alexametrics
27.2 C
Bojonegoro
Tuesday, May 24, 2022

Dishub dan DPRD Belum Tahu Rencana Tukar Guling Jembatan Glendeng

Radar Bojonegoro – Rencana tukar guling Jembatan Simo-Glendeng dari dikelola pemkab menjadi milik Pemprov Jatim belum sepenuhnya diketahui Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro maupun DPRD.

Namun, rencana itu akan didukung, bila memperlancar akses transportasi antar Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Sebagaimana rencana tukar guling disampaikan Kaur Umum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Jalan dan Jembatan Bojonegoro Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur Supardi. Yakni, Perempatan Proliman Kapas hingga ke Jembatan Glendeng diserahkan kepada Pemprov Jatim.

Sebab, Jembatan Glendeng sebelumnya bukan aset Pemprov Jatim. Sebaliknya, Pemkab Bojonegoro mendapatkan ganti penanganan Jalan Basuki Rahmad ke utara hingga Jalan Jaksa Agung Suprapto. Jalan ini sebelumnya kewenangan pemprov. Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar mengatakan, belum tahu adanya rencana tukar guling tersebut.

Baca Juga :  Jembatan Akan Ditukar Guling, Agar Kendaraan Berat Tidak Lewat Kota

Namun ia berpendapat setuju sepanjang inisiatif rencana tukar guling itu untuk memperlancar akses transportasi antar Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. “Sebab pada prinsipnya rencana tukar guling tersebut tentu demi kebaikan bersama. Toh juga ke depannya tidak mengurangi hak warga Bojonegoro untuk memanfaatkan jalan tersebut,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Menurut dia, ke depannya rencana tukar guling itu terealisasi hanya masalah kewenangan dalam pengelolaan, penanganan, serta penganggaran. Dia mengambil contoh kecil di wilayah Bojonegoro sendiri terkait perbaikan jalan kabupaten/kecamatan dan desa. Saat ini jalan kabupaten sebagian besar sudah baik, tinggal jalan-jalan desa.

Tetapi, perbaikan jalan desa tentu merupakan wewenang pemerintah desa. Terkadang desa terkendala soal anggaran. Sehingga sebe narnya ada solusi alih status jalan desa menjadi jalan kabupaten/kecamatan. Namun, proses alih status ini panjang.

Baca Juga :  Merawat Amanah Umat

“Karena setahu saya syarat alih status jalan desa menjadi jalan kabupaten/kecamatan itu lebar jalannya minimal tujuh meter. Sehingga Pemkab Bojonegoro memberikan bantuan keuangan desa (BKD),” pungkasnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro Andik Sudjarwo mengatakan, belum menerima informasi terkait rencana tukar guling antara Pemkab Bojonegoro dengan Pemprov Jawa Timur. Andik pun tidak ingin berkomentar terlalu jauh terkait adanya rencana tersebut. “Saya belum berani berkomentar, karena saya sendiri juga belum mendapat informasi tersebut (rencana tukar guling),” ucapnya.

Radar Bojonegoro – Rencana tukar guling Jembatan Simo-Glendeng dari dikelola pemkab menjadi milik Pemprov Jatim belum sepenuhnya diketahui Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro maupun DPRD.

Namun, rencana itu akan didukung, bila memperlancar akses transportasi antar Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Sebagaimana rencana tukar guling disampaikan Kaur Umum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Jalan dan Jembatan Bojonegoro Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur Supardi. Yakni, Perempatan Proliman Kapas hingga ke Jembatan Glendeng diserahkan kepada Pemprov Jatim.

Sebab, Jembatan Glendeng sebelumnya bukan aset Pemprov Jatim. Sebaliknya, Pemkab Bojonegoro mendapatkan ganti penanganan Jalan Basuki Rahmad ke utara hingga Jalan Jaksa Agung Suprapto. Jalan ini sebelumnya kewenangan pemprov. Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar mengatakan, belum tahu adanya rencana tukar guling tersebut.

Baca Juga :  Naskah Raperda Dana Abadi Lama Bojonegoro Bisa Digunakan

Namun ia berpendapat setuju sepanjang inisiatif rencana tukar guling itu untuk memperlancar akses transportasi antar Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. “Sebab pada prinsipnya rencana tukar guling tersebut tentu demi kebaikan bersama. Toh juga ke depannya tidak mengurangi hak warga Bojonegoro untuk memanfaatkan jalan tersebut,” katanya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.

Menurut dia, ke depannya rencana tukar guling itu terealisasi hanya masalah kewenangan dalam pengelolaan, penanganan, serta penganggaran. Dia mengambil contoh kecil di wilayah Bojonegoro sendiri terkait perbaikan jalan kabupaten/kecamatan dan desa. Saat ini jalan kabupaten sebagian besar sudah baik, tinggal jalan-jalan desa.

Tetapi, perbaikan jalan desa tentu merupakan wewenang pemerintah desa. Terkadang desa terkendala soal anggaran. Sehingga sebe narnya ada solusi alih status jalan desa menjadi jalan kabupaten/kecamatan. Namun, proses alih status ini panjang.

Baca Juga :  Tak Ada Lonjakan Kendaraan

“Karena setahu saya syarat alih status jalan desa menjadi jalan kabupaten/kecamatan itu lebar jalannya minimal tujuh meter. Sehingga Pemkab Bojonegoro memberikan bantuan keuangan desa (BKD),” pungkasnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro Andik Sudjarwo mengatakan, belum menerima informasi terkait rencana tukar guling antara Pemkab Bojonegoro dengan Pemprov Jawa Timur. Andik pun tidak ingin berkomentar terlalu jauh terkait adanya rencana tersebut. “Saya belum berani berkomentar, karena saya sendiri juga belum mendapat informasi tersebut (rencana tukar guling),” ucapnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/