alexametrics
22.5 C
Bojonegoro
Thursday, June 30, 2022

Menanti Kuantitas Perda Inisiatif DPRD

BOJONEGORO  – Naiknya tunjangan anggota DPRD Bojonegoro mendapat sorotan publik. Kini tunjangan wakil rakyat ini mencapai dua kali lipat dibanding tahun lalu. Jumlahnya naik Rp 15,8 juta per bulan. Kenaikan tunjangan ini harus diimbangi kinerja meningkat.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universtitas Bojonegoro (Unigoro) Miftahul Huda menilai seharusnya tunja­ngan anggota DPRD yang naik itu dibarengi dengan kenaikan kinerja. “Jadi kinerja dewan juga harus naik. Jika ada kenaikan tunjangan,” tegasnya selasa (6/2). 

Dia mengingatkan, tugas anggota dewan sebagai representasi dari rakyat. Jadi, seharus­nya kinerja dilakukan tetap berorien­tasi kepentingan rakyat. Misalnya, jika ada kenaikan tunjangan transportasi, seharusnya untuk DPRD bisa lebih menyerap aspirasi dan bertatap muka dengan masyarakat. 

Baca Juga :  Kafe Diburu Saat Akhir Pekan

Selain itu, kata dia, ada tugas legislasi. Tugas ini berkaitan pembentukan peraturan daerah (perda). Nah, persoalannya, menurut dia, apakah ada kuantitas perda inisiatif dari dewan di Bojonegoro itu. “Kita lihat saja. Apakah ada kenaikan kuantitas dari perda inisiatif dari DPRD,” ujar alumnus magister Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya itu.

Menurut Miftah, kinerja anggota DPRD bisa dilihat dari tugas budgeting. Artinya, dalam penyusunan APBD harus benar-benar tepat waktu. Serta, bertugas mengontrol dan pe­ngawasan kinerja pemkab. Diketaui, kenaikan tersebut sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 56 Tahun 2017. Termasuk dalam Permendagri. Tahun lalu, besaran gaji dan tunjangan diterima setiap anggota DPRD Rp 18 juta. Tahun ini, mencapai Rp 33,9 juta per bulan. Tahun ini juga ada tunjangan transportasi senilai Rp 6 juta per bulan.

Baca Juga :  Perbaikan Dua Titik Trotoar - Drainase Dianggarkan Rp 340 Juta

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur ­Priyanto menegaskan, kenaikan tunjungan itu sudah diatur regulasi. Selain itu, adanya tunjangan transportasi, justru membuat kinerja lebih efesien. Artinya, tidak ada lagi biaya perawatan maupun biaya bahan bakar untuk kendaraan. Sebab, adanya tunjangan transportasi, mobil dinas pada anggota DPRD sudah tidak ada lagi. “Ya harapannya memang kinerja dewan bertambah,” tuturnya.

BOJONEGORO  – Naiknya tunjangan anggota DPRD Bojonegoro mendapat sorotan publik. Kini tunjangan wakil rakyat ini mencapai dua kali lipat dibanding tahun lalu. Jumlahnya naik Rp 15,8 juta per bulan. Kenaikan tunjangan ini harus diimbangi kinerja meningkat.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universtitas Bojonegoro (Unigoro) Miftahul Huda menilai seharusnya tunja­ngan anggota DPRD yang naik itu dibarengi dengan kenaikan kinerja. “Jadi kinerja dewan juga harus naik. Jika ada kenaikan tunjangan,” tegasnya selasa (6/2). 

Dia mengingatkan, tugas anggota dewan sebagai representasi dari rakyat. Jadi, seharus­nya kinerja dilakukan tetap berorien­tasi kepentingan rakyat. Misalnya, jika ada kenaikan tunjangan transportasi, seharusnya untuk DPRD bisa lebih menyerap aspirasi dan bertatap muka dengan masyarakat. 

Baca Juga :  Perbaikan Dua Titik Trotoar - Drainase Dianggarkan Rp 340 Juta

Selain itu, kata dia, ada tugas legislasi. Tugas ini berkaitan pembentukan peraturan daerah (perda). Nah, persoalannya, menurut dia, apakah ada kuantitas perda inisiatif dari dewan di Bojonegoro itu. “Kita lihat saja. Apakah ada kenaikan kuantitas dari perda inisiatif dari DPRD,” ujar alumnus magister Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya itu.

Menurut Miftah, kinerja anggota DPRD bisa dilihat dari tugas budgeting. Artinya, dalam penyusunan APBD harus benar-benar tepat waktu. Serta, bertugas mengontrol dan pe­ngawasan kinerja pemkab. Diketaui, kenaikan tersebut sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 56 Tahun 2017. Termasuk dalam Permendagri. Tahun lalu, besaran gaji dan tunjangan diterima setiap anggota DPRD Rp 18 juta. Tahun ini, mencapai Rp 33,9 juta per bulan. Tahun ini juga ada tunjangan transportasi senilai Rp 6 juta per bulan.

Baca Juga :  Striping Diminati Para Remaja

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur ­Priyanto menegaskan, kenaikan tunjungan itu sudah diatur regulasi. Selain itu, adanya tunjangan transportasi, justru membuat kinerja lebih efesien. Artinya, tidak ada lagi biaya perawatan maupun biaya bahan bakar untuk kendaraan. Sebab, adanya tunjangan transportasi, mobil dinas pada anggota DPRD sudah tidak ada lagi. “Ya harapannya memang kinerja dewan bertambah,” tuturnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/