alexametrics
24.5 C
Bojonegoro
Tuesday, August 9, 2022

Bojonegoro Bisa Jadi Pioner Pengelolaan DBH Migas

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Badan Pendapatan  Daerah  (Bapenda) Bojonegoro menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Kajian Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Pendanaan Jangka Panjang Untuk Pembangunan Yang Lebih Mandiri Melalui Endowment Found/Dana Abadi. FGD digelar kemarin (5/3) di Ballroom Hotel Aston Bojonegoro.

Diskusi sangat menarik itu dihadiri Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dan Sekretaris Daerah (Sekda) Nurul Azizah. Serta menghadirkan narasumber Dr. Anggita Abimanyu, dosen UGM Yogyakarta, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). FGD ini melibatkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, rektor dan BEM perguruan tinggi di Bojonegoro.

Menurut Kepala Bapenda Ibnu Soeyoeti, Pemkab Bojonegoro memperoleh dana bagi hasil (DBH) Migas pada 2016 sebesar Rp 465 miliar. Pada 2017 Rp 1,3 triliun. Dan 2018 menerima Rp 2,3 triliun. Sedangkan, pada 2019 menerima Rp 2,2 triliun. Dan pada 2020 mendapat Rp 956 miliar.

Baca Juga :  Waspada Kebakaran! Sehari Dua Lokasi Kejadian

Pemkab Bojonegoro, menurut Ibnu,  dalam pengelolaan DBH tersebut digunakan untuk membangun yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Karenanya untuk mengantisipasi naik turunnya penerimaan migas perlu ada dana cadangan.

“Kita ingin agar kekayaan migas ini tidak langsung dihabiskan. Tapi, juga sebagian disimpan untuk dirasakan oleh generasi mendatang. Dan dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan,” ujar Ibnu.

Bupati Anna Mu’awanah mengatakan, hal yang perlu diantisipasi adalah di mana-mana daerah yang mempunyai sumber migasnya besar kemudian mengalami penurunan tajam. Misalnya, salah satu kota di Kalimantan.

“Dulu DAK ndak pernah mau ngambil. Sekarang tanya-tanya terus DAK,” ujar Bu Anna.

Untuk itu, Pemkab Bojonegoro yang saat ini sebagai salah satu sumber migasnya terbesar di Indonesia perlu kiranya mengantisipasi hal tersebut. “Setelah kebutuhan jangka pendek kita penuhi, apa yang akan kita lakukan? Ayo kita berpikir untuk Bojonegoro ke depan,” ajak bupati perempuan pertama di Bojonegoro ini.

Baca Juga :  Beri Uang Jajan, Kakek Cabuli Anak 8 Tahun

Karena itu, menurut Bu Anna, hari ini dihadirkan narasumber Anggita Abimanyu. “Mungkinkah seperti ini (DAM) bisa dilakukan di Bojonegoro?,” Kata Anna dengan nada tanya.

Anggito Abimanyu dalam paparan makalahnya mengatakan bagi daerah penghasil migas, pembentukan DAM bagi Bojonegoro cukup feasible karena potensi yang tersedia dan keberlanjutan APBD. “Tapi pembentukan DAM memerlukan Perda Pembentukan BP-DAM dan tata kelola yang tak sederhana,” imbuh Anggito.

Menurut dia, belum ada DAM yang ada di Indonesia. Dana abadi yang bisa dipakai sebagai rujukan adalah DAU, LPDP, dan PPI. “Jika ini bisa diterapkan di Bojonegoro, maka Bojonegoro akan menjadi pionernya,”  ungkap Anggito.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Badan Pendapatan  Daerah  (Bapenda) Bojonegoro menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Kajian Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Pendanaan Jangka Panjang Untuk Pembangunan Yang Lebih Mandiri Melalui Endowment Found/Dana Abadi. FGD digelar kemarin (5/3) di Ballroom Hotel Aston Bojonegoro.

Diskusi sangat menarik itu dihadiri Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dan Sekretaris Daerah (Sekda) Nurul Azizah. Serta menghadirkan narasumber Dr. Anggita Abimanyu, dosen UGM Yogyakarta, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). FGD ini melibatkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, rektor dan BEM perguruan tinggi di Bojonegoro.

Menurut Kepala Bapenda Ibnu Soeyoeti, Pemkab Bojonegoro memperoleh dana bagi hasil (DBH) Migas pada 2016 sebesar Rp 465 miliar. Pada 2017 Rp 1,3 triliun. Dan 2018 menerima Rp 2,3 triliun. Sedangkan, pada 2019 menerima Rp 2,2 triliun. Dan pada 2020 mendapat Rp 956 miliar.

Baca Juga :  Beri Uang Jajan, Kakek Cabuli Anak 8 Tahun

Pemkab Bojonegoro, menurut Ibnu,  dalam pengelolaan DBH tersebut digunakan untuk membangun yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Karenanya untuk mengantisipasi naik turunnya penerimaan migas perlu ada dana cadangan.

“Kita ingin agar kekayaan migas ini tidak langsung dihabiskan. Tapi, juga sebagian disimpan untuk dirasakan oleh generasi mendatang. Dan dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan,” ujar Ibnu.

Bupati Anna Mu’awanah mengatakan, hal yang perlu diantisipasi adalah di mana-mana daerah yang mempunyai sumber migasnya besar kemudian mengalami penurunan tajam. Misalnya, salah satu kota di Kalimantan.

“Dulu DAK ndak pernah mau ngambil. Sekarang tanya-tanya terus DAK,” ujar Bu Anna.

Untuk itu, Pemkab Bojonegoro yang saat ini sebagai salah satu sumber migasnya terbesar di Indonesia perlu kiranya mengantisipasi hal tersebut. “Setelah kebutuhan jangka pendek kita penuhi, apa yang akan kita lakukan? Ayo kita berpikir untuk Bojonegoro ke depan,” ajak bupati perempuan pertama di Bojonegoro ini.

Baca Juga :  Atlet Bojonegoro Masuk Timnas Rugby

Karena itu, menurut Bu Anna, hari ini dihadirkan narasumber Anggita Abimanyu. “Mungkinkah seperti ini (DAM) bisa dilakukan di Bojonegoro?,” Kata Anna dengan nada tanya.

Anggito Abimanyu dalam paparan makalahnya mengatakan bagi daerah penghasil migas, pembentukan DAM bagi Bojonegoro cukup feasible karena potensi yang tersedia dan keberlanjutan APBD. “Tapi pembentukan DAM memerlukan Perda Pembentukan BP-DAM dan tata kelola yang tak sederhana,” imbuh Anggito.

Menurut dia, belum ada DAM yang ada di Indonesia. Dana abadi yang bisa dipakai sebagai rujukan adalah DAU, LPDP, dan PPI. “Jika ini bisa diterapkan di Bojonegoro, maka Bojonegoro akan menjadi pionernya,”  ungkap Anggito.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/