alexametrics
30.3 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

Jatah KPUK Rp 57,5 M, Bawaslu Rp 17,5 M

LAMONGAN, Radar Lamongan – Pemkab Lamongan akhirnya menemui kata sepakat dengan KPUK dan bawaslu setempat terkait dana hibah Pilkada 2020. KPUK dijatah Rp 57,5 miliar dan bawaslu Rp 17,5 miliar.

Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pun dilakukan kemarin (4/10). ‘’Alhamdulillah pada sore hari ini kami telah melakukan penandatanganan NPHD untuk pembiayaan bupati dan wakil bupati 2020 bersama KPU dan bawaslu,’’ tutur Bupati Lamongan, Fadeli, kepada Jawa Pos Radar Lamongan.

Penandatanganan NPHD tersebut tak sesuai arahan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019. Semestinya penandatanganan NPHD dilaksanakan Selasa (1/10). Namun, harus molor karena adanya tarik ulur usulan KPUK dan bawaslu dengan pemkab setempat.

‘’Jadi memang baru kita lakukan hari ini. Tidak ada kata terlambat,’’ ujar bupati yang sudah menjabat dua periode tersebut.

Baca Juga :  Kali Pertama Ikut Kejuaraan, Lebih Suka Menendang

Dia mengatakan, sebelumnya pemkab sudah menjalin komunikasi yang intens bersama KPUK dan bawaslu. Setelah dilakukan perampingan usulan anggaran, barulah angka tersebut yang disepakati.

Seperti diberitakan, KPUK beberapa kali merevisi usulan anggaran. Awalnya, diusulkan Rp 45 miliar. Kemudian, naik menjadi Rp 65 miliar dan naik lagi angkanya, Rp 105 miliar. Selanjutnya, direvisi lagi dan turun menjadi Rp 59 miliar. Usulan terakhir itu akhirnya dikepras lagi.

Sedangkan bawaslu sebelumnya mengusulkan Rp 18 miliar. Usulan itu akhirnya hanya dirampingkan Rp 500 juta.

‘’Memang kita harus berhati-hati di dalam menghitung karena standar-standar ini, kita harus ada penyesuaian,’’ ujar Fadeli.

Dia menjelaskan, penandatanganan NPHD baru menjadi kesepakatan awal dana hibah Pilkada 2020. Selanjutnya, usulan anggaran tersebut diajukan melalui R-APBD 2020.

‘’Toh setelah ini masih kita ajukan melalui RAPBD 2020. Ini kata sepakat perhitungan sementara. Tentunya melalui proses pembahasan dan penetapan nanti bersama DPRD Kabupaten Lamongan,’’ imbuhnya.

Baca Juga :  CEO Inginkan Persela Tembus Final Piala Indonesia

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisioner KPUK Lamongan, Mahrus Ali, menyatakan, beberapa kali pihaknya melakukan revisi dan melakukan efiensi anggaran. Beberapa anggaran yang dipangkas di antaranya sosialisasi dan belanja barang modal.

‘’Dari angka itu kita sudah melakukan efisiensi. Itu memang semangat dari KPU, yang dalam pelaksanaannya penekanannya yaitu efisiensi,’’ ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan, Miftakhul Badar menjelaskan, ada beberapa hal yang dilakukan rasionalisasi sehingga mampu melakukan efisiensi. ‘’Misalnya kemarin itu kan bimtek semula dilaksanakan kecamatan, itu nanti akan dilaksanakan di kabupaten. Sehingga bisa melakukan efisiensi,’’ kata Badar.

Bawaslu menjadwalkan mulai action tahapan Pilkada 2020. Di antaranya melakukan perekrutan panitia ad hoc. ‘’Prinsipnya kami berharap bahwa efisiensi ini akan tetap menjadi maksimilasasi kerja-kerja pengawasan pilkada 2020,’’ ujarnya.

LAMONGAN, Radar Lamongan – Pemkab Lamongan akhirnya menemui kata sepakat dengan KPUK dan bawaslu setempat terkait dana hibah Pilkada 2020. KPUK dijatah Rp 57,5 miliar dan bawaslu Rp 17,5 miliar.

Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pun dilakukan kemarin (4/10). ‘’Alhamdulillah pada sore hari ini kami telah melakukan penandatanganan NPHD untuk pembiayaan bupati dan wakil bupati 2020 bersama KPU dan bawaslu,’’ tutur Bupati Lamongan, Fadeli, kepada Jawa Pos Radar Lamongan.

Penandatanganan NPHD tersebut tak sesuai arahan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019. Semestinya penandatanganan NPHD dilaksanakan Selasa (1/10). Namun, harus molor karena adanya tarik ulur usulan KPUK dan bawaslu dengan pemkab setempat.

‘’Jadi memang baru kita lakukan hari ini. Tidak ada kata terlambat,’’ ujar bupati yang sudah menjabat dua periode tersebut.

Baca Juga :  Jalan Berlubang di Tikungan

Dia mengatakan, sebelumnya pemkab sudah menjalin komunikasi yang intens bersama KPUK dan bawaslu. Setelah dilakukan perampingan usulan anggaran, barulah angka tersebut yang disepakati.

Seperti diberitakan, KPUK beberapa kali merevisi usulan anggaran. Awalnya, diusulkan Rp 45 miliar. Kemudian, naik menjadi Rp 65 miliar dan naik lagi angkanya, Rp 105 miliar. Selanjutnya, direvisi lagi dan turun menjadi Rp 59 miliar. Usulan terakhir itu akhirnya dikepras lagi.

Sedangkan bawaslu sebelumnya mengusulkan Rp 18 miliar. Usulan itu akhirnya hanya dirampingkan Rp 500 juta.

‘’Memang kita harus berhati-hati di dalam menghitung karena standar-standar ini, kita harus ada penyesuaian,’’ ujar Fadeli.

Dia menjelaskan, penandatanganan NPHD baru menjadi kesepakatan awal dana hibah Pilkada 2020. Selanjutnya, usulan anggaran tersebut diajukan melalui R-APBD 2020.

‘’Toh setelah ini masih kita ajukan melalui RAPBD 2020. Ini kata sepakat perhitungan sementara. Tentunya melalui proses pembahasan dan penetapan nanti bersama DPRD Kabupaten Lamongan,’’ imbuhnya.

Baca Juga :  CEO Inginkan Persela Tembus Final Piala Indonesia

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisioner KPUK Lamongan, Mahrus Ali, menyatakan, beberapa kali pihaknya melakukan revisi dan melakukan efiensi anggaran. Beberapa anggaran yang dipangkas di antaranya sosialisasi dan belanja barang modal.

‘’Dari angka itu kita sudah melakukan efisiensi. Itu memang semangat dari KPU, yang dalam pelaksanaannya penekanannya yaitu efisiensi,’’ ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan, Miftakhul Badar menjelaskan, ada beberapa hal yang dilakukan rasionalisasi sehingga mampu melakukan efisiensi. ‘’Misalnya kemarin itu kan bimtek semula dilaksanakan kecamatan, itu nanti akan dilaksanakan di kabupaten. Sehingga bisa melakukan efisiensi,’’ kata Badar.

Bawaslu menjadwalkan mulai action tahapan Pilkada 2020. Di antaranya melakukan perekrutan panitia ad hoc. ‘’Prinsipnya kami berharap bahwa efisiensi ini akan tetap menjadi maksimilasasi kerja-kerja pengawasan pilkada 2020,’’ ujarnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/