Radar Bojonegoro – Belum semua pondok pesantren (ponpes), madrasah diniyah (madin), dan TPA-TPQ mendapatkan bantuan operasional pendidikan (BOP). Bantuan dari Kementerian Agama (Kemenag) pusat itu untuk alokasi pandemi Covid-19 berdasar hasil refocusing.
BOP disalurkan ke lembaga dalam tiga tahap. Besarannya di setiap lembaga berbeda. TPA/TPQ dan madin dijatah Rp 10 juta. Sedangkan, ponpes menyesuaikan skalanya. BOP ini untuk operasional lembaga, bukan untuk honor guru atau ustad.
Ponpes kecil dengan jumlah kurang dari 500 santri mendapat Rp 25 juta. Ponpes sedang dengan 500-1.500 santri mendapat Rp 40 juta. Dan ponpes besar dengan lebih 1.500 santri mendapat Rp 50 juta.
Kasi Pendidikan Diniyah (PD) Pondok Pesantren (Pontren) Kantor Kemenag Bojonegoro Abdullah Hafidz mengatakan, pencairan bantuan sudah berjalan dua tahap. Tinggal menyisakan tahap ketiga. Namun, ia mengakui jika belum semua lembaga mendapatkan.
‘’Memang masih ada banyak. Tapi, kami tidak tahu persis. Kami sudah minta data ke pusat tapi belum diberikan (jumlah lembaga yang sudah menerima),” katanya kemarin (5/10). Sepengetahuannya, dari sekitar 1.800 an TPA/TPQ di Bojonegoro, hanya sekitar 980 lembaga mendapat BOP. Serta dari sekitar 1.500 madin, hanya 168 lembaga yang memperoleh. Sedangkan ponpes, dari jumlah 270 lembaga, baru 15 ponpes menerima.
‘’Itu yang kami ketahui. Data validnya hanya ada di Kemenag pusat,” ujar pria asal Kecamatan Kanor itu. Menurut dia, lembaga yang tidak menerima dimungkinkan karena tidak lolos verifikasi dari Kemenag pusat. Apalagi acuan data utamanya bersumber pada education management information system (EMIS). Sebagai database lembaga di bawah naungan Kemenag.
‘’Jadi pusat itu melihat data lembaga di EMIS itu. Datanya selalu update atau tidak. Karena data itu menunjukkan eksistensi dari lembaga,” tandasnya. Sehingga, lanjutnya, Kemenag pusat sebagai verifikator meninjau lembaga mengajukan proposal BOP melalui EMIS. Setelah proses verifikasi selesai, bantuan akan dikirimkan ke rekening lembaga.
‘’Kami hanya sebatas membantu mengusulkan tapi tidak bisa menjamin lolos verifikasi atau tidak. Sehingga sebagai evaluasi kami mendorong agar lembaga mengurus kelengkapan datanya,” imbuh dia. Hafidz tidak mengetahui kelanjutan bantuan ini.
Maksudnya setelah pencairan tahapan ketiga berakhir. Sebab, sebelum pandemi Covid-19, tidak ada bantuan seperti ini. Namun, ke depannya tetap ada bantuan serupa dari pusat. ‘’Kami belum tahu ke depannya. Saat ini juga masih menunggu informasi pengajuan pencairan tahap ketiga. Karena tahap pertama Agustus dan tahap kedua akhir September lalu,” terangnya.
Adapun, BOP ini diperuntukkan kebutuhan operasional lembaga. Seperti halnya membayar listrik, membeli ATK, perbaikan ringan, dan bisa juga beli protokol kesehatan. Prinsipnya mencukupi kebutuhan operasional sehari-hari. ‘’Untuk biaya honor guru dan rehab besar tidak boleh. Karena anggarannya akan habis dan kebutuhan operasional yang pokok tidak terpenuhi,” ujar dia.
