alexametrics
26 C
Bojonegoro
Saturday, May 21, 2022

Tidak Teliti, Nilai Rekrutmen PPK – PPS Janggal

KOTA – Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Lamongan meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) setempat lebih teliti dalam menyeleksi panitia pengawas pemilu kecamatan (PPK).

Sebab, ada beberapa calon PPK yang diduga memiliki pekerjaan dengan gaji dari uang negara. Jika dugaan itu benar, maka mereka bertentangan dengan regulasi. 

‘’Double job itu tak boleh, makanya KPUK harus lebih jeli lagi,’’ kata Ketua Panwaskab Lamongan, Toni Wijaya, kemarin (6/11).

Menurut dia, sesuai hasil pengamatan panwascam di lapangan, ada beberapa calon PPK dan PPS yang sudah menjabat lebih dari dua periode.

Selain itu juga  ada sebagian yang menjabat sebagai guru sertifikasi.

Jika penyelenggara pemilu yang sudah menjabat guru sertifikasi itu lolos, maka akan mengganggu kinerja penyelanggara pemilu baik di tingkat kecamatan maupun desa.

Baca Juga :  Gagal Dapat Sekolah, Cabdisdik Mengakomodir

‘’Sebaiknya untuk penentuan PPK dan PPS terpilih sesuaikan dengan regulasi saja,’’ pintanya.

Sementaa itu, KPUK Lamongan memastikan akan menjalankan tugasnya sesuai regulasi.

Jika ada temuan di lapangan tentang hasil seleksi PPK dan PPS yang tidak sesuai dengan regulasi, maka pihaknya berharap ada yang memberikan laporan secara resmi.

Alasannya, kemampuan KPUK Lamongan terbatas. Hasil dari seleksi nanti ada tanggapan dari masyarakat.

Tujuannya, ada respons dari masyarakat tentang hasil rekrutmen.

‘’Semua calon diminta untuk membuat surat penyataan sesuai dalam regulasi,’’ kata Divisi Sosialisasi KPUK Lamongan MH. Fatkhur Rohman.

KOTA – Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Lamongan meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) setempat lebih teliti dalam menyeleksi panitia pengawas pemilu kecamatan (PPK).

Sebab, ada beberapa calon PPK yang diduga memiliki pekerjaan dengan gaji dari uang negara. Jika dugaan itu benar, maka mereka bertentangan dengan regulasi. 

‘’Double job itu tak boleh, makanya KPUK harus lebih jeli lagi,’’ kata Ketua Panwaskab Lamongan, Toni Wijaya, kemarin (6/11).

Menurut dia, sesuai hasil pengamatan panwascam di lapangan, ada beberapa calon PPK dan PPS yang sudah menjabat lebih dari dua periode.

Selain itu juga  ada sebagian yang menjabat sebagai guru sertifikasi.

Jika penyelenggara pemilu yang sudah menjabat guru sertifikasi itu lolos, maka akan mengganggu kinerja penyelanggara pemilu baik di tingkat kecamatan maupun desa.

Baca Juga :  Wadah Menumbuhkan Semangat Berolahraga 

‘’Sebaiknya untuk penentuan PPK dan PPS terpilih sesuaikan dengan regulasi saja,’’ pintanya.

Sementaa itu, KPUK Lamongan memastikan akan menjalankan tugasnya sesuai regulasi.

Jika ada temuan di lapangan tentang hasil seleksi PPK dan PPS yang tidak sesuai dengan regulasi, maka pihaknya berharap ada yang memberikan laporan secara resmi.

Alasannya, kemampuan KPUK Lamongan terbatas. Hasil dari seleksi nanti ada tanggapan dari masyarakat.

Tujuannya, ada respons dari masyarakat tentang hasil rekrutmen.

‘’Semua calon diminta untuk membuat surat penyataan sesuai dalam regulasi,’’ kata Divisi Sosialisasi KPUK Lamongan MH. Fatkhur Rohman.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/