alexametrics
24.4 C
Bojonegoro
Wednesday, May 18, 2022

Tiga Parpol Tak Taat Tahapan Pemilu

TUBAN – Semangat pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Garuda di Tuban dalam mengikuti Pemilu 2019 patut dipertanyakan. Setidaknya, itu terlihat dari penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Tuban.

Berdasar penyampaian LPPDK yang diterima KPUK Tuban hingga batas terakhir 1 Mei lalu, ketiga parpol di atas tercatat tidak melaporkan biaya kegiatan selama kampanye tersebut. ‘’Sampai hari terakhir batas waktu pelaporan, (ketiganya, Red) tidak ada yang melaporkan,’’ kata Divisi Hukum KPUK Tuban Fatkul Iksan kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Disinggung terkait alasan ketiga parpol tersebut tidak menyampaikan LPPDK, Fatkul tidak menyampaikan. ‘’Itu (penyampaikan LPPDK, Red) kewajiban sekaligus hak parpol. Kalau tidak melaporkan, ya secara otomatis harus menerima sanksi,’’ tegas komisioner asal Kecamatan Soko itu.

Baca Juga :  Kali Gandong Meluap, Dua Desa Banjir

Sebagaimana diketahui, LPPDK adalah salah satu kewajiban yang harus dipatuhi setiap parpol dan caleg. Terlebih, bagi caleg terpilih. Sebab, jika tidak melaporkan bisa dicoret dari daftar caleg terpilih. Sebagaimana diatur dalam pasal 68 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye. Parpol yang tidak menyerahkan LPPDK akan diberi sanksi berupa tidak ditetapkannya caleg terpilih.

Hanya saja, sanksi berat tersebut tampaknya tak ngefek terhadap PSI, PKPI, maupun Partai Garuda. Sebab, tak satu pun caleg dari ketiga parpol tersebut yang terpilih. Bahkan, PKPI dan Partai Garuda sejak awal ‘’melambaikan tangan’’ karena tak ada satu pun kader yang diusung menjadi caleg. Berbeda dengan PSI yang memiliki beberapa delegasi caleg di sejumlah dapil (daerah pemilihan) di Tuban. Begitu juga selama proses kampanye berlangsung, PSI juga melakukan kampanye dengan memasang sejumlah banner caleg yang diusung. ‘’Kalau memang iya (melakukan kampanye, tapi tidak melaporkan LPPDK, Red), berarti ya tidak taat terhadap aturan pemilu,’’ tandas Fatkul.

Baca Juga :  Bench Bakal Diperbarui

Sekadar diketahui, selain LPPDK, dua jenis laporan biaya kegiatan kampanye juga wajib dilaporkan. Yakni, laporan awal dana kampanye (LADK) dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK).

Berdasar data wartawan koran ini, khusus untuk PKPI dan Partai Garuda, sejak awal sudah ‘’nakal’’ tidak melaporkan jenis-jenis biaya kampanye tersebut. Sementara PSI, untuk LADK dan LPSDK sudah melaporkan. Hanya, nominalnya nol rupiah.

TUBAN – Semangat pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Garuda di Tuban dalam mengikuti Pemilu 2019 patut dipertanyakan. Setidaknya, itu terlihat dari penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Tuban.

Berdasar penyampaian LPPDK yang diterima KPUK Tuban hingga batas terakhir 1 Mei lalu, ketiga parpol di atas tercatat tidak melaporkan biaya kegiatan selama kampanye tersebut. ‘’Sampai hari terakhir batas waktu pelaporan, (ketiganya, Red) tidak ada yang melaporkan,’’ kata Divisi Hukum KPUK Tuban Fatkul Iksan kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Disinggung terkait alasan ketiga parpol tersebut tidak menyampaikan LPPDK, Fatkul tidak menyampaikan. ‘’Itu (penyampaikan LPPDK, Red) kewajiban sekaligus hak parpol. Kalau tidak melaporkan, ya secara otomatis harus menerima sanksi,’’ tegas komisioner asal Kecamatan Soko itu.

Baca Juga :  Kali Gandong Meluap, Dua Desa Banjir

Sebagaimana diketahui, LPPDK adalah salah satu kewajiban yang harus dipatuhi setiap parpol dan caleg. Terlebih, bagi caleg terpilih. Sebab, jika tidak melaporkan bisa dicoret dari daftar caleg terpilih. Sebagaimana diatur dalam pasal 68 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye. Parpol yang tidak menyerahkan LPPDK akan diberi sanksi berupa tidak ditetapkannya caleg terpilih.

Hanya saja, sanksi berat tersebut tampaknya tak ngefek terhadap PSI, PKPI, maupun Partai Garuda. Sebab, tak satu pun caleg dari ketiga parpol tersebut yang terpilih. Bahkan, PKPI dan Partai Garuda sejak awal ‘’melambaikan tangan’’ karena tak ada satu pun kader yang diusung menjadi caleg. Berbeda dengan PSI yang memiliki beberapa delegasi caleg di sejumlah dapil (daerah pemilihan) di Tuban. Begitu juga selama proses kampanye berlangsung, PSI juga melakukan kampanye dengan memasang sejumlah banner caleg yang diusung. ‘’Kalau memang iya (melakukan kampanye, tapi tidak melaporkan LPPDK, Red), berarti ya tidak taat terhadap aturan pemilu,’’ tandas Fatkul.

Baca Juga :  Belum Pastikan Penambahan Dapil

Sekadar diketahui, selain LPPDK, dua jenis laporan biaya kegiatan kampanye juga wajib dilaporkan. Yakni, laporan awal dana kampanye (LADK) dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK).

Berdasar data wartawan koran ini, khusus untuk PKPI dan Partai Garuda, sejak awal sudah ‘’nakal’’ tidak melaporkan jenis-jenis biaya kampanye tersebut. Sementara PSI, untuk LADK dan LPSDK sudah melaporkan. Hanya, nominalnya nol rupiah.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/