alexametrics
28.1 C
Bojonegoro
Wednesday, May 25, 2022

Hindari Bergantung DBH Migas

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro diminta menghindari ketergantungan dengan dana transfer, khususnya dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas). Sebaliknya, harus mulai mencari terobosan sektor pendapatan asli daerah (PAD).

Di antaranya, memaksimalkan badan usaha milik daerah (BUMD). Sebab, jika pemkab bergantung anggaran DBH, membuktikan keuangan daerah belum mandiri. Sehingga, untuk jangka panjang, pemkab harus mencari terobosan PAD demi keberlangsungan pembangunan.

Upaya ini mengantisipasi ketika DBH migas ternyata proyeksinya turun drastis seperti anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 nanti. ’’Solusi jangka panjang, BUMD harus lebih produktif,’’ kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto kemarin (6/10).

Baca Juga :  Kejari Bekuk DPO Penganiayaan Anak

Menurut Sigit, persoalan tentang DBH migas bukan hanya terjadi kali ini saja. Sebaliknya, program pemkab sebelumnya juga sempat terhambat, karena proyeksi DBH migas tidak sesuai dengan perencanaan.

Sehingga, pemkab harus mengembalikan anggaran lebih salur. Dan membuat rekanan yang sudah mengerjakan sejumlah proyek dari program infrastuktur, gagal bayar. ’’Solusinya harus memaksimalkan peran BUMD,’’ tandas mantan Ketua DPRD Bojonegoro itu.

Meski begitu, lanjut Sigit, DBH migas harus dikawal dengan maksimal. Sebab, proyeksi DBH migas tahun depan yang diproyeksikan anjlok, dinilai tak masuk akal. Sehingga, untuk strategi jangka pendek, tetap mengawal DBH migas.

Sedangkan, untuk mencari solusi jangka panjang, harus menyiapkan sumber keuangan daerah dari sektor BUMD. Sebab, selama ini perusahaan pelat merah itu mayoritas belum produktif. ’’Karena DBH itu tidak bisa dipastikan,’’ ujar politikus Golkar itu.

Baca Juga :  Pengembangan Kawasan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Dilli Tri Wibowo menyatakan, sektor pendapatan daerah yang paling mandiri adalah dengan memaksimalkan PAD.

Salah satu turunannya dari sumber PAD adalah BUMD. Namun, selama ini dari tujuh BUMD, belum semuanya produktif. Sehingga, jangka panjang harus memaksimalkan BUMD. ’’Harus diakui BUMD belum semua produktif, tapi jangka panjang akan terus diperbaiki agar bisa memaksimalkan PAD,’’ ungkap Dilli, sapaan akrabnya.

Dia menambahkan, agar jangka panjang BUMD memberikan kontribusi PAD, tentu membutuhkan evaluasi menyeluruh. Dia mencontohkan masih ada BUMD yang belum setor PAD, sebaliknya masih menjadi beban keuangan daerah.

’’Seperti PDAM itu juga belum bisa diandalkan,’’ jelas dia.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro diminta menghindari ketergantungan dengan dana transfer, khususnya dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas). Sebaliknya, harus mulai mencari terobosan sektor pendapatan asli daerah (PAD).

Di antaranya, memaksimalkan badan usaha milik daerah (BUMD). Sebab, jika pemkab bergantung anggaran DBH, membuktikan keuangan daerah belum mandiri. Sehingga, untuk jangka panjang, pemkab harus mencari terobosan PAD demi keberlangsungan pembangunan.

Upaya ini mengantisipasi ketika DBH migas ternyata proyeksinya turun drastis seperti anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 nanti. ’’Solusi jangka panjang, BUMD harus lebih produktif,’’ kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto kemarin (6/10).

Baca Juga :  Semua Sekolah Daring, Guru Harus Kreatif

Menurut Sigit, persoalan tentang DBH migas bukan hanya terjadi kali ini saja. Sebaliknya, program pemkab sebelumnya juga sempat terhambat, karena proyeksi DBH migas tidak sesuai dengan perencanaan.

Sehingga, pemkab harus mengembalikan anggaran lebih salur. Dan membuat rekanan yang sudah mengerjakan sejumlah proyek dari program infrastuktur, gagal bayar. ’’Solusinya harus memaksimalkan peran BUMD,’’ tandas mantan Ketua DPRD Bojonegoro itu.

Meski begitu, lanjut Sigit, DBH migas harus dikawal dengan maksimal. Sebab, proyeksi DBH migas tahun depan yang diproyeksikan anjlok, dinilai tak masuk akal. Sehingga, untuk strategi jangka pendek, tetap mengawal DBH migas.

Sedangkan, untuk mencari solusi jangka panjang, harus menyiapkan sumber keuangan daerah dari sektor BUMD. Sebab, selama ini perusahaan pelat merah itu mayoritas belum produktif. ’’Karena DBH itu tidak bisa dipastikan,’’ ujar politikus Golkar itu.

Baca Juga :  Sedot Cadangan Air dari Galian Simpanan

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Dilli Tri Wibowo menyatakan, sektor pendapatan daerah yang paling mandiri adalah dengan memaksimalkan PAD.

Salah satu turunannya dari sumber PAD adalah BUMD. Namun, selama ini dari tujuh BUMD, belum semuanya produktif. Sehingga, jangka panjang harus memaksimalkan BUMD. ’’Harus diakui BUMD belum semua produktif, tapi jangka panjang akan terus diperbaiki agar bisa memaksimalkan PAD,’’ ungkap Dilli, sapaan akrabnya.

Dia menambahkan, agar jangka panjang BUMD memberikan kontribusi PAD, tentu membutuhkan evaluasi menyeluruh. Dia mencontohkan masih ada BUMD yang belum setor PAD, sebaliknya masih menjadi beban keuangan daerah.

’’Seperti PDAM itu juga belum bisa diandalkan,’’ jelas dia.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/