BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Bukan hanya DPRD yang menyarakankan Pemkab Bojonegoro, agar tidak bergantung dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH migas). Namun, kalangan akademisi mendorong pemkab berinovasi mencari terobosan pendapatan asli daerah (PAD).
Sebab, Bojonegoro memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan PAD. Namun, untuk memaksimalkan potensi, pemkab harus fokus. ’’Pemkab harus inovatif, karena sebenarnya banyak kekayaan dan SDM Bojonegoro masih bisa dieksplor,’’ kata Dekan Ekonomi Universitas Bojonegoro (Unigoro) Retno Mulinawati kemarin (7/10).
Menurut Retno, pengembangan potensi harus sinkron dengan program dan perencanaan pemkab. Sebab, selama ini pengelolaan pemkab terkesan gendut, tapi penggunaannya belum tepat. Sehingga, arah pembangunan terkesan masih jalan di tempat.
Meski begitu, masih ada kesempatan menatap ke depan. Setidaknya, dengan kepala daerah yang baru, tampaknya memiliki komitmen mewujudkan kemandirian daerah dari sisi pendapatan. ’’Potensi wisata bisa terus digenjot,’’ tandasnya.
Retno menjelaskan, sudah saatnya menjadikan Bojonegoro sebagai daerah pariwisata. Potensinya sudah besar dan layak dikembangkan. Misalnya, wisata edukasi di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, yang mulai tumbuh. Tentu, pemkab harus mendukung penuh wisata gerabah ini.
Selanjutnya, menurut Retno, pengembangan industri kreatif yang hemat bahan baku. Misalnya pembuatan suvenir dari tanah liat atau kayu. Pemkab wajib campur tangan dengan membuat kebijakan yang mengarah mendongkrak PAD.
’’Misalkan mewajibkan setiap hotel atau restauran memberi tamunya suvenir wisata Bojonegoro. Dan agenda event agar pemasaran produksi industri kreatif bisa tersalurkan,’’ beber Retno.
Pemkab, menurut Retno, juga bisa membuka peluang usaha agrobis. Misalnya pengolahan salak, belimbing, dan jambu merah, menjadi bahan makanan lain. Setidaknya, pemkab memberikan pelatihan dan membantu memasarkan.
Belum lagi, produksi batik Bojonegoro. Diperlukan pelatihan, bantuan modal, dan pemasaran. Tentu, kata Retno, pemkab sudah saatnya membuat kebijakan setiap sekolah, khususnya hari Jumat atau Sabtu, siswa harus memakai batik.
Selanjutnya badan usaha milik daerah (BUMD) yang belum produktif, harus terus didorong. Salah satunya pengelolaan Griya Dharma Kusuma (GDK). Menurut dia, perlu ada kebijakan yang mewajibkan instansi mengadakan kegiatan di GDK. Sebab, selama ini, uang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih banyak dibelanjakan ke hotel lain.
’’Seperti GDK, coba dibuka untuk umum disertai fasilitas menarik. Seringlah kegiatan seminar, FGD (focus group discussion), dan kegiatan lain, diselenggarakan di GDK. Sangat penting kerja sama dengan institusi lain,’’ bebernya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Dilli Tri Wibowo mangatakan, postur APBD Bojonegoro masih didominasi dari dana transfer. Sebaliknya, untuk PAD masih rendah.
Sesuai dokumen P-APBD 2019 disebutkan, total proyeksi pendapatannya Rp 5 triliun, tertulis PAD sekitar Rp 530 miliar. Sedangkan, dana perimbangan Rp 3,9 triliun, dan pendapatan lain-lain sekitar Rp 649 miliar.
Dokumen itu membuktikan jika APBD selama ini masih bergantung dana transfer. Dan PAD belum maksimal. ’’Memang untuk jangka panjang, harus memaksimalkan PAD,’’ ungkap dia.
