alexametrics
29.2 C
Bojonegoro
Monday, June 27, 2022

Pendataan Kapal Sisakan Empat Desa

PACIRAN – Pendataan kapal nelayan di Lamongan telah dilakukan sejak minggu kedua Februari lalu. Dari 17 desa nelayan yang menjadi sasaran pendataan, hingga jumat (6/4) menyisakan empat desa yang belum didata. Yakni Desa Paloh, Kemantren, Banjarwati, dan Kandangsemangkon, semuanya di Kecamatan Paciran. Menurut Kepala Bidang Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Lamongan, Hendro Setyo Budi, berdasarkan pendataan yang telah dilakukan, jumlah perahu aktif sebanyak 3.518 unit.

Terdiri dari ukuran 0-5 gross tone (GT) sebanyak 2.520 unit, 6-10 GT jumlahnya 491 perahu, dan 11-30 GT seba nyak 507 perahu. “Data tersebut masih dibutuhkan validasi. Nanti menyesuaikan,” katanya. Dia mengungkapkan, pendataan perahu mendesak dilakukan karena sejumlah nelayan enggan melakukan perpanjangan izin. Pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan mendata. Se lanjutnya akan dilakukan pengukuran kapal.

Baca Juga :  Dor, Pelaku Curanmor Tuban Selatan Tak Berkutik

Daerah akan mengirimkan surat ke kantor unit penyelenggara pelabuhan (KUPP) untuk permohonan percepatan pengukuran kapal. Pengukuran kapal bertujuan untuk menertibkan nelayan curang. “Kita tidak bisa menyimpulkan ada tidaknya kecurangan. Tapi terkait izin, memang banyak yang belum melakukan perpanjangan,” ungkapnya. Menurut Hendro, pendataan perahu akan dikebut supaya pengukuran bisa segera dilakukan. Ketika perahu tersebut belum diukur kapasitasnya, pihaknya akan kesulitan untuk menegur nelayan yang belum memperpanjang izin.

Sebab syarat untuk melakukan perpanjangan izin setelah dikeluarkannya surat ukur perahu. ‘’Pendataan ini bukan hanya untuk nelayan payang dan cantrang, tapi berlaku untuk semua nelayan. Supaya nelayan lebih memperhatikan kapasitas kapalnya, agar proses berlayar tidak merugikan banyak pihak,’’ ujarnya. Dia menambahkan, pendataan ini juga merupakan kelanjutan rencana pemerintah pusat untuk memaksimalkan pemanfaatan bahan bakar gas (BBG) bagi nelayan.

Baca Juga :  Dampingi Inovasi Masyarakat Dapatkan HaKI

Penerima subsidi peme rin tah ini harus di mak si malkan bagi nelayan dengan ka pasitas perahu 5 GT. Karena fokus nya untuk nelayan kecil. Selama ini nelayan kecil kesulitan untuk mendapatkan ke se jahteraan. Karena biaya melaut yang tinggi dan kemam puan penghasilannya tidak sebanding. “Karena itu diterbitkan penggunaan BBG bagi nelayan kecil,” tuturnya.

PACIRAN – Pendataan kapal nelayan di Lamongan telah dilakukan sejak minggu kedua Februari lalu. Dari 17 desa nelayan yang menjadi sasaran pendataan, hingga jumat (6/4) menyisakan empat desa yang belum didata. Yakni Desa Paloh, Kemantren, Banjarwati, dan Kandangsemangkon, semuanya di Kecamatan Paciran. Menurut Kepala Bidang Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Lamongan, Hendro Setyo Budi, berdasarkan pendataan yang telah dilakukan, jumlah perahu aktif sebanyak 3.518 unit.

Terdiri dari ukuran 0-5 gross tone (GT) sebanyak 2.520 unit, 6-10 GT jumlahnya 491 perahu, dan 11-30 GT seba nyak 507 perahu. “Data tersebut masih dibutuhkan validasi. Nanti menyesuaikan,” katanya. Dia mengungkapkan, pendataan perahu mendesak dilakukan karena sejumlah nelayan enggan melakukan perpanjangan izin. Pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan mendata. Se lanjutnya akan dilakukan pengukuran kapal.

Baca Juga :  Cantrang Legal, Atur Zonasi Penangkapan

Daerah akan mengirimkan surat ke kantor unit penyelenggara pelabuhan (KUPP) untuk permohonan percepatan pengukuran kapal. Pengukuran kapal bertujuan untuk menertibkan nelayan curang. “Kita tidak bisa menyimpulkan ada tidaknya kecurangan. Tapi terkait izin, memang banyak yang belum melakukan perpanjangan,” ungkapnya. Menurut Hendro, pendataan perahu akan dikebut supaya pengukuran bisa segera dilakukan. Ketika perahu tersebut belum diukur kapasitasnya, pihaknya akan kesulitan untuk menegur nelayan yang belum memperpanjang izin.

Sebab syarat untuk melakukan perpanjangan izin setelah dikeluarkannya surat ukur perahu. ‘’Pendataan ini bukan hanya untuk nelayan payang dan cantrang, tapi berlaku untuk semua nelayan. Supaya nelayan lebih memperhatikan kapasitas kapalnya, agar proses berlayar tidak merugikan banyak pihak,’’ ujarnya. Dia menambahkan, pendataan ini juga merupakan kelanjutan rencana pemerintah pusat untuk memaksimalkan pemanfaatan bahan bakar gas (BBG) bagi nelayan.

Baca Juga :  Pencabutan Larangan Cantrang Menunggu Juknis

Penerima subsidi peme rin tah ini harus di mak si malkan bagi nelayan dengan ka pasitas perahu 5 GT. Karena fokus nya untuk nelayan kecil. Selama ini nelayan kecil kesulitan untuk mendapatkan ke se jahteraan. Karena biaya melaut yang tinggi dan kemam puan penghasilannya tidak sebanding. “Karena itu diterbitkan penggunaan BBG bagi nelayan kecil,” tuturnya.

Artikel Terkait

Most Read

Penderita DB Sudah Tembus 114 Orang

Maling Juga Manusia

Pentingnya Melatih Displin

Artikel Terbaru


/