alexametrics
32.2 C
Bojonegoro
Tuesday, August 9, 2022

Mutasi tanpa Tentukan Plt Sekda, Ini Kata Kang Yoto

Bupati Suyoto masih belum menentukan siapa yang akan menjadi Plt sekretaris daerah (sekda) pada mutasi kemarin. Namun, bupati akan menentukan siapa yang menjabat posisi tersebut dalam waktu dekat. ”Nanti pada saatnya akan kita tentukan,” ungkap Bupati Suyoto usai pelantikan mutasi dan promosi kemarin.Dia menjelaskan, memilih Plt sekda bukan persoalan sulit. Siapa saja bisa menempati posisi itu.

Asalkan memenuhi syarat, yaitu eselon II b. Di Bojonegoro ada sejumlah pejabat yang kini berpangkat eselon II b. ”Banyak, karena pejabat kita bagus-bagus,” jelasnya.  Menurut Kang Yoto, posisi Plt sekda tidak harus satu orang.

Bisa diisi lima orang secara bergantian. Sebab, tidak ada aturan Plt harus dijabat satu orang. ”Kalau soal waktunya kita tunggu saja. Orangnya kan masih menjabat saat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPUK Teknis Penyelenggaraan Fatkhur Rohman mengatakan, penetapan paslon cabup-cawabup akan dilakukan pada 12 Februari mendatang. Kemudian, esoknya akan dilakukan pengundian nomor paslon.

Baca Juga :  Launching Klinik Fertilitas dan ERACS

Hingga kini, sejumlah paslon yang maju dalam Pilbup Bojonegoro banyak yang belum mundur dari jabatannya. Diantaranya, Soehadi Moeljono, Mitroatin, Kuswiyanto, Anna Muawanah, dan Budi Irawanto.

Rohman menjelaskan, pada waktu penetapan paslon hanya menyerahkan bukti surat pengajuan pengunduran dirinya saja ke KPUK. Yaitu, berupa tembusan dan tanda terima. ”KPU memberi batas waktu sampai lima hari setelah penetapan,” jelasnya.

Mereka, lanjut Rohman, harus benar-benar mundur dari jabatannya 30 hari sebelum hari H pencoblosan. Sehingga, sampai 30 hari menjelang pencoblosan, para paslon masih bisa menjabat di jabatannya masing-masing. ”Itu adalah aturan pencalonan yang ada di KPU,” jelasnya.

Itu lain lagi dengan aturan instansi. Sebab, aturan instansi tidak sama dengan aturan KPUK. Jika instansi menghendaki harus mengundurkan diri setelah penetapan, maka harus mundur. ”Kalau syarat KPK hanya itu,” ungkapnya.

Kemarin, 393 aparatur sipil negara  (ASN) dimutasi dan promosi. Rata-rata adalah kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kang Yoto menjelaskan, promosi dan mutasi tersebut dilakukan atas dasar prestasi.

Baca Juga :  Truk Serempet Odong-Odong, Tabrak Dua Motor, Satu Tewas

PNS yang rangkingnya bagus langsung dipromosikan naik jabatan. ”Ini tidak ada hubunganya dengan pilkada. Ini berdasarkan rangking yang diperoleh para ASN,” jelasnya.Setelah dimutasi dan promosi ini, Kang Yoto meminta mereka langsung menyesuaikan dengan pekerjaan yang baru.

Sehingga, tidak perlu menunggu lama-lama. ”Mereka harus melayani rakyat,” terang Kang Yoto kemarin.Dalam mutasi ini, Kang Yoto juga menyampaikan, unit layanan pengadaan (ULP) kini sudah menjadi bagian tersendiri.

Itu menunjukkan bahwa pelayanan semakin profesional. Selama ini, ULP ikut dengan Dinas PU. Sebab, merupakan satu kesatuan antara lelang dan pengerjaan proyek. ”Kepalanya juga baru,” jelasnya.

Kang Yoto juga berpamitan kepada masyarakat Bojonegoro. Kemungkinan ini adalah mutasi yang terakhir dilakukan. Sebab, bulan depan dia sudah menyelesaikan masa jabatannya.

Bupati Suyoto masih belum menentukan siapa yang akan menjadi Plt sekretaris daerah (sekda) pada mutasi kemarin. Namun, bupati akan menentukan siapa yang menjabat posisi tersebut dalam waktu dekat. ”Nanti pada saatnya akan kita tentukan,” ungkap Bupati Suyoto usai pelantikan mutasi dan promosi kemarin.Dia menjelaskan, memilih Plt sekda bukan persoalan sulit. Siapa saja bisa menempati posisi itu.

Asalkan memenuhi syarat, yaitu eselon II b. Di Bojonegoro ada sejumlah pejabat yang kini berpangkat eselon II b. ”Banyak, karena pejabat kita bagus-bagus,” jelasnya.  Menurut Kang Yoto, posisi Plt sekda tidak harus satu orang.

Bisa diisi lima orang secara bergantian. Sebab, tidak ada aturan Plt harus dijabat satu orang. ”Kalau soal waktunya kita tunggu saja. Orangnya kan masih menjabat saat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPUK Teknis Penyelenggaraan Fatkhur Rohman mengatakan, penetapan paslon cabup-cawabup akan dilakukan pada 12 Februari mendatang. Kemudian, esoknya akan dilakukan pengundian nomor paslon.

Baca Juga :  Prakiraan BMKG, Hari Ini dan Besok Hujan Lebat

Hingga kini, sejumlah paslon yang maju dalam Pilbup Bojonegoro banyak yang belum mundur dari jabatannya. Diantaranya, Soehadi Moeljono, Mitroatin, Kuswiyanto, Anna Muawanah, dan Budi Irawanto.

Rohman menjelaskan, pada waktu penetapan paslon hanya menyerahkan bukti surat pengajuan pengunduran dirinya saja ke KPUK. Yaitu, berupa tembusan dan tanda terima. ”KPU memberi batas waktu sampai lima hari setelah penetapan,” jelasnya.

Mereka, lanjut Rohman, harus benar-benar mundur dari jabatannya 30 hari sebelum hari H pencoblosan. Sehingga, sampai 30 hari menjelang pencoblosan, para paslon masih bisa menjabat di jabatannya masing-masing. ”Itu adalah aturan pencalonan yang ada di KPU,” jelasnya.

Itu lain lagi dengan aturan instansi. Sebab, aturan instansi tidak sama dengan aturan KPUK. Jika instansi menghendaki harus mengundurkan diri setelah penetapan, maka harus mundur. ”Kalau syarat KPK hanya itu,” ungkapnya.

Kemarin, 393 aparatur sipil negara  (ASN) dimutasi dan promosi. Rata-rata adalah kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kang Yoto menjelaskan, promosi dan mutasi tersebut dilakukan atas dasar prestasi.

Baca Juga :  Ekraf Budaya Masih Minim Terdata

PNS yang rangkingnya bagus langsung dipromosikan naik jabatan. ”Ini tidak ada hubunganya dengan pilkada. Ini berdasarkan rangking yang diperoleh para ASN,” jelasnya.Setelah dimutasi dan promosi ini, Kang Yoto meminta mereka langsung menyesuaikan dengan pekerjaan yang baru.

Sehingga, tidak perlu menunggu lama-lama. ”Mereka harus melayani rakyat,” terang Kang Yoto kemarin.Dalam mutasi ini, Kang Yoto juga menyampaikan, unit layanan pengadaan (ULP) kini sudah menjadi bagian tersendiri.

Itu menunjukkan bahwa pelayanan semakin profesional. Selama ini, ULP ikut dengan Dinas PU. Sebab, merupakan satu kesatuan antara lelang dan pengerjaan proyek. ”Kepalanya juga baru,” jelasnya.

Kang Yoto juga berpamitan kepada masyarakat Bojonegoro. Kemungkinan ini adalah mutasi yang terakhir dilakukan. Sebab, bulan depan dia sudah menyelesaikan masa jabatannya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/