alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Friday, May 27, 2022

Tetap Ada Partisipasi Wali Murid, Meski SPP Gratis

SEMENTARA ITU, lembaga pendidikan (sekolah) tingkat SMA/SMK swasta di Lamongan berharap-harap cemas dengan program pendidikan gratis berkualitas (tistas) yang diberlakukan Pemprov Jatim. Pasalnya, hingga kemarin (7/7) belum ada instruksi terkait program tersebut.

Kepala SMK Muhammadiyah 1 Lamongan, Maghfur mengatakan, pihaknya sudah mendengar adanya program tersebut. Tapi lembaga swasta belum mendapatkan sosialisasi lanjutan. Sedangkan program tersebut sudah menyebar di kalangan wali murid. Dia khawatir ada perubahan. Sementara orang tua sudah berharap terhadap program itu. Karena itu, saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) pihaknya belum berani mensosialisasikan ke pendaftar. “SPP lembaga swasta kan juga berbeda (dibanding sekolah negeri). Karena operasional ditanggung bersama,” ujarnya.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan provinsi wilayah Lamongan Sri Yuliarsih menuturkan, program tistas ini untuk seluruh lembaga di bawah naungan provinsi. Baik negeri maupun swasta. Karena lembaga pendidikan negeri sudah daftar ulang, sehingga memiliki data pasti untuk pengajuan anggaran SPP secara global. Program unggulan ini mulai diberlakukan tahun ajaran baru ini, sesuai surat edaran (SE) gubernur. ‘’Besaran yang diterima jenjang SMA/SMK berbeda,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  UNISLA Ciptakan Alat Mesin Bertenaga Surya Bagi Petani dan Peternak

Dia mengungkapkan, misalnya SMA, sesuai SE besarnya SPP Rp 70 Ribu per anak setiap bulan. Sedangkan SMK Rp 130 Ribu. Untuk besaran bantuan disesuaikan dengan indeks jurusan. Sehingga ada kemungkinan jurusan A dengan B berbeda. Karena itu, lembaga pendidikan diharapkan proaktif dalam memberikan penjelasan kepada wali murid. ‘’Jika ada lembaga yang besaran SPP-nya lebih dari bantuan itu, lembaga bisa mengkomunikasikan dengan orang tua siswa,’’ terangnya.

Termasuk untuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), Yuli meminta agar ada pembahasan khusus antara sekolah, komite, dan masyarakat. Sebab, meski ada bantuan tistas, namun dipastikan kebutuhan sarana prasarana sekolah masih kurang. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut seharusnya ada pembahasan di awal.

Baca Juga :  Kenaikan UMK Tidak Memberatkan Pengusaha

Menurutnya, aturan Permen 25 tentang pungutan liar (pungli) tetap menjadi acuan. Sehingga RKAS itu harus menjadi kesepakatan bersama. Tidak ada paksaan, serta waktu tidak ditentukan. “Sebenarnya untuk kemajuan pendidikan harus didukung dengan infrastruktur memadai, dan itu tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah,” jelasnya.

Dia menjelaskan, Pemprov Jatim mulai tahun depan memberikan program tistas dan seragam gratis. Sedangkan pemerintah pusat, sudah ada dana bantuan operasional sekolah (BOS). Jenjang SMA Rp 1 juta dan SMK 1,4 juta. Bantuan itu 15 persen untuk guru nonPNS. ‘’Jika jumlah guru honorer lebih banyak. Maka perlu dibahas dalam forum RKAS tersebut,’’ tukasnya.

SEMENTARA ITU, lembaga pendidikan (sekolah) tingkat SMA/SMK swasta di Lamongan berharap-harap cemas dengan program pendidikan gratis berkualitas (tistas) yang diberlakukan Pemprov Jatim. Pasalnya, hingga kemarin (7/7) belum ada instruksi terkait program tersebut.

Kepala SMK Muhammadiyah 1 Lamongan, Maghfur mengatakan, pihaknya sudah mendengar adanya program tersebut. Tapi lembaga swasta belum mendapatkan sosialisasi lanjutan. Sedangkan program tersebut sudah menyebar di kalangan wali murid. Dia khawatir ada perubahan. Sementara orang tua sudah berharap terhadap program itu. Karena itu, saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) pihaknya belum berani mensosialisasikan ke pendaftar. “SPP lembaga swasta kan juga berbeda (dibanding sekolah negeri). Karena operasional ditanggung bersama,” ujarnya.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan provinsi wilayah Lamongan Sri Yuliarsih menuturkan, program tistas ini untuk seluruh lembaga di bawah naungan provinsi. Baik negeri maupun swasta. Karena lembaga pendidikan negeri sudah daftar ulang, sehingga memiliki data pasti untuk pengajuan anggaran SPP secara global. Program unggulan ini mulai diberlakukan tahun ajaran baru ini, sesuai surat edaran (SE) gubernur. ‘’Besaran yang diterima jenjang SMA/SMK berbeda,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Ambil Pesanan SS, Sopir Diamankan

Dia mengungkapkan, misalnya SMA, sesuai SE besarnya SPP Rp 70 Ribu per anak setiap bulan. Sedangkan SMK Rp 130 Ribu. Untuk besaran bantuan disesuaikan dengan indeks jurusan. Sehingga ada kemungkinan jurusan A dengan B berbeda. Karena itu, lembaga pendidikan diharapkan proaktif dalam memberikan penjelasan kepada wali murid. ‘’Jika ada lembaga yang besaran SPP-nya lebih dari bantuan itu, lembaga bisa mengkomunikasikan dengan orang tua siswa,’’ terangnya.

Termasuk untuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), Yuli meminta agar ada pembahasan khusus antara sekolah, komite, dan masyarakat. Sebab, meski ada bantuan tistas, namun dipastikan kebutuhan sarana prasarana sekolah masih kurang. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut seharusnya ada pembahasan di awal.

Baca Juga :  Minta Pengembang Pribadi Urus Izin Tata Ruang

Menurutnya, aturan Permen 25 tentang pungutan liar (pungli) tetap menjadi acuan. Sehingga RKAS itu harus menjadi kesepakatan bersama. Tidak ada paksaan, serta waktu tidak ditentukan. “Sebenarnya untuk kemajuan pendidikan harus didukung dengan infrastruktur memadai, dan itu tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah,” jelasnya.

Dia menjelaskan, Pemprov Jatim mulai tahun depan memberikan program tistas dan seragam gratis. Sedangkan pemerintah pusat, sudah ada dana bantuan operasional sekolah (BOS). Jenjang SMA Rp 1 juta dan SMK 1,4 juta. Bantuan itu 15 persen untuk guru nonPNS. ‘’Jika jumlah guru honorer lebih banyak. Maka perlu dibahas dalam forum RKAS tersebut,’’ tukasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/