alexametrics
25.4 C
Bojonegoro
Sunday, June 26, 2022

Kang Yoto Minta BPKP Audit dan Tengahi Perdebatan

SURABAYA, Radar Bojonegoro – Jaksa menghadirkan mantan Bupati Bojonegoro Suyoto, untuk menjelaskan persetujuannya terkait penambahan anggaran yang digunakan inspektorat. Alasannya, dugaan korupsi yang melibatkan mantan Inspektur Bojonegoro Syamsul Hadi itu merugikan negara Rp 1,7 miliar.

Pria akrab disapa Kang Yoto itu mengatakan, penambahan itu sebenarnya menjadi perdebatan. Apalagi, banyak pendapatan mengenai biaya tugas di inspektorat. Sebab, ada pertimbangan dari pemerintah terkait penambahan kontrak yang diperdebatkan dengan inspektorat.

Nah, hal itulah yang ditidaklanjuti. ”Kami meminta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengaudit dan menengahi permasalahan itu,” ucapnya saat di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, kemarin (5/9).

Karena belum ada putusan dari BPKP, Kang Yoto menerangkan menyetujui permintaan penambahan itu. Meski, ada perdebatan biaya khusus tugas itu diberikan secara khusus atau paket. ”Tapi saya jelaskan menyetujui karena memang ada kenaikan upah sesuai dengan acuan permendagri (peraturan menteri dalam negeri),” ujar mantan bupati dua periode itu.

Meski begitu, dia mengaku tidak mengetahui detail terkait masalah teknis. Sebab, tugasnya menyetujui kebijakan. Nah, kebijakan itu kemudian dikoordinasikan dengan wakil bupati (wabup) dan berlanjut ke sekretaris daerah (sekda).

Selama disposisi itu, Kang Yoto menerangkan ada pemberian catatan. Tulisan disposisi itu, bertuliskan sesuai ketentuan. Artinya, harus ada cantolan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Duh.. 33 Orang Tak Lolos Seleksi Kepala Sekolah

Dia juga pernah menyampaikan ke inspektorat ketika keluar rekomendasi adanya kerugian negara. Nah, dari itu, dia meminta pegawai inspektorat setempat untuk mengembalikan uang yang diterimanya. Apabila diyakin benar, terang Kang Yoto, dipersilakan.

”Kami meminta terdakwa untuk saling berkoordinasi dengan yang bersangkutan BPKP,” katanya.

Dalam pemeriksaan saksi itu bukan hanya Suyoto yang diundang. Sidang hingga tadi malam, tim jaksa penuntut juga mengundang lima saksi lainnya. Yaitu mantan Sekda Soehadi Moeljono, Kabag Hukum Faisol Ahmadi, Bayudono selaku Camat Puwosari, Kepala Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) M. Ibnu Soeyuthi, dan Hartatik staf inspektorat.

Sementara itu, Soehadi Moejono mengungkapkan, bahwa selama persidangan majelis hakim menanyakan seputar kewenangannya saat menjabat jadi sekda. Khususnya peran sebagai tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Sehingga, menyinggung bagaimana proses penyusunan anggaran inspektorat.

“Saya hanya menjelaskan seputar wewenang sebagai sekda,” tuturnya.

Kepala BPKAD Ibnu Soeyoeti juga menerangkan seputar tugas pokok dan fungsinya. Menurutnya, tugas BPKAD hanya menerima pengembalian hasil inspektorat dan mengeluarkan uang sesuai anggarannya. “Selain itu, BPKAD juga ikut merencanakan menyusun RAPBD,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Achmad Fauzan menjelaskan, bahwa keenam saksi penting itu menerangkan kepada majelis hakim terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya. Sebab, berdasarkan hasil penyidikan kejari diketahui pihak inspektorat memperoleh temuan surat perintah tugas (SPT) dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang tumpang tindih.

Baca Juga :  Kata Gadis ini, Pebisnis Harus Peka

“Sehingga OPD-OPD mengembalikan uang tersebut karena honor SPPD itu harian, bukan tiga tugas dalam sehari lalu mendapat honor tiga kali dalam sehari,” jelasnya.

Namun, hasil temuan kesalahan OPD oleh inspektorat itu justru juga dilakukan terdakwa sebagai inspektur. Padahal setiap menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) wajib menyertakan standar biaya umum (SBU).

“Terdakwa tanpa SBU saat menyusun RKA, terdakwa malah menetapkan sistem paket kepada para auditor sehingga mengakibatkan kerugian negara,” ucapnya.

Dekri Wahyudi, salah satu jaksa mengatakan, saksi sidang berikutnya masih butuh rapat terlebih dahulu atasannya. Apabila memang sudah cukup, tim JPU akan hadirkan saksi ahli. “Kemungkinan besok Senin baru bisa memutuskan tambahan saksi baru atau langsung saksi ahli,” katanya.

Sementara itu, Jawa Pos Radar Bojonegoro berusaha menghubungi kuasa hukum terdakwa, Bayu Wibisono melalui sambungan telepon. Namun, tidak ada jawaban dari kuasa hukum asal Jakarta tersebut. (den)

SURABAYA, Radar Bojonegoro – Jaksa menghadirkan mantan Bupati Bojonegoro Suyoto, untuk menjelaskan persetujuannya terkait penambahan anggaran yang digunakan inspektorat. Alasannya, dugaan korupsi yang melibatkan mantan Inspektur Bojonegoro Syamsul Hadi itu merugikan negara Rp 1,7 miliar.

Pria akrab disapa Kang Yoto itu mengatakan, penambahan itu sebenarnya menjadi perdebatan. Apalagi, banyak pendapatan mengenai biaya tugas di inspektorat. Sebab, ada pertimbangan dari pemerintah terkait penambahan kontrak yang diperdebatkan dengan inspektorat.

Nah, hal itulah yang ditidaklanjuti. ”Kami meminta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengaudit dan menengahi permasalahan itu,” ucapnya saat di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, kemarin (5/9).

Karena belum ada putusan dari BPKP, Kang Yoto menerangkan menyetujui permintaan penambahan itu. Meski, ada perdebatan biaya khusus tugas itu diberikan secara khusus atau paket. ”Tapi saya jelaskan menyetujui karena memang ada kenaikan upah sesuai dengan acuan permendagri (peraturan menteri dalam negeri),” ujar mantan bupati dua periode itu.

Meski begitu, dia mengaku tidak mengetahui detail terkait masalah teknis. Sebab, tugasnya menyetujui kebijakan. Nah, kebijakan itu kemudian dikoordinasikan dengan wakil bupati (wabup) dan berlanjut ke sekretaris daerah (sekda).

Selama disposisi itu, Kang Yoto menerangkan ada pemberian catatan. Tulisan disposisi itu, bertuliskan sesuai ketentuan. Artinya, harus ada cantolan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga :  Utak Utik Pasar Kota, Rencana Bakal Dipindah ke Pasar Hewan

Dia juga pernah menyampaikan ke inspektorat ketika keluar rekomendasi adanya kerugian negara. Nah, dari itu, dia meminta pegawai inspektorat setempat untuk mengembalikan uang yang diterimanya. Apabila diyakin benar, terang Kang Yoto, dipersilakan.

”Kami meminta terdakwa untuk saling berkoordinasi dengan yang bersangkutan BPKP,” katanya.

Dalam pemeriksaan saksi itu bukan hanya Suyoto yang diundang. Sidang hingga tadi malam, tim jaksa penuntut juga mengundang lima saksi lainnya. Yaitu mantan Sekda Soehadi Moeljono, Kabag Hukum Faisol Ahmadi, Bayudono selaku Camat Puwosari, Kepala Badan Penegelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) M. Ibnu Soeyuthi, dan Hartatik staf inspektorat.

Sementara itu, Soehadi Moejono mengungkapkan, bahwa selama persidangan majelis hakim menanyakan seputar kewenangannya saat menjabat jadi sekda. Khususnya peran sebagai tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Sehingga, menyinggung bagaimana proses penyusunan anggaran inspektorat.

“Saya hanya menjelaskan seputar wewenang sebagai sekda,” tuturnya.

Kepala BPKAD Ibnu Soeyoeti juga menerangkan seputar tugas pokok dan fungsinya. Menurutnya, tugas BPKAD hanya menerima pengembalian hasil inspektorat dan mengeluarkan uang sesuai anggarannya. “Selain itu, BPKAD juga ikut merencanakan menyusun RAPBD,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro Achmad Fauzan menjelaskan, bahwa keenam saksi penting itu menerangkan kepada majelis hakim terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya. Sebab, berdasarkan hasil penyidikan kejari diketahui pihak inspektorat memperoleh temuan surat perintah tugas (SPT) dan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang tumpang tindih.

Baca Juga :  Gunarko, Pria Sepuh Berumur Satu Abad 

“Sehingga OPD-OPD mengembalikan uang tersebut karena honor SPPD itu harian, bukan tiga tugas dalam sehari lalu mendapat honor tiga kali dalam sehari,” jelasnya.

Namun, hasil temuan kesalahan OPD oleh inspektorat itu justru juga dilakukan terdakwa sebagai inspektur. Padahal setiap menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) wajib menyertakan standar biaya umum (SBU).

“Terdakwa tanpa SBU saat menyusun RKA, terdakwa malah menetapkan sistem paket kepada para auditor sehingga mengakibatkan kerugian negara,” ucapnya.

Dekri Wahyudi, salah satu jaksa mengatakan, saksi sidang berikutnya masih butuh rapat terlebih dahulu atasannya. Apabila memang sudah cukup, tim JPU akan hadirkan saksi ahli. “Kemungkinan besok Senin baru bisa memutuskan tambahan saksi baru atau langsung saksi ahli,” katanya.

Sementara itu, Jawa Pos Radar Bojonegoro berusaha menghubungi kuasa hukum terdakwa, Bayu Wibisono melalui sambungan telepon. Namun, tidak ada jawaban dari kuasa hukum asal Jakarta tersebut. (den)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/