alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Friday, May 27, 2022

233 Mantan Kades Bisa Maju Lagi?

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kepala desa (kades) maksimal menjabat selama 18 tahun atau tiga periode. Namun, pilkades serentak 233 desa nanti, belum ada kepastian berapa kades yang masih memiliki kesempatan mencalonkan lagi.

Sebab, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) belum menginventarisasi periode jabatan kades di 233 desa yang masa jabatannya akan berakhir sebelum pilkades Februari 2020 mendatang. ’’Belum bisa menyimpulkan, karena terkait tiga kali masa jabatan harus ada pernyataan dan keterangan,’’ kata Pelaksana Tugas (Plt)  Kepala Dinas PMD Bojonegoro Djuwana Poerwiyanto kemarin (7/10).

Menurut Djuwana, yang menjadi ketentuan incumbent atau petahana untuk mencalonkan kembali, di antaranya, belum menjabat tiga kali periode masa jabatan. Tidak tersangkut tindak pidana. Dan, jika dari unsur PNS harus dapat izin pembina kepegawaian.

Baca Juga :  Dan Siapa Sekda Dilantik‚Ķ?

Mantan Camat Balen itu memastikan, belum melakukan pendataan jabatan masing-masing kades yang di desanya akan digelar pilkades serentak. Karena itu, dia belum bisa memastikan jumlah kades yang memiliki kesempatan mencalonkan lagi. ’’Pokoknya kalau belum tiga kali, masih bisa,’’ tandasnya.

Dia menambahkan, tahapan pilkades serentak tahun depan, dimulai 14 Oktober. Sehingga, bagi pemerintah desa yang akan mengikuti pilkades serentak tahun depan, diminta segera membentuk panitia.

Sementara itu, Kepala Desa Plesungan M. Khoiri membenarkan desanya akan mengikuti pilkades serentak tahun depan. Namun, mantan  calon bupati (cabup) itu belum memastikan mencalonkan lagi atau tidak.

’’Tahapannya belum, jadi ya belum bisa memastikan maju lagi atau tidak. Tergantung nanti,’’ kata pria juga Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro itu.

Baca Juga :  Mengejar Merpati

Sementara itu, DPRD Bojonegoro memastikan anggaran tahapan pilkades sudah tercantum dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) 2019. Sesuai di dalam dokumen yang sudah disahkan menjadi perda itu, pemilihan dan pelantikan pilkades gelombang III dijatah Rp 586 juta.

’’Akan terus kami kawal tahapannya, karena anggarannya sudah tersedia,’’ kata Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Lasmiran.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kepala desa (kades) maksimal menjabat selama 18 tahun atau tiga periode. Namun, pilkades serentak 233 desa nanti, belum ada kepastian berapa kades yang masih memiliki kesempatan mencalonkan lagi.

Sebab, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) belum menginventarisasi periode jabatan kades di 233 desa yang masa jabatannya akan berakhir sebelum pilkades Februari 2020 mendatang. ’’Belum bisa menyimpulkan, karena terkait tiga kali masa jabatan harus ada pernyataan dan keterangan,’’ kata Pelaksana Tugas (Plt)  Kepala Dinas PMD Bojonegoro Djuwana Poerwiyanto kemarin (7/10).

Menurut Djuwana, yang menjadi ketentuan incumbent atau petahana untuk mencalonkan kembali, di antaranya, belum menjabat tiga kali periode masa jabatan. Tidak tersangkut tindak pidana. Dan, jika dari unsur PNS harus dapat izin pembina kepegawaian.

Baca Juga :  Pede Nyanyi Dangdut Sampai Pengen Tembus Internasional

Mantan Camat Balen itu memastikan, belum melakukan pendataan jabatan masing-masing kades yang di desanya akan digelar pilkades serentak. Karena itu, dia belum bisa memastikan jumlah kades yang memiliki kesempatan mencalonkan lagi. ’’Pokoknya kalau belum tiga kali, masih bisa,’’ tandasnya.

Dia menambahkan, tahapan pilkades serentak tahun depan, dimulai 14 Oktober. Sehingga, bagi pemerintah desa yang akan mengikuti pilkades serentak tahun depan, diminta segera membentuk panitia.

Sementara itu, Kepala Desa Plesungan M. Khoiri membenarkan desanya akan mengikuti pilkades serentak tahun depan. Namun, mantan  calon bupati (cabup) itu belum memastikan mencalonkan lagi atau tidak.

’’Tahapannya belum, jadi ya belum bisa memastikan maju lagi atau tidak. Tergantung nanti,’’ kata pria juga Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro itu.

Baca Juga :  Gus Ipul-Puti, Nahdliyin dan Soekarnois

Sementara itu, DPRD Bojonegoro memastikan anggaran tahapan pilkades sudah tercantum dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) 2019. Sesuai di dalam dokumen yang sudah disahkan menjadi perda itu, pemilihan dan pelantikan pilkades gelombang III dijatah Rp 586 juta.

’’Akan terus kami kawal tahapannya, karena anggarannya sudah tersedia,’’ kata Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Lasmiran.

Artikel Terkait

Most Read

Objek Wisata Masih Sepi

Sebanyak 257 Atlet Ikuti Puslatkab

Artikel Terbaru


/