alexametrics
27 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

Kemenaker Edarkan SE Upah Minimum, kemungkinan UMK Tak naik

Radar Lamongan – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lamongan tahun depan kemungkinan tidak ada kenaikan. Hal itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tentang penetapan upah minimum 2021 pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19).

‘’Kita sudah menerima surat dari kementerian dan langsung kita sampaikan kepada Dewan Pengupahan Lamongan,’’ tutur Kabid Hubungan Industrialisasi (HI) Disnakertrans Lamongan Laelatul Masruroh kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (4/11).

SE Nomor M/11/HK.04/X/2020 isinya meminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum 2021, sama dengan nilai upah minimum 2020. ‘’Dalam surat itu memang menyatakan bahwa tahun ini menimbang, keadaannya UMK-nya tetap,’’ tutur Laila, sapaan akrabnya. Dewan Pengupahan Lamongan terdiri atas disnakertrans, serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Badan Pusat Statistik (BPS), dan akademisi.

Baca Juga :  Harga Cabai Rawit Merangkak Naik

Mereka telah merampungkan survei kebutuhan hidup layak (KHL). Hasil survei itu rencana nya sebagai data pembanding untuk menentukan besaran UMK Lamongan tahun depan. ‘’Selanjutnya kita akan melakukan pleno bersama dewan pengupahan besok (hari ini, Red),’’ tutur perempuan berjilbab tersebut.

Selama ini, setiap tahun besaran UMK selalu mengalami kenaikan. Mulai 2013 besaran UMK Lamongan Rp 1.075.700 per bulan, hingga tahun ini Rp 2.423.724 per bulan. ‘’Itu kan masih berupa SE, masih bisa diusahakan istilahnya. Cuma nanti kita lihat pas plenonya, kesepakatan dengan dewan pengupahan nanti seperti apa,’’ ujar Laila saat dikonfirmasi via ponsel.

Selama ini, kewenangan untuk mengusulkan UMK berada di tangan dewan pengupahan. Usulan itu diteruskan ke bupati untuk disusulkan ke gubernur Jatim. Setelah itu, gubernur menetapkan besarannya. ‘’Soalnya penentu wewenang untuk mengusulkan UMK itu kan ada di tangan bupati dan dewan pengupahan. Jadi penentu wewenang awal itu di tangan bupati dan dewan pengupahan,’’ kata Laila.

Baca Juga :  Bisnis Sepatu Sport Menggeliat, Penggemar adalah Kaum Muda

Radar Lamongan – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lamongan tahun depan kemungkinan tidak ada kenaikan. Hal itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tentang penetapan upah minimum 2021 pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19).

‘’Kita sudah menerima surat dari kementerian dan langsung kita sampaikan kepada Dewan Pengupahan Lamongan,’’ tutur Kabid Hubungan Industrialisasi (HI) Disnakertrans Lamongan Laelatul Masruroh kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (4/11).

SE Nomor M/11/HK.04/X/2020 isinya meminta kepada gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum 2021, sama dengan nilai upah minimum 2020. ‘’Dalam surat itu memang menyatakan bahwa tahun ini menimbang, keadaannya UMK-nya tetap,’’ tutur Laila, sapaan akrabnya. Dewan Pengupahan Lamongan terdiri atas disnakertrans, serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Badan Pusat Statistik (BPS), dan akademisi.

Baca Juga :  Sepekan tanpa Kang Yoto, Dialog Publik Off

Mereka telah merampungkan survei kebutuhan hidup layak (KHL). Hasil survei itu rencana nya sebagai data pembanding untuk menentukan besaran UMK Lamongan tahun depan. ‘’Selanjutnya kita akan melakukan pleno bersama dewan pengupahan besok (hari ini, Red),’’ tutur perempuan berjilbab tersebut.

Selama ini, setiap tahun besaran UMK selalu mengalami kenaikan. Mulai 2013 besaran UMK Lamongan Rp 1.075.700 per bulan, hingga tahun ini Rp 2.423.724 per bulan. ‘’Itu kan masih berupa SE, masih bisa diusahakan istilahnya. Cuma nanti kita lihat pas plenonya, kesepakatan dengan dewan pengupahan nanti seperti apa,’’ ujar Laila saat dikonfirmasi via ponsel.

Selama ini, kewenangan untuk mengusulkan UMK berada di tangan dewan pengupahan. Usulan itu diteruskan ke bupati untuk disusulkan ke gubernur Jatim. Setelah itu, gubernur menetapkan besarannya. ‘’Soalnya penentu wewenang untuk mengusulkan UMK itu kan ada di tangan bupati dan dewan pengupahan. Jadi penentu wewenang awal itu di tangan bupati dan dewan pengupahan,’’ kata Laila.

Baca Juga :  Berburu Ikan Jumbo di Bengawan 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/