alexametrics
25.2 C
Bojonegoro
Tuesday, June 28, 2022

Bupati: Kades Segera Menyusun RPJMDes

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sebanyak 154 kepala desa (kades) telah dilantik, kemarin (4/9). Kinerjanya sudah ditunggu masyarakat untuk membangun desa. Sehingga, setelah mengantongi surat keputusan (SK), kades harus segera menyusun rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

Isi rencana RPJMDes itu harus sesuai dengan potensi di desa setempat. Selain itu, juga harus sinkron dengan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bojonegoro. Sebab, untuk percepatan pembangunan, harus ada sinergitas program desa dan pemkab.

’’Kades setelah dilantik, harus segera menyusun RPJMDes agar terjadi percepatan pembangunan. Idealnya harus sinkron dengan RPJMD,’’ kata Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah kemarin (4/9).

Bu Anna, sapaannya menuturkan, sesuai data indeks desa membangun (IDM), dari 154 desa yang memiliki kades baru itu, baru satu desa yang statusnya desa mandiri. Sedangkan, untuk kategori desa maju, terdapat 25 desa. Status desa berkembang jumlahnya cukup dominan, yaitu 132 desa. Sedangkan kategori desa tertinggal ada enam desa. Sedangkan, kategori desa sangat tertinggal tidak ada.

Baca Juga :  Kepala Kemenag Dukung Penuh Lomba Mewarnai Kaligrafi Radar Bojonegoro

Pasca pelantikan, menurut Bu Anna, kades harus bisa bekerja sama dengan perangkat desa. Juga harus melibatkan tokoh desa, agar partisipasi masyarakat terus terbangun. Jangan sampai memperpanjang konflik di desa, karena akan merugikan desa.

Dia juga meminta potensi di desa harus digali dan dikembangkan, karena pemkab terus mendorong desa berinovasi dan berkreasi untuk selalu memajukan desa. ’’Kades inovatif, transparan, dan akuntabel,’’ imbuhnya sambil tersenyum.

Target Pemkab Bojonegoro, kata Bu Anna, ke depan 5 persen desa sudah berstatus mandiri. Dan, 60 persen desa maju, serta selebihnya desa berkembang. Jangan sampai ada lagi desa yang tertinggal. Untuk itu, instansi terkait harus selalu melakukan pembinaan dan pengembangan SDM kades beserta perangkatnya, karena anggaran yang dikucurkan ke desa setiap tahun akan meningkat.

Baca Juga :  Program Satu Desa Dua Sarjana Diberikan Untuk Mahasiswa Tak Mampu

Agar program desa bisa dirasakan masyarakat, Bu Anna, meminta harus ada program yang bisa dirasakan langsung oleh warganya. Sehingga, pemdes harus profesional dan tetap mengacu regulasi. ’’Kami tidak ingin ada lagi desa yang berurusan dengan hukum, karena melanggar regulasi,’’ ujar bupati perempuan pertama di Bojonegoro itu.

Tahun depan, menurut Bupati, akan berlangsung pilkades serentak yang jumlahnya lebih banyak. Yakni, 233 desa. Pilkades serentak gelombang III tahapannya akan dimulai Oktober. Dan pelaksanaannya digelar Februari 2020.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro Djuwana Poerwiyanto setelah ini akan ada pembinaan kades yang baru dilantik. Tentu, agar program desa mengacu potensi desa dan sesuai hasil musyawarah dengan stakeholder desa setempat.

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sebanyak 154 kepala desa (kades) telah dilantik, kemarin (4/9). Kinerjanya sudah ditunggu masyarakat untuk membangun desa. Sehingga, setelah mengantongi surat keputusan (SK), kades harus segera menyusun rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).

Isi rencana RPJMDes itu harus sesuai dengan potensi di desa setempat. Selain itu, juga harus sinkron dengan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Bojonegoro. Sebab, untuk percepatan pembangunan, harus ada sinergitas program desa dan pemkab.

’’Kades setelah dilantik, harus segera menyusun RPJMDes agar terjadi percepatan pembangunan. Idealnya harus sinkron dengan RPJMD,’’ kata Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah kemarin (4/9).

Bu Anna, sapaannya menuturkan, sesuai data indeks desa membangun (IDM), dari 154 desa yang memiliki kades baru itu, baru satu desa yang statusnya desa mandiri. Sedangkan, untuk kategori desa maju, terdapat 25 desa. Status desa berkembang jumlahnya cukup dominan, yaitu 132 desa. Sedangkan kategori desa tertinggal ada enam desa. Sedangkan, kategori desa sangat tertinggal tidak ada.

Baca Juga :  Banjir Bengawan Jero, Sungai Dipenuhi Eceng Gondok

Pasca pelantikan, menurut Bu Anna, kades harus bisa bekerja sama dengan perangkat desa. Juga harus melibatkan tokoh desa, agar partisipasi masyarakat terus terbangun. Jangan sampai memperpanjang konflik di desa, karena akan merugikan desa.

Dia juga meminta potensi di desa harus digali dan dikembangkan, karena pemkab terus mendorong desa berinovasi dan berkreasi untuk selalu memajukan desa. ’’Kades inovatif, transparan, dan akuntabel,’’ imbuhnya sambil tersenyum.

Target Pemkab Bojonegoro, kata Bu Anna, ke depan 5 persen desa sudah berstatus mandiri. Dan, 60 persen desa maju, serta selebihnya desa berkembang. Jangan sampai ada lagi desa yang tertinggal. Untuk itu, instansi terkait harus selalu melakukan pembinaan dan pengembangan SDM kades beserta perangkatnya, karena anggaran yang dikucurkan ke desa setiap tahun akan meningkat.

Baca Juga :  Jembatan Patah dan Longsor

Agar program desa bisa dirasakan masyarakat, Bu Anna, meminta harus ada program yang bisa dirasakan langsung oleh warganya. Sehingga, pemdes harus profesional dan tetap mengacu regulasi. ’’Kami tidak ingin ada lagi desa yang berurusan dengan hukum, karena melanggar regulasi,’’ ujar bupati perempuan pertama di Bojonegoro itu.

Tahun depan, menurut Bupati, akan berlangsung pilkades serentak yang jumlahnya lebih banyak. Yakni, 233 desa. Pilkades serentak gelombang III tahapannya akan dimulai Oktober. Dan pelaksanaannya digelar Februari 2020.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro Djuwana Poerwiyanto setelah ini akan ada pembinaan kades yang baru dilantik. Tentu, agar program desa mengacu potensi desa dan sesuai hasil musyawarah dengan stakeholder desa setempat.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/