alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Status Kades Glondonggede Tunggu Camat

TUBAN – Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan penyidik Satreskrim Polres Tuban sejak Jumat (3/4), hingga kini Kastur masih berstatus kepala desa (Kades) Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo.

Kabarnya, Pemkab Tuban belum menunjuk pelaksana tugas dengan pertimbangan belum ada laporan tertulis sebagai pertimbangan sanksi terhadap petinggi desa tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana (Dispemasdes dan KB) Tuban Mahmudi mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu laporan tertulis terkait status terbaru dari Kastur.

Laporan camat kepada bupati nantinya bakal jadi acuan institusinya untuk bertindak lebih jauh. ‘’Masih menunggu laporan tertulis terkait status tersangka, baru nanti kami tindak lanjuti seperti apa,’’ tutur dia.

Baca Juga :  Tidak Semua Siswa Kerjakan Assesmen Nasional Pengganti UN

Mahmudi menegaskan, selama belum ada laporan, pihaknya belum bisa bertindak. Sejauh ini, Mahmudi mengaku baru tahu kasus dugaan korupsi dana kas desa sebesar Rp 100 juta tersebut dari berita Jawa Pos Radar Tuban edisi Sabtu (4/4). Karena itu, institusinya masih perlu mengkaji lebih jauh. ‘’Berita di koran sebagai informasi awal untuk acuan kami menunggu laporan tertulis apakah benar (pelaku) sudah tersangka atau belum,’’ tegasnya.

Sementara itu, Corporate Communication East Java and East Indonesia PT  Solusi Bangun Indonesia (dulu Holcim) Indriani Siswati mengatakan, kasus yang disebut polisi sebagai korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Holcim sepenuhnya wewenang internal pemerintah desa setempat. ’’Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, kami menghormati proses hukum yang berlaku,’’ tutur dia.

Indri membenarkan pembangunan Balai Desa Glondonggede merupakan program CSR Holcim. Teknisnya, dana tersebut diberikan Holcim secara cash atau tunai. Terkait dugaan korupsi yang menyeret nama perusahaannya, dia mengaku tidak tahu detail. ‘’Mohon maaf untuk hal ini, kami tidak tahu,’’ tegas Indri.

Baca Juga :  Pikap Varia Usaha Terbakar

Kasus penggelapan tersebut bermula saat pemdes mendapat bantuan dana pembangunan kantor desa setempat dari PT Holcim Indonesia sebesar Rp 157,2 juta. Nominal tersebut sesuai rencana anggaran belanja (RAB) yang diajukan pemdes untuk pembangunan aset desa.

Pembangunan aset desa tersebut ternyata hanya menghabiskan Rp 50 juta untuk pembangunan satu ruangan kantor desa. Itu berarti silpa aset desa tersebut Rp 107 juta. Dari jumlah tersebut, Kastur hanya mengembalikan Rp 7 juta yang kemudian dimasukkan ke kas desa. Sementara Rp 100 juta dibawa tersangka.

TUBAN – Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan penyidik Satreskrim Polres Tuban sejak Jumat (3/4), hingga kini Kastur masih berstatus kepala desa (Kades) Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo.

Kabarnya, Pemkab Tuban belum menunjuk pelaksana tugas dengan pertimbangan belum ada laporan tertulis sebagai pertimbangan sanksi terhadap petinggi desa tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana (Dispemasdes dan KB) Tuban Mahmudi mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu laporan tertulis terkait status terbaru dari Kastur.

Laporan camat kepada bupati nantinya bakal jadi acuan institusinya untuk bertindak lebih jauh. ‘’Masih menunggu laporan tertulis terkait status tersangka, baru nanti kami tindak lanjuti seperti apa,’’ tutur dia.

Baca Juga :  Pikap Varia Usaha Terbakar

Mahmudi menegaskan, selama belum ada laporan, pihaknya belum bisa bertindak. Sejauh ini, Mahmudi mengaku baru tahu kasus dugaan korupsi dana kas desa sebesar Rp 100 juta tersebut dari berita Jawa Pos Radar Tuban edisi Sabtu (4/4). Karena itu, institusinya masih perlu mengkaji lebih jauh. ‘’Berita di koran sebagai informasi awal untuk acuan kami menunggu laporan tertulis apakah benar (pelaku) sudah tersangka atau belum,’’ tegasnya.

Sementara itu, Corporate Communication East Java and East Indonesia PT  Solusi Bangun Indonesia (dulu Holcim) Indriani Siswati mengatakan, kasus yang disebut polisi sebagai korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Holcim sepenuhnya wewenang internal pemerintah desa setempat. ’’Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, kami menghormati proses hukum yang berlaku,’’ tutur dia.

Indri membenarkan pembangunan Balai Desa Glondonggede merupakan program CSR Holcim. Teknisnya, dana tersebut diberikan Holcim secara cash atau tunai. Terkait dugaan korupsi yang menyeret nama perusahaannya, dia mengaku tidak tahu detail. ‘’Mohon maaf untuk hal ini, kami tidak tahu,’’ tegas Indri.

Baca Juga :  Dipemaspemdes KB Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Kasus penggelapan tersebut bermula saat pemdes mendapat bantuan dana pembangunan kantor desa setempat dari PT Holcim Indonesia sebesar Rp 157,2 juta. Nominal tersebut sesuai rencana anggaran belanja (RAB) yang diajukan pemdes untuk pembangunan aset desa.

Pembangunan aset desa tersebut ternyata hanya menghabiskan Rp 50 juta untuk pembangunan satu ruangan kantor desa. Itu berarti silpa aset desa tersebut Rp 107 juta. Dari jumlah tersebut, Kastur hanya mengembalikan Rp 7 juta yang kemudian dimasukkan ke kas desa. Sementara Rp 100 juta dibawa tersangka.

Artikel Terkait

Most Read

Satgas TMMD akan Ada di Tengah Warga

Paskun dan Penyampah Tetap Masuk

Artikel Terbaru


/