Radar Bojonegoro – Komunikasi eksekutif dan legislatif di Bojonegoro belum klir, indikasinya pembahasan Perubahan (P) APBD 2021 masih alot. Rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) P-APBD kemarin (7/9) gagal digelar.
Karena, 16 anggota badan anggaran (banggar) DPRD mangkir, atau tak hadir tanpa konfirmasi. Pembahasan anggaran itu tak bisa dilaksanakan karena belum kuorum, syarat minimal dilaksanakannya rapat dihadiri 14 anggota.
Kegagalan itu kali kedua, sebelumnya Senin (6/9) lusa juga batal digelar. Padahal tingkat kehadiran sudah kuoarum, karena sudah 19 anggota banggar. Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin mengatakan, rapat pembahasan KUA PPAS P-APBD kemarin sebenarnya tidak batal. Karena, pihaknya sudah membuka rapat. Namun, rapat tidak bisa dilanjutkan karena anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum.
‘’Rapat sempat kami buka. Kami tutup lagi karena tidak kuorum,’’ kata Imam. Sesuai daftar hadir, dari 26 anggota banggar termasuk sekretaris DPRD, yang hadir hanya 9 anggota. Sisanya sebanyak 16 orang anggota dewan tidak hadir. Mereka yang tidak hadir juga tidak ada konfirmasi ke ketua banggar. Imam mengaku tidak mengetahui alasan para anggota banggar tidak hadir. Sebab, tidak memberitahukan lebih dulu. ‘’Lebih lanjut bisa langsung kon firmasi yang bersangkutaan,’’ sarannya.
Senin (6/9) lalu, rapat anggaran seharusnya dimulai. Namun, rapat gagal dilaksanakan. Rapat kemudian ditunda Selasa (7/9). Namun, juga kembali ditunda lagi. Rencananya rapat akan digelar hari ini (8/9).
Namun, Imam Sholikin juga tidak bisa memastikan kehadiran para anggota banggar. ‘’Kami akan undang lagi. Kami harap mereka bisa hadir,’’ harapnya. Ulah para anggota banggar itu akan berdampak penetapan P-APBD molor. Sebab, tahapan pembahasan raperda tentang keuangan daerah itu masih panjang.
Sedangkan targetnya harus selesai akhir bulan ini. Menurut Imam, pembahasan P-APBD harus melalui mekanisme yang benar. Pertama adalah pembahasan antara tim anggaran pemkab dengan banggar DPRD.
Tanpa itu, penetapan P-APBD tidak bisa dilaksanakan. Para anggota banggar itu tidak hadir dengan berbagai hal. Ada yang sakit, rapat di luar kota hingga ada kegiatan lainnya. Suyono, salah satu anggota banggar dari Fraksi Nasdem Gerakan Persatuan Indonesia mengatakan, tidak hadir di rapat karena sedang sakit. Sedangkan Ahmad Supriyanto anggota banggar dari Fraksi Golkar mengaku sedang di Jakarta rapat dengan DPP Golkar. ‘’Saya sedang di Jakarta, di DPP (Golkar),’’ ujar Supriyanto saat dihubungi.
