alexametrics
31.2 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Nelayan Tunggu Kepastian Cantrang

LAMONGAN, Radar Lamongan – Nelayan di kawasan pantura Lamongan masih kebingungan. Sebab, mereka belum bisa mengurus perizinan alat tangkap cantrang, karena hingga kini belum ada kepastian aturan terkait legalitasnya.  

Ketua Rukun Nelayan Blimbing, Kecamatan Paciran Nur Wakhid mengatakan, nelayan masih menunggu kepastian perubahan nama alat tangkap cantrang menjadi jaring berkantong 2 inc. 

Jika nama berubah, diakuinya, surat alat tangkap ke depan kemungkinan ikut berganti. Namun, Nur Wakhid mengatakan, hingga kini belum ada petunjuk terkait hal tersebut. 

‘’Sampai saat ini belum ada petunjuk dari KKP Jawa Timur. Tentunya ini terus ditunggu oleh nelayan,’’ tutur Nur Wakhid kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (5/1). 

Baca Juga :  Nirwan, Kolektor Motor Orisinal dari Bojonegoro¬†

Nur Wakhid mengatakan, pergantian izin alat tangkap setelah perubahan nama, nantinya tentu mebebankan nelayan. Apalagi, terang dia, hingga kini nelayan tidak mengetahui tempat membeli dan membuat jaring berkantong 2 inc pengganti cantrang. Sebab, diakuinya, hingga kini belum pernah ada sosialisasi terkait hal tersebut. 

Seperti diketahui, legalitas alat tangkap cantrang masih mengambang. Sebab, hingga belum memiliki kepastian hukum. Sehingga, Nur Wakhid mengaku, nelayan cantrang was-was. Yakni antara boleh atau tidaknya digunakan. Menurut dia, legalitas nantinya mengikuti surat izin penangkapan ikan (SIPI) ke depanya nanti. 

‘’Pastinya nelayan sangat khawatir saat melakukan penangkapan ikan. Edaran suratnya, sudah ada. Tinggal petunjuk langkah melakukan pengurusan, itu yang belum ada,’’ terangnya 

Baca Juga :  Bersyukur Bisa Beri Kemenangan Tim

Informasi yang dihimpun wartawan koran ini, Kementerian KKP masih menggodok aturan terkait legalitas alat tangkap cantrang. Kabid Tangkap Dinas Perikanan Lamongan mengaku telah mendapatkan informasi. Terkait adanya rencana alat tanngkap payak diperbolehkan. Tapi ada beberapa ketentuan yang diikuti. 

‘’Salah satunya ukuran jaringnya diperbesar. Sehingga ikan-ikan yang masih kecil, tidak ikut tertangkap. Tapi kewenangan sepenuhnya ada di KKP Jatim dan pusat,’’ ucap Hendro.

LAMONGAN, Radar Lamongan – Nelayan di kawasan pantura Lamongan masih kebingungan. Sebab, mereka belum bisa mengurus perizinan alat tangkap cantrang, karena hingga kini belum ada kepastian aturan terkait legalitasnya.  

Ketua Rukun Nelayan Blimbing, Kecamatan Paciran Nur Wakhid mengatakan, nelayan masih menunggu kepastian perubahan nama alat tangkap cantrang menjadi jaring berkantong 2 inc. 

Jika nama berubah, diakuinya, surat alat tangkap ke depan kemungkinan ikut berganti. Namun, Nur Wakhid mengatakan, hingga kini belum ada petunjuk terkait hal tersebut. 

‘’Sampai saat ini belum ada petunjuk dari KKP Jawa Timur. Tentunya ini terus ditunggu oleh nelayan,’’ tutur Nur Wakhid kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (5/1). 

Baca Juga :  Amankan Pilkada, Pemkab Lamongan Siagakan 363 Mobil Sehat

Nur Wakhid mengatakan, pergantian izin alat tangkap setelah perubahan nama, nantinya tentu mebebankan nelayan. Apalagi, terang dia, hingga kini nelayan tidak mengetahui tempat membeli dan membuat jaring berkantong 2 inc pengganti cantrang. Sebab, diakuinya, hingga kini belum pernah ada sosialisasi terkait hal tersebut. 

Seperti diketahui, legalitas alat tangkap cantrang masih mengambang. Sebab, hingga belum memiliki kepastian hukum. Sehingga, Nur Wakhid mengaku, nelayan cantrang was-was. Yakni antara boleh atau tidaknya digunakan. Menurut dia, legalitas nantinya mengikuti surat izin penangkapan ikan (SIPI) ke depanya nanti. 

‘’Pastinya nelayan sangat khawatir saat melakukan penangkapan ikan. Edaran suratnya, sudah ada. Tinggal petunjuk langkah melakukan pengurusan, itu yang belum ada,’’ terangnya 

Baca Juga :  Jadi Percontohan Se-Indonesia

Informasi yang dihimpun wartawan koran ini, Kementerian KKP masih menggodok aturan terkait legalitas alat tangkap cantrang. Kabid Tangkap Dinas Perikanan Lamongan mengaku telah mendapatkan informasi. Terkait adanya rencana alat tanngkap payak diperbolehkan. Tapi ada beberapa ketentuan yang diikuti. 

‘’Salah satunya ukuran jaringnya diperbesar. Sehingga ikan-ikan yang masih kecil, tidak ikut tertangkap. Tapi kewenangan sepenuhnya ada di KKP Jatim dan pusat,’’ ucap Hendro.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/