alexametrics
23.4 C
Bojonegoro
Wednesday, August 17, 2022

Malu, Mudik Liburan dengan Mobdin

- Advertisement -

TUBAN – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) kembali mengeluarkan surat edaran (SE) terkait larangan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran. Larangan menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadi tersebut termaktub dalam Surat Edaran Nomor B/21/M.KT.02/2018 yang terbit Selasa (5/6).

Praktis, dengan larangan tersebut, sudah sepatutnya kendaraan dinas tidak digunakan untuk keperluan mudik maupun liburan. Sebab, baik liburan maupun mudik merupakan agenda pribadi, bukan agenda tugas negara.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Tuban Rohman Ubaid membenarkan kembali terbitnya SE larangan kendaraan dinas untuk mudik maupun liburan tersebut. Hanya, Pemkab Tuban belum menerbitkan SE turunan dari SE Menpan RB tersebut. ‘’Kalau secara lisan (larangan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik dan liburan, Red) sudah disampaikan wabup. Tapi secara resmi belum,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Baca Juga :  Proyek Kios Stadion Surajaya Dilanjutkan Bulan Depan

Disampaikan Ubaid, seperti tahun tahun lalu, bagi kendaraan yang ditinggal pejabatnya mudik harus dikandangkan di kantor organisasi perangkat daerah masing-masing atau kantor Pemkab Tuban di Jalan RA Kartini. ‘’Lebih jelasnya, nanti nunggu SE resmi dari bupati,’’ tandasnya.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Tuban Agus Wijaya memastikan, bawah seluruh mobdin yang menjadi operasional diskoperindag itu bakal di kandangan di kantor setempat. Hanya, karena selama cuti masih ada sejumlah kegiatan dan hari-H masih harus mengikuti open house bersama bupati dan wabup, sehingga dirinya baru bisa mudik setelah hari raya. Dengan demikian, mobdin baru akan dikandangkan setelah open house. ‘’Nanti bisa dicek di kantor,’’ ujar pejabat asal Nganjuk itu.

Baca Juga :  Musim Hujan, Peternak Waswas Produksi Telur Menurun

- Advertisement -

Seiring dengan kebijakan larangan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik tersebut, masyarakat bisa ikut mengawasi pejabat nakal yang memanfaatkan aset pemerintah untuk kepentingan pribadi. Sebab, meski dilarang, biasanya masih ada sejumlah pejabat yang tetap menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Bahkan, untuk liburan bersama keluarga.

TUBAN – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) kembali mengeluarkan surat edaran (SE) terkait larangan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran. Larangan menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadi tersebut termaktub dalam Surat Edaran Nomor B/21/M.KT.02/2018 yang terbit Selasa (5/6).

Praktis, dengan larangan tersebut, sudah sepatutnya kendaraan dinas tidak digunakan untuk keperluan mudik maupun liburan. Sebab, baik liburan maupun mudik merupakan agenda pribadi, bukan agenda tugas negara.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Tuban Rohman Ubaid membenarkan kembali terbitnya SE larangan kendaraan dinas untuk mudik maupun liburan tersebut. Hanya, Pemkab Tuban belum menerbitkan SE turunan dari SE Menpan RB tersebut. ‘’Kalau secara lisan (larangan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik dan liburan, Red) sudah disampaikan wabup. Tapi secara resmi belum,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Baca Juga :  Simpan SS di Rumah, Dibekuk Petugas

Disampaikan Ubaid, seperti tahun tahun lalu, bagi kendaraan yang ditinggal pejabatnya mudik harus dikandangkan di kantor organisasi perangkat daerah masing-masing atau kantor Pemkab Tuban di Jalan RA Kartini. ‘’Lebih jelasnya, nanti nunggu SE resmi dari bupati,’’ tandasnya.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Tuban Agus Wijaya memastikan, bawah seluruh mobdin yang menjadi operasional diskoperindag itu bakal di kandangan di kantor setempat. Hanya, karena selama cuti masih ada sejumlah kegiatan dan hari-H masih harus mengikuti open house bersama bupati dan wabup, sehingga dirinya baru bisa mudik setelah hari raya. Dengan demikian, mobdin baru akan dikandangkan setelah open house. ‘’Nanti bisa dicek di kantor,’’ ujar pejabat asal Nganjuk itu.

Baca Juga :  Proyek Kios Stadion Surajaya Dilanjutkan Bulan Depan

- Advertisement -

Seiring dengan kebijakan larangan menggunakan kendaraan dinas untuk mudik tersebut, masyarakat bisa ikut mengawasi pejabat nakal yang memanfaatkan aset pemerintah untuk kepentingan pribadi. Sebab, meski dilarang, biasanya masih ada sejumlah pejabat yang tetap menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Bahkan, untuk liburan bersama keluarga.

Artikel Terkait

Most Read

Maksimalkan Pompa yang Ada

Penarikan Sekdes PNS Kian Dekat

Tersisa 176 Jabatan Perades

Artikel Terbaru


/