alexametrics
29.4 C
Bojonegoro
Saturday, June 25, 2022

Banyak yang Belum Ajukan, DAK Pendidikan Terancam Hangus

BOJONEGORO – Hingga kini banyak desa yang belum mengajukan pencairan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan. Padahal, batas waktu pencairan hanya sampai bulan ini. “Jika bulan ini tidak segera dicairkan, maka para siswa itu tidak bisa mencairkannya,” kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto selasa (5/6).

Sukur menilai, pemkab dan pemdes tidak serius menangani masalah ini. Sehingga, dana tersebut hingga kini masih belum jelas kapan selesai dicairkan. Padahal, batas waktu untuk mencairkannya semakin mepet. “Jika tidak segera, maka dana ratusan siswa bisa tidak menerima dana itu,“ jelasnya.

Dia melanjutkan, pemkab seharusnya bisa menekan desa untuk segera mengajukan pencairan. Sehingga, dana itu tidak sampai terlalu lama ada di kas daerah. “Ini sudah tidak baik. Pemkab harus menekan pemdes supaya segera mengajukan pencairan,“ jelasnya.

Baca Juga :  Libur Lebaran, Transaksi Beralih ATM

Sukur menjelaskan, pemdes selama ini memang tidak begitu bersemangat dalam mencairkan DAK pendidikan. Sebab, pemdes tidak kebagian apapun dari DAK pendidikan itu. Pemdes hanya dilewati dana itu saja. Sehingga, tidak heran banyak pemdes yang malas mengurusnya.

Namun, lanjut Sukur, pemdes tidak bisa bersikap seperti itu. Sebab, dana itu diberikan untuk pendidikan anak-anak Bojonegoro. Supaya mereka bisa berkonsentrasi untuk menuntaskan pendidikan di jenjang SMA/SMK.

Sukur menambahkan, jika siswa tersebut sudah lulus SMA/SMK/MA, maka tidak bisa lagi mencairkan dana DAK pendidikan. Anggaran yang sudah disediakan tersebut akan hangus dan dikembalikan ke kasda.

Sebelumnya, Plt Kepala BPMPD Bojonegoro Muhammad Chosim mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan camat mengenai hal itu. Pihaknya akan terus mendorong agar desa segera mengajukan pencairan. “Sebelumnya, ada pengajuan. Namun, sebagian ada yang ditolak,“ jelasnya.

Baca Juga :  Perketat Pengawasan Cukai Ilegal

Ditolaknya pengajuan itu karena ada berkas yang masih kurang. Sehingga, harus dilakukan perbaikkan. “Kami juga berharap semua desa mengajukan semua. Sehingga, dana itu bisa segera sampai ke tangan siswa,“ jelasnya.

BOJONEGORO – Hingga kini banyak desa yang belum mengajukan pencairan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan. Padahal, batas waktu pencairan hanya sampai bulan ini. “Jika bulan ini tidak segera dicairkan, maka para siswa itu tidak bisa mencairkannya,” kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto selasa (5/6).

Sukur menilai, pemkab dan pemdes tidak serius menangani masalah ini. Sehingga, dana tersebut hingga kini masih belum jelas kapan selesai dicairkan. Padahal, batas waktu untuk mencairkannya semakin mepet. “Jika tidak segera, maka dana ratusan siswa bisa tidak menerima dana itu,“ jelasnya.

Dia melanjutkan, pemkab seharusnya bisa menekan desa untuk segera mengajukan pencairan. Sehingga, dana itu tidak sampai terlalu lama ada di kas daerah. “Ini sudah tidak baik. Pemkab harus menekan pemdes supaya segera mengajukan pencairan,“ jelasnya.

Baca Juga :  Perketat Pengawasan Cukai Ilegal

Sukur menjelaskan, pemdes selama ini memang tidak begitu bersemangat dalam mencairkan DAK pendidikan. Sebab, pemdes tidak kebagian apapun dari DAK pendidikan itu. Pemdes hanya dilewati dana itu saja. Sehingga, tidak heran banyak pemdes yang malas mengurusnya.

Namun, lanjut Sukur, pemdes tidak bisa bersikap seperti itu. Sebab, dana itu diberikan untuk pendidikan anak-anak Bojonegoro. Supaya mereka bisa berkonsentrasi untuk menuntaskan pendidikan di jenjang SMA/SMK.

Sukur menambahkan, jika siswa tersebut sudah lulus SMA/SMK/MA, maka tidak bisa lagi mencairkan dana DAK pendidikan. Anggaran yang sudah disediakan tersebut akan hangus dan dikembalikan ke kasda.

Sebelumnya, Plt Kepala BPMPD Bojonegoro Muhammad Chosim mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan camat mengenai hal itu. Pihaknya akan terus mendorong agar desa segera mengajukan pencairan. “Sebelumnya, ada pengajuan. Namun, sebagian ada yang ditolak,“ jelasnya.

Baca Juga :  Masih Terkendala Status Bangunan

Ditolaknya pengajuan itu karena ada berkas yang masih kurang. Sehingga, harus dilakukan perbaikkan. “Kami juga berharap semua desa mengajukan semua. Sehingga, dana itu bisa segera sampai ke tangan siswa,“ jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/