alexametrics
22.7 C
Bojonegoro
Wednesday, June 29, 2022

Kemenpan RB Puji Pelayanan Polres Tuban

TUBAN – Untuk mengecek kepuasan pelayanan publik Polres  Tuban, kemarin (7/8) pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sidak ke mapolres setempat. Dalam kunjungannya, Deputi Bidang Pelayanan Publik Prof. Dr. Diah Natalisa MBA yang datang bersama staf mengecek seluruh pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Diah Natalisa yang datang sekitar pukul 10.00 diterima Kapolres Tuban AKBP Nanang Haryono, untuk selanjutnya mendengarkan paparan dari perwira berpangkat melati dua ini. Selama di mapolres setempat, tim tidak hanya mendengar retorika paparan kapolres, namun juga mengecek langsung pelayanan publik dengan mewawancarai langsung masyarakat pada semua unit pelayanan. Dimulai dari pelayanan di satpas surat izin mengemudi (SIM). Di bagian ini, Diah mengapresiasi pelayanan SIM yang transparan. Terlebih, di satpas ini terdapat papan kritik untuk pelayanan satlantas. Juga, pelayanan untuk disabilitas, ruang menyusui, dan bermain anak. ‘’Pelayanannya bagus dan belum ada yang perlu dikritik,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Tambak Menyempit, Target Produksi Naik

Dari satpas, Diah melanjutkan pengecekan ke petugas jaga. Lagi-lagi tidak hanya petugas yang diwawancarai, namun juga masyarakat yang dipilih secara acak. Tujuannya, menilai validitas Polres Tuban dalam menerapkan zona integritas di wilayah hukumnya. Pelayanan berikutnya yang dicek adalah pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT), dan command center sebagai pusat pelayanan masyarakat yang baru selesai pembangunannya. 

Kepada Jawa Pos Radar Tuban, guru besar Universitas Sriwijaya, Palembang ini menjelaskan, penilaian zona integritas dan kepuasan pelayanan publik memilih 12 polres di Polda Jatim secara random. Dari belasan polres tersebut akan dinilai dan diurutkan sesuai peringkat berdasarkan nilai terbaik. 

Baca Juga :  Menebak Vonis Kades Gunungsari, Terdakwa Kasus Sabu-Sabu

Diah berharap, peringkat dan nilai tersebut bisa menjadi evaluasi sekaligus motivasi bagi jajaran polres dalam peningkatan pelayanan publik. ‘’Saya cek semuanya. Mulai dari petugas, fasilitas, kesiapan, dan masyarakatnya, langsung saya tanya,’’ ujar Diah yang menjelaskan tujuan pengecekan tersebut untuk memastikan kevalidan penilaian dari Kemenpan-RB.

Kapolres Tuban AKBP Nanang Haryono mengatakan, seluruh materi yang dipaparkan kepada pejabat Kemenpan RB sesuai dengan fakta dan kondisi lapangan. ”Tidak ada yang saya lebih-lebihkan atau dikurangi,” ujar dia. Nanang berharap penilaian yang diberikan terhadap institusinya benar-benar bisa menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran untuk menjadi lebih baik. ‘’Yang beliau (deputi Kemenpan RB) lihat, ya itu pelayanan kami sehari-harinya,’’ tegas dia.

TUBAN – Untuk mengecek kepuasan pelayanan publik Polres  Tuban, kemarin (7/8) pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sidak ke mapolres setempat. Dalam kunjungannya, Deputi Bidang Pelayanan Publik Prof. Dr. Diah Natalisa MBA yang datang bersama staf mengecek seluruh pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Diah Natalisa yang datang sekitar pukul 10.00 diterima Kapolres Tuban AKBP Nanang Haryono, untuk selanjutnya mendengarkan paparan dari perwira berpangkat melati dua ini. Selama di mapolres setempat, tim tidak hanya mendengar retorika paparan kapolres, namun juga mengecek langsung pelayanan publik dengan mewawancarai langsung masyarakat pada semua unit pelayanan. Dimulai dari pelayanan di satpas surat izin mengemudi (SIM). Di bagian ini, Diah mengapresiasi pelayanan SIM yang transparan. Terlebih, di satpas ini terdapat papan kritik untuk pelayanan satlantas. Juga, pelayanan untuk disabilitas, ruang menyusui, dan bermain anak. ‘’Pelayanannya bagus dan belum ada yang perlu dikritik,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Merasa Tersaingi, Ini Harapan Ojek Pangkalan untuk Ojek Online

Dari satpas, Diah melanjutkan pengecekan ke petugas jaga. Lagi-lagi tidak hanya petugas yang diwawancarai, namun juga masyarakat yang dipilih secara acak. Tujuannya, menilai validitas Polres Tuban dalam menerapkan zona integritas di wilayah hukumnya. Pelayanan berikutnya yang dicek adalah pembuatan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT), dan command center sebagai pusat pelayanan masyarakat yang baru selesai pembangunannya. 

Kepada Jawa Pos Radar Tuban, guru besar Universitas Sriwijaya, Palembang ini menjelaskan, penilaian zona integritas dan kepuasan pelayanan publik memilih 12 polres di Polda Jatim secara random. Dari belasan polres tersebut akan dinilai dan diurutkan sesuai peringkat berdasarkan nilai terbaik. 

Baca Juga :  Menebak Vonis Kades Gunungsari, Terdakwa Kasus Sabu-Sabu

Diah berharap, peringkat dan nilai tersebut bisa menjadi evaluasi sekaligus motivasi bagi jajaran polres dalam peningkatan pelayanan publik. ‘’Saya cek semuanya. Mulai dari petugas, fasilitas, kesiapan, dan masyarakatnya, langsung saya tanya,’’ ujar Diah yang menjelaskan tujuan pengecekan tersebut untuk memastikan kevalidan penilaian dari Kemenpan-RB.

Kapolres Tuban AKBP Nanang Haryono mengatakan, seluruh materi yang dipaparkan kepada pejabat Kemenpan RB sesuai dengan fakta dan kondisi lapangan. ”Tidak ada yang saya lebih-lebihkan atau dikurangi,” ujar dia. Nanang berharap penilaian yang diberikan terhadap institusinya benar-benar bisa menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran untuk menjadi lebih baik. ‘’Yang beliau (deputi Kemenpan RB) lihat, ya itu pelayanan kami sehari-harinya,’’ tegas dia.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/