. Targetnya, BUMDes yang belum beroperasi segera aktif dan menjadi salah satu tumpuan ekonomi desa. 

Baca Juga :  Rawat Sungai dengan Festival 

Tak hanya itu. Institusinya, kata pria yang tinggal Perumahan Tasikmadu, Palang ini juga mendorong BUMDes agar berbadan hukum. Acuannya, Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. ‘’Badan hukum BUMDes menjadi problem bersama,’’ tegas dia yang kemudian mencontohkan BUMDes Singosari, Kabupaten Malang yang merupakan satu-satunya BUMDes di Jawa Timur yang sudah berbadan hukum. Lebih lanjut Soesilo mengatakan, BUMDes di Tuban yang aktif masih sangat minim. Di antaranya, BUMDes Bolomeduro, Kecamatan Bancar. BUMDes ini bergerak di bidang usa ha minimart, kafe, dan pengolahan hasil ikan laut.

 Berikutnya, BUMDes Jenu Raya, Kecamatan Jenu. Usahanya bergerak di bidang kredit usaha masyarakat, jasa pembuatan taman, toko bunga, dan tanaman hias. BUMDes Jenu Raya belakangan juga diketahui telah mengajukan proposal penyewaan lahan di Terminal Kambang Putih Tuban untuk pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan rest area. BUMDes yang sedang naik daun, lanjut Soesilo, dikelola Pemerintahan Desa Ngino, Kecamatan Semanding. Obyek unggulan yang dikelola adalah Sendang Asmoro. Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Terminal Kambang Putih Tuban Koesdiono mengatakan, pengajuan BUMDes Jenu Raya telah ditinjau dan disetujui oleh pemerintah pusat. Untuk realisasinya, dia menyampaikan itu kewenangan BUMDes.

Baca Juga :  Tingkatkan Investasi Desa, BNI Optimalkan BUMDes

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/