alexametrics
25.3 C
Bojonegoro
Sunday, May 22, 2022

Investor Bebas Masuk Lamongan

LAMONGAN – Keran industri di Lamongan benar-benar dibuka. Pemkab Lamongan telah mengajukan pencabutan dua regulasi terkait izin gangguan perusahaan yang bakal mengajukan pendirian industri. Dua regulasi itu, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan dan Perda Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan. “Setelah perda itu (izin gangguan) dicabut, investor bakal bebas ke Lamongan,” kata Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Lamongan Eko Priyono. Menurut Eko, sebelumnya semua investor yang akan berinvestasi di Lamongan harus mengajukan izin gangguan. Sesuai catatan pendapatan asli daerah (PAD) 2017, ada pemasukan sekitar Rp 700 juta.

Namun, tahun ini potensi pendapatan itu akan lenyap karena pemerintah pusat telah menerbitkan Permendagri Nomor 19/2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27/2009, tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.“Jadi, kami hanya menindaklanjuti regulasi di tingkat pusat,” imbuhnya.

Baca Juga :  Shela Putri Sundawa, Dokter asal Bojonegoro Bertugas di RSCM Jakarta

Pencabutan perda tentang izin gangguan itu, menurut dia, akan berdampak meningkatnya investasi di Lamongan. Sebab, salah satu alasan pemerintah pusat mencabut permendagri yang mengatur tentang izin gangguan itu, ingin mempercepat iklim investasi di daerah.

Sehingga, di Lamongan dipastikan akan berjalan mulus karena semua investor akan bebas mendirikan pabrik tanpa mengantongi izin gangguan. Namun, di sisi yang lain, akan mengancam lahan produktif, karena saat ini sudah banyak lahan produktif di Lamongan yang sudah beralih menjadi tempat industri. Selain itu, pendapatan dari retribusi izin gangguan juga hilang. “Mulai tahun ini investor ketika mengajukan izin tak perlu melengkapi izin gangguan. Karena permendagri sudah dicabut,” tegasnya.

Baca Juga :  Targetkan 60 Persen Lulusan Langsung Kerja

Wakil Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur membenarkan jika pemkab telah mengajukan pencabutan perda yang mengatur izin gangguan. Namun, saat ini masih dalam pembahasan panitia khusus (pansus) DPRD. “Acuannya memang regulasi di atasnya, ya nanti dibahas dulu,” jelasnya.

LAMONGAN – Keran industri di Lamongan benar-benar dibuka. Pemkab Lamongan telah mengajukan pencabutan dua regulasi terkait izin gangguan perusahaan yang bakal mengajukan pendirian industri. Dua regulasi itu, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan dan Perda Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan. “Setelah perda itu (izin gangguan) dicabut, investor bakal bebas ke Lamongan,” kata Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Lamongan Eko Priyono. Menurut Eko, sebelumnya semua investor yang akan berinvestasi di Lamongan harus mengajukan izin gangguan. Sesuai catatan pendapatan asli daerah (PAD) 2017, ada pemasukan sekitar Rp 700 juta.

Namun, tahun ini potensi pendapatan itu akan lenyap karena pemerintah pusat telah menerbitkan Permendagri Nomor 19/2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27/2009, tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.“Jadi, kami hanya menindaklanjuti regulasi di tingkat pusat,” imbuhnya.

Baca Juga :  Indukan Langka, Populasi Kambing dan Domba di Bojonegoro Terancam

Pencabutan perda tentang izin gangguan itu, menurut dia, akan berdampak meningkatnya investasi di Lamongan. Sebab, salah satu alasan pemerintah pusat mencabut permendagri yang mengatur tentang izin gangguan itu, ingin mempercepat iklim investasi di daerah.

Sehingga, di Lamongan dipastikan akan berjalan mulus karena semua investor akan bebas mendirikan pabrik tanpa mengantongi izin gangguan. Namun, di sisi yang lain, akan mengancam lahan produktif, karena saat ini sudah banyak lahan produktif di Lamongan yang sudah beralih menjadi tempat industri. Selain itu, pendapatan dari retribusi izin gangguan juga hilang. “Mulai tahun ini investor ketika mengajukan izin tak perlu melengkapi izin gangguan. Karena permendagri sudah dicabut,” tegasnya.

Baca Juga :  Penjurian LGC 2017 Dimulai

Wakil Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur membenarkan jika pemkab telah mengajukan pencabutan perda yang mengatur izin gangguan. Namun, saat ini masih dalam pembahasan panitia khusus (pansus) DPRD. “Acuannya memang regulasi di atasnya, ya nanti dibahas dulu,” jelasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Dari Dangdut ke Salawat

Mampu Berbuah Lebih Cepat

Anak Desa Harus Semangat Kuliah


/