alexametrics
25 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

Rp 48 Miliar DAK Pendidikan Belum Diserap

BOJONEGORO – Penyerapan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan sudah cukup banyak. Hingga kemarin (6/7), tersisa 12 kecamatan yang belum melakukan penyerapan bantuan sekolah diberikan siswa tersebut.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi menjelaskan, penyerapan DAK pendidikan terus berlangsung. Setiap hari selalu ada kecamatan mengajukan pencairan. ‘’Posisi hari ini sudah ada 16 kecamatan mengajukan,’’ katanya kemarin.

Total anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai Rp 13,2 miliar. Ibnu yakin pertengahan bulan ini seluruh kecamatan sudah mengajukan. Meskipun kecamatan yang mengajukan pencairan sudah lebih dari separo, namun, anggaran yang diserap masih minim. Itu jika dilihat dari keseluruhan anggaran total.

Baca Juga :  Minta Pemdes Ngampel Evaluasi MoU

‘’Tahun ini pagu DAK pendidikan mencapai Rp 61 miliar,’’ jelasnya.

Sisa dana yang diserap mencapai Rp 48 miliar. Jumlah itu masih jauh lebih banyak dibanding anggaran diserap, yakni Rp 13,3 miliar.

Dia menjelaskan, masih banyaknya dana itu disebabkan ada dana tidak diserap. Yakni, DAK pendidikan untuk kelas XII yang sudah telanjur lulus. Padahal, mereka juga masuk penerima DAK pendidikan tahun ini.

‘’Rata-rata setiap kecamatan menyisakan anggarannya. Tidak terserap habis semuanya,’’ jelasnya.

Sebagaimana diketahui, siswa kelas XII yang sudah telanjur lulus tidak bisa menerima DAK pendidikan. Itu disebabkan adanya aturan menerima adalah mereka yang masih berstatus siswa. Sementara siswa kelas XII itu dinyatakan lulus pada Mei lalu.

Baca Juga :  Tahun Baru, Alun-Alun Ditutup

Padahal, Mei lalu penerima DAK pendidikan baru didata penerimanya. Itu karena tahun ini pemkab lambat dalam pencaiannya. Lambatnya pencairannya disebabkan adanya kesalahan instansi menanganinya.

Awalnya, pemkab menunjuk dinas pendidikan (disdik). Namun, karena peraturan bupati (perbup) baru, maka disdik belum bisa melakukan pencairan. Akhirnya, pencairan dilakukan dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD).

Ibnu menjelaskan, anggaran tidak terserap itu nantinya akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Sebab, dana itu sudah tidak bisa dicairkan tahun ini.

Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto pemkab untuk mempercepat pencairan. Jangan sampai penyerapan dilakukan hingga melampaui penyerapan induk APBD. Sebab, jika demikian penyerapan akan sulit dilakukan.

‘’Selain itu, masyarakat sudah terlalu lama menanti dana itu,’’ jelasnya.

BOJONEGORO – Penyerapan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan sudah cukup banyak. Hingga kemarin (6/7), tersisa 12 kecamatan yang belum melakukan penyerapan bantuan sekolah diberikan siswa tersebut.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi menjelaskan, penyerapan DAK pendidikan terus berlangsung. Setiap hari selalu ada kecamatan mengajukan pencairan. ‘’Posisi hari ini sudah ada 16 kecamatan mengajukan,’’ katanya kemarin.

Total anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai Rp 13,2 miliar. Ibnu yakin pertengahan bulan ini seluruh kecamatan sudah mengajukan. Meskipun kecamatan yang mengajukan pencairan sudah lebih dari separo, namun, anggaran yang diserap masih minim. Itu jika dilihat dari keseluruhan anggaran total.

Baca Juga :  Minta Pemdes Ngampel Evaluasi MoU

‘’Tahun ini pagu DAK pendidikan mencapai Rp 61 miliar,’’ jelasnya.

Sisa dana yang diserap mencapai Rp 48 miliar. Jumlah itu masih jauh lebih banyak dibanding anggaran diserap, yakni Rp 13,3 miliar.

Dia menjelaskan, masih banyaknya dana itu disebabkan ada dana tidak diserap. Yakni, DAK pendidikan untuk kelas XII yang sudah telanjur lulus. Padahal, mereka juga masuk penerima DAK pendidikan tahun ini.

‘’Rata-rata setiap kecamatan menyisakan anggarannya. Tidak terserap habis semuanya,’’ jelasnya.

Sebagaimana diketahui, siswa kelas XII yang sudah telanjur lulus tidak bisa menerima DAK pendidikan. Itu disebabkan adanya aturan menerima adalah mereka yang masih berstatus siswa. Sementara siswa kelas XII itu dinyatakan lulus pada Mei lalu.

Baca Juga :  Potongan Zakat Profesi Belum JelasĀ 

Padahal, Mei lalu penerima DAK pendidikan baru didata penerimanya. Itu karena tahun ini pemkab lambat dalam pencaiannya. Lambatnya pencairannya disebabkan adanya kesalahan instansi menanganinya.

Awalnya, pemkab menunjuk dinas pendidikan (disdik). Namun, karena peraturan bupati (perbup) baru, maka disdik belum bisa melakukan pencairan. Akhirnya, pencairan dilakukan dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD).

Ibnu menjelaskan, anggaran tidak terserap itu nantinya akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Sebab, dana itu sudah tidak bisa dicairkan tahun ini.

Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto pemkab untuk mempercepat pencairan. Jangan sampai penyerapan dilakukan hingga melampaui penyerapan induk APBD. Sebab, jika demikian penyerapan akan sulit dilakukan.

‘’Selain itu, masyarakat sudah terlalu lama menanti dana itu,’’ jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/