alexametrics
28.9 C
Bojonegoro
Thursday, August 18, 2022

Menjamur, Warkop Belum Sumbang PAD 

- Advertisement -

KOTA – Warung kopi (warkop) di Lamongan menjamur. Hampir di setiap sudut jalan selalu ada. Saat ini jumlahnya diperkirakan lebih dari 50 warkop. Jumlah itu baru yang beroperasi di pusat Kota Soto itu. Belum yang berada di pinggiran kota, bahkan di kecamatan dan desa.

Namun sayang, keberadaan usaha tersebut dinilai belum memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan yang sebagian sudah berlabel kafe, diduga belum dilengkapi dengan izin usaha. ‘’Warung kopi saat ini omsetnya sudah lebih dari Rp 1 juta per hari.

Itu izinnya bagaimana? Saya yakin belum memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah,’’ kata Ketua LSM Lentera Lamongan, Umar Buwang senin (5/2).Menurut dia, keberadaan warkop seharusnya segera diatur dalam regulasi daerah. Sebab belum ada regulasi khusus yang mengaturnya. Padahal keberadaan tempat nongkrong itu tiap tahun jumlahnya terus bertambah.

Baca Juga :  Belum Berani Tentukan Target PAD Kemetrologian

Dia mencontohkan, salah satu warkop di Jalan Lamongrejo yang luasnya lebih dari 20 meter persegi (M2), setiap hari buka 24 jam dan dipenuhi pengunjung.  Begitu juga warkop di Jalan Veteran dan Suwoko. Setiap hari juga selalu dipadati pengunjung. Karena mayoritas pengunjung membawa kendaraan, sehingga kerap diparkir di pinggir jalan sehingga memakan badan jalan. Akibatnya, lalu lintas menjadi terganggu. ‘’Ini mengancam ketertiban kota. Ke depan harus diatur agar tertib dan ada kontribusi untuk pendapatan daerah,’’ harapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Lamongan, Eko Priyono mengakui jumlah warkop terus bertambah. Bahkan omset sudah sebanding dengan rumah makan dan toko. Namun proses pendiriannya belum diatur dalam perda. Sehingga, pihaknya belum bisa mewajibkan warkop untuk mengantongi izin. ‘’Warung kopi tidak diwajibkan mengurus izin.

Baca Juga :  Akademisi Dorong Pemkab Cari Terobosan
- Advertisement -

Sehingga belum ada kontribusi sama sekali untuk pendapatan daerah,’’ ungkapnya. Menurut dia, agar keberadaan warkop bisa memberikan manfaat untuk pendapatan daerah,  harus diatur dalam peraturan daerah (perda).  ‘’Selama ini belum ada perda yang mengatur warung kopi,’’ tukasnya.

KOTA – Warung kopi (warkop) di Lamongan menjamur. Hampir di setiap sudut jalan selalu ada. Saat ini jumlahnya diperkirakan lebih dari 50 warkop. Jumlah itu baru yang beroperasi di pusat Kota Soto itu. Belum yang berada di pinggiran kota, bahkan di kecamatan dan desa.

Namun sayang, keberadaan usaha tersebut dinilai belum memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD). Bahkan yang sebagian sudah berlabel kafe, diduga belum dilengkapi dengan izin usaha. ‘’Warung kopi saat ini omsetnya sudah lebih dari Rp 1 juta per hari.

Itu izinnya bagaimana? Saya yakin belum memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah,’’ kata Ketua LSM Lentera Lamongan, Umar Buwang senin (5/2).Menurut dia, keberadaan warkop seharusnya segera diatur dalam regulasi daerah. Sebab belum ada regulasi khusus yang mengaturnya. Padahal keberadaan tempat nongkrong itu tiap tahun jumlahnya terus bertambah.

Baca Juga :  Digerojok Rp 2 M, Tambah Fasilitas Dander Park

Dia mencontohkan, salah satu warkop di Jalan Lamongrejo yang luasnya lebih dari 20 meter persegi (M2), setiap hari buka 24 jam dan dipenuhi pengunjung.  Begitu juga warkop di Jalan Veteran dan Suwoko. Setiap hari juga selalu dipadati pengunjung. Karena mayoritas pengunjung membawa kendaraan, sehingga kerap diparkir di pinggir jalan sehingga memakan badan jalan. Akibatnya, lalu lintas menjadi terganggu. ‘’Ini mengancam ketertiban kota. Ke depan harus diatur agar tertib dan ada kontribusi untuk pendapatan daerah,’’ harapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Lamongan, Eko Priyono mengakui jumlah warkop terus bertambah. Bahkan omset sudah sebanding dengan rumah makan dan toko. Namun proses pendiriannya belum diatur dalam perda. Sehingga, pihaknya belum bisa mewajibkan warkop untuk mengantongi izin. ‘’Warung kopi tidak diwajibkan mengurus izin.

Baca Juga :  Berstatus Profesional, Kursi Manajemen Persibo Masih Kosong
- Advertisement -

Sehingga belum ada kontribusi sama sekali untuk pendapatan daerah,’’ ungkapnya. Menurut dia, agar keberadaan warkop bisa memberikan manfaat untuk pendapatan daerah,  harus diatur dalam peraturan daerah (perda).  ‘’Selama ini belum ada perda yang mengatur warung kopi,’’ tukasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/