alexametrics
26 C
Bojonegoro
Saturday, May 21, 2022

Pendamping Desa – PNS Ikut Seleksi PPK

BOJONEGORO – Puluhan pendamping desa dan pegawai negeri sipil (PNS) tercatat mendaftar PPK dan PPS. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Komisioner KPUK Bojonegoro Fatkurohman mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pendamping desa dan PNS mendaftar sebagai PPK dan PPS.

Karena itu, pihaknya juga tidak bisa melarang mereka untuk mendaftar. ’’Semuanya kami terima karena tidak ada persyaratan demikian,’’ ungkapnya.

Dia melanjutkan, pada persyaratan untuk mendaftar PPK dan PPS tidak disebutkan tidak boleh merangkap kerja di suatu instansi.

Siapa saja bisa mendaftar sebagai PPK dan PPS. Izin merangkap seharusnya keluar dari instansi tempat mereka bekerja selama ini. ’’Jika diizinkan, maka tidak masalah,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Warga Bersama Satgas TMMD galar Aspal Untuk Jalan Beber

Namun, lanjut dia, perkara diterima atau tidak pihaknya akan tetap bersikap profesional. Yaitu, berdasarkan hasil seleksi adminsitasi, tes tulis, dan tes wawancara.

Jika berhasil melalui tahapan tersebut, maka dinyatakan lolos sebagai PPK atau PPS.

Fatkur menjelaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi kinerja pada PPK dan PPS yang merangkap kerja.

Jika kinerjanya terganggu, maka KPUK berhak untuk menganulir PPK atau PPS tersebut.

’’Yang akan menggantikannya adalah orang yang hasil seleksinya di bawahnya,’’ jelasnya.

Fatkur masih belum bisa mendata berapa jumlah pendaftar PPK dan PPS dan berapa yang diterima.

Rencananya, pengumuman hasil seleksi PPK akan diumumkan hari ini (8/11).

BOJONEGORO – Puluhan pendamping desa dan pegawai negeri sipil (PNS) tercatat mendaftar PPK dan PPS. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Komisioner KPUK Bojonegoro Fatkurohman mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pendamping desa dan PNS mendaftar sebagai PPK dan PPS.

Karena itu, pihaknya juga tidak bisa melarang mereka untuk mendaftar. ’’Semuanya kami terima karena tidak ada persyaratan demikian,’’ ungkapnya.

Dia melanjutkan, pada persyaratan untuk mendaftar PPK dan PPS tidak disebutkan tidak boleh merangkap kerja di suatu instansi.

Siapa saja bisa mendaftar sebagai PPK dan PPS. Izin merangkap seharusnya keluar dari instansi tempat mereka bekerja selama ini. ’’Jika diizinkan, maka tidak masalah,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Pelatihan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2017

Namun, lanjut dia, perkara diterima atau tidak pihaknya akan tetap bersikap profesional. Yaitu, berdasarkan hasil seleksi adminsitasi, tes tulis, dan tes wawancara.

Jika berhasil melalui tahapan tersebut, maka dinyatakan lolos sebagai PPK atau PPS.

Fatkur menjelaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi kinerja pada PPK dan PPS yang merangkap kerja.

Jika kinerjanya terganggu, maka KPUK berhak untuk menganulir PPK atau PPS tersebut.

’’Yang akan menggantikannya adalah orang yang hasil seleksinya di bawahnya,’’ jelasnya.

Fatkur masih belum bisa mendata berapa jumlah pendaftar PPK dan PPS dan berapa yang diterima.

Rencananya, pengumuman hasil seleksi PPK akan diumumkan hari ini (8/11).

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/