alexametrics
30.7 C
Bojonegoro
Saturday, June 25, 2022

Abaikan Tenaga Pendamping TKA 

KOTA – Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) melakukan sidak ke PT Lamongan Marine Industry (LMI) Paciran. Tim Pora beralasan sidak tersebut dilakukan berdasarkan banyaknya laporan negatif yang masuk. 

Di antaranya, tenaga kerja asing (TKA) yang dipekerjakan tidak sesuai dengan peruntukan.  ‘’Sebenarnya satu TKA itu peraturannya satu tenaga pendamping lokal. Tapi mekanisme yang digunakan perusahaan sebaliknya,’’ tutur Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jatim, Nurainiyah Silvia Indriani, kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (5/9).  

Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2015, perusahaan wajib menempatkan tenaga pendamping lokal untuk 1 TKA. Mekanisme di LMI, satu TKA membawahi beberapa tenaga pendamping. Padahal, tujuannya agar tenaga lokal bisa mengambil ilmu dari TKA. Harapannya ke depan perusahaan tidak perlu lagi merekrut  TKA. 

Baca Juga :  17 Paket Sabu Siap Diedarkan

‘’Seharusnya harus ada SK pendamping, silabus pendamping, serta laporan enam bulanan. Itu tak dijalankan oleh perusahaan ini,’’ imbuhnya. 

Selain itu, dilakukan rolling tenaga pendamping. Sehingga tujuan penerapan tak berjalan dengan baik. Disnaker Provinsi Jatim bakal melayangkan nota pemeriksaan ke manajemen PT LMI. 

‘’Belum maksimal diterapkan oleh perusahaan ini, sehingga nantinya kita lakukan pembinaan lagi,’’ ujarnya. 

PT LMI memekerjakan 38 TKA dengan IMTA lengkap. Namun, 24 TKA masih proses mengurus izin kitas. Saat disidak, satu TKA tak berada di tempat dengan alasan sedang izin pulang ke negaranya. ‘’Laporan yang kita terima ada 34 TKA, tapi perusahaan ini merekrut 4 TKA baru lagi,’’ tutur Ketua Tim Pora Lamongan, Sudjito. 

Baca Juga :  PKS Dekati Golkar, PBB masih Cari ‘’Jodoh’'

Dia menilai bahwa TKA tersebut tidak ada yang bermasalah dengan dokumen. Sebab, manajemen perusahaan bisa menunjukkan bukti bahwa kitas 24 TKA masih dalam proses. 

‘’Sebelumnya kami mendapat laporan jika dokumen TKA di sini berakhir akhir Agustus lalu, sehingga kami lakukan sidak untuk menertibkan,’’ tuturnya. 

Sudjito tidak menampik bahwa tenaga pendamping lokal tidak diterapkan dengan baik oleh perusahaan. Akibatnya, TKA tak bisa mentransferkan ilmu dengan maksimal pada naker lokal. ‘’Kita imbau pada manajemen PT LMI agar memperhatikan itu,’’ ujarnya. 

KOTA – Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) melakukan sidak ke PT Lamongan Marine Industry (LMI) Paciran. Tim Pora beralasan sidak tersebut dilakukan berdasarkan banyaknya laporan negatif yang masuk. 

Di antaranya, tenaga kerja asing (TKA) yang dipekerjakan tidak sesuai dengan peruntukan.  ‘’Sebenarnya satu TKA itu peraturannya satu tenaga pendamping lokal. Tapi mekanisme yang digunakan perusahaan sebaliknya,’’ tutur Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jatim, Nurainiyah Silvia Indriani, kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (5/9).  

Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2015, perusahaan wajib menempatkan tenaga pendamping lokal untuk 1 TKA. Mekanisme di LMI, satu TKA membawahi beberapa tenaga pendamping. Padahal, tujuannya agar tenaga lokal bisa mengambil ilmu dari TKA. Harapannya ke depan perusahaan tidak perlu lagi merekrut  TKA. 

Baca Juga :  Jamaah Haji Tiba, Satu Meninggal di Pesawat

‘’Seharusnya harus ada SK pendamping, silabus pendamping, serta laporan enam bulanan. Itu tak dijalankan oleh perusahaan ini,’’ imbuhnya. 

Selain itu, dilakukan rolling tenaga pendamping. Sehingga tujuan penerapan tak berjalan dengan baik. Disnaker Provinsi Jatim bakal melayangkan nota pemeriksaan ke manajemen PT LMI. 

‘’Belum maksimal diterapkan oleh perusahaan ini, sehingga nantinya kita lakukan pembinaan lagi,’’ ujarnya. 

PT LMI memekerjakan 38 TKA dengan IMTA lengkap. Namun, 24 TKA masih proses mengurus izin kitas. Saat disidak, satu TKA tak berada di tempat dengan alasan sedang izin pulang ke negaranya. ‘’Laporan yang kita terima ada 34 TKA, tapi perusahaan ini merekrut 4 TKA baru lagi,’’ tutur Ketua Tim Pora Lamongan, Sudjito. 

Baca Juga :  Tenaga Perawat Masih Kurang

Dia menilai bahwa TKA tersebut tidak ada yang bermasalah dengan dokumen. Sebab, manajemen perusahaan bisa menunjukkan bukti bahwa kitas 24 TKA masih dalam proses. 

‘’Sebelumnya kami mendapat laporan jika dokumen TKA di sini berakhir akhir Agustus lalu, sehingga kami lakukan sidak untuk menertibkan,’’ tuturnya. 

Sudjito tidak menampik bahwa tenaga pendamping lokal tidak diterapkan dengan baik oleh perusahaan. Akibatnya, TKA tak bisa mentransferkan ilmu dengan maksimal pada naker lokal. ‘’Kita imbau pada manajemen PT LMI agar memperhatikan itu,’’ ujarnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Harus Survei Dulu

Hati Saya Telanjur di Sini

Artikel Terbaru


/