alexametrics
27 C
Bojonegoro
Sunday, May 22, 2022

Anggaran Sport Center Jadi Catatan 

TUBAN – Rancangan APBD 2018, kemarin (6/11) disepakati dalam rapat paripurna di gedung DPRD Tuban. Sebelum diteken eksekutif dan legislatif, sejumlah fraksi memberikan catatan dalam pendapat akhirnya. 

Salah satunya tentang anggaran Sport Center Tuban yang dinilai masih cukup tinggi. Diharapkan, anggaran tersebut dikurangi atau diturunkan. 

‘’Alhamdulillah, walau ada beberapa catatan, ya itu biasa. Namanya proses politik,’’ ujar Wabup Tuban Noor Nahar Hussein kepada wartawan usai rapat paripurna, kemarin.

Sementara itu, program pembentukan perda menetapkan 17 raperda yang bakal diproses dan dibahas pada 2018.

Di antaranya, 6 propemperda sisa 2017 yang akan kembali dibahas pada 2018 dan usulan 9 propemperda pada 2018 serta 2 raperda inisiatif. 

Baca Juga :  Seminggu Transaksi 500 Ekor Sapi

Raperda tersebut, antara lain, review rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan kawasan industri, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penyelenggaraan jasa konstruksi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, urusan pemerintahan konkuren, pencabutan izin gangguan, dan izin lingkungan.

Berikutnya, perlindungan dan kesejahteraan penyandang disabilitas, perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia, perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, penyertaan modal daerah, pertanggungjawaban APBD 2017, perubahan APBD 2018, raperda APBD 2019, raperda tentang pengentasan kemiskinan, raperda tentang sistem pelaksanaan kabupaten layak anak.

TUBAN – Rancangan APBD 2018, kemarin (6/11) disepakati dalam rapat paripurna di gedung DPRD Tuban. Sebelum diteken eksekutif dan legislatif, sejumlah fraksi memberikan catatan dalam pendapat akhirnya. 

Salah satunya tentang anggaran Sport Center Tuban yang dinilai masih cukup tinggi. Diharapkan, anggaran tersebut dikurangi atau diturunkan. 

‘’Alhamdulillah, walau ada beberapa catatan, ya itu biasa. Namanya proses politik,’’ ujar Wabup Tuban Noor Nahar Hussein kepada wartawan usai rapat paripurna, kemarin.

Sementara itu, program pembentukan perda menetapkan 17 raperda yang bakal diproses dan dibahas pada 2018.

Di antaranya, 6 propemperda sisa 2017 yang akan kembali dibahas pada 2018 dan usulan 9 propemperda pada 2018 serta 2 raperda inisiatif. 

Baca Juga :  Wujudkan Bumi Wali Zero Miras, Tindak Tegas Pelaku

Raperda tersebut, antara lain, review rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan kawasan industri, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penyelenggaraan jasa konstruksi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, urusan pemerintahan konkuren, pencabutan izin gangguan, dan izin lingkungan.

Berikutnya, perlindungan dan kesejahteraan penyandang disabilitas, perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia, perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, penyertaan modal daerah, pertanggungjawaban APBD 2017, perubahan APBD 2018, raperda APBD 2019, raperda tentang pengentasan kemiskinan, raperda tentang sistem pelaksanaan kabupaten layak anak.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Dari Dangdut ke Salawat

Mampu Berbuah Lebih Cepat

Anak Desa Harus Semangat Kuliah


/