alexametrics
22.5 C
Bojonegoro
Wednesday, June 29, 2022

KPK: Rapat Luar Daerah Potensi Rekonstruksi Suap

TUBAN, Radar Tuban – Koordinator Wilayah IV Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah Jawa Timur-Bali, Asep Rahmat Suwandha mendorong kepada semua kepala daerah, khususnya di wilayah Jawa Timur termasuk Kabupaten Tuban agar tidak menggelar rapat di luar daerah. Utamanya rapat yang membahas kebijakan anggaran.

Disampaikan Asep, berdasar pengalamannya melakukan supervisi dan pencegahan korupsi, rapat yang berlangsung di luar daerah berpotensi terjadinya rekonstruksi korupsi. Dikatakan Asep, kasus suap penyertaan modal pembentukan Bank Banten adalah salah satu contohnya.

‘’Banten itu perilaku DPR-nya begitu (sering menggelar rapat di luar daerah, Red), hingga akhirnya DPR-nya kita tangkap. Kasusnya Bank Banten, itu terlihat konstruksi suapnya tidak dilakukan di area Banten. Ada yang (dilakukan melalui rapat, Red) di hotel Semarang, ada yang di Jogja, semua di luar Banten,’’ kata Asep yang beberapa hari ini melakukan supervisi dan pencegahan korupsi di Bojonegoro.

Dari pengalaman inilah, kemudian bidang supervisi dan pencegahan korupsi KPK mendorong kepada Gubernur Banten membuat aturan untuk melarang pelaksanaan rapat-rapat di luar gedung DPRD.

Baca Juga :  Kontraktor Jembatan Trucuk Terancam Blacklist

‘’Maksudnya apa (kami meminta gubernur untuk membuat aturan, Red) karena wilayah seperti itu adalah wilayah kebijakan kepala daerah dan pimpinan DPRD, karena ini (menggelar rapat di luar daerah, Red) memang tidak ada aturan yang melarang,’’ tegas pejabat KPK yang lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK periode 2019-2023 itu.

Lebih lanjut pejabat KPK jebolan pasca sarjana Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia (UI) itu menyampaikan, salah satu upaya pencegahan korupsi adalah goodwill atau niat baik dari kepala daerah. Artinya, jika kepala daerah memiliki niat baik, maka potensi-potensi akan terjadinya korupsi itu bisa dicegah. Termasuk potensi rekonstruksi korupsi yang berawal dari rapat-rapat di luar daerah.

‘’Memang tidak ada aturan yang melarang rapat di luar daerah. Tetapi kalau ada keinginan dari kepala daerah, itu (melarang rapat di luar daerah, Red) bisa dilakukan,’’ terang Asep.

Selain menyoroti rapat-rapat yang berlangsung di luar daerah, KPK juga memberikan atensi terkait perjalanan dinas pejabat. Utamanya anggota DPRD. Sebab, kerap ditemukan jumlah perjalanan dinas anggota DPRD yang terkadang tidak masuk akal.

Baca Juga :  Mengenal Grup Musik Keroncong¬† Anak Tiri

‘’Ada yang anggaran perjalanan dinas anggota dewan itu hampir sama dengan gaji 6.000 PNS yang ada di eksekutif. Bisa dibayangkan berapa banyaknya jumlah perjalanan dinas anggota dewan. Tidak masuk akal,’’ ujarnya yang menjadi alasan KPK memberikan atensi atas perjalanan dinas anggota DPRD.

Kendati demikian, diakui Asep, secara hukum KPK tidak bisa berbuat banyak. Karena tidak ada alasan bagi KPK untuk melakukan penindakan. ‘’Apa yang bisa dilakukan penegak hukum, kalau SPPD (surat perintah perjalanan dinas), surat tugasnya ada, anggarannya ada. Bagi penegak hukum, tidak cukup untuk menindak. Kecuali ada transaksi (seperti kasus Bank Banten, Red),’’ paparnya.

Lantas? Menurut Asep, ketika semua perjalanan dinas yang dilakukan anggota DPRD itu tidak bisa ditindak secara hukum karena memang tidak melanggar aturan, maka yang bisa mencegah terjadinya pemborosan anggaran perjalanan dinas adalah masyarakat. ‘’Masyarakat harus cukup kritis terhadap hal-hal tersebut,’’ tandasnya.

TUBAN, Radar Tuban – Koordinator Wilayah IV Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah Jawa Timur-Bali, Asep Rahmat Suwandha mendorong kepada semua kepala daerah, khususnya di wilayah Jawa Timur termasuk Kabupaten Tuban agar tidak menggelar rapat di luar daerah. Utamanya rapat yang membahas kebijakan anggaran.

Disampaikan Asep, berdasar pengalamannya melakukan supervisi dan pencegahan korupsi, rapat yang berlangsung di luar daerah berpotensi terjadinya rekonstruksi korupsi. Dikatakan Asep, kasus suap penyertaan modal pembentukan Bank Banten adalah salah satu contohnya.

‘’Banten itu perilaku DPR-nya begitu (sering menggelar rapat di luar daerah, Red), hingga akhirnya DPR-nya kita tangkap. Kasusnya Bank Banten, itu terlihat konstruksi suapnya tidak dilakukan di area Banten. Ada yang (dilakukan melalui rapat, Red) di hotel Semarang, ada yang di Jogja, semua di luar Banten,’’ kata Asep yang beberapa hari ini melakukan supervisi dan pencegahan korupsi di Bojonegoro.

Dari pengalaman inilah, kemudian bidang supervisi dan pencegahan korupsi KPK mendorong kepada Gubernur Banten membuat aturan untuk melarang pelaksanaan rapat-rapat di luar gedung DPRD.

Baca Juga :  Hamil, Tiga Nakes Batal Vaksinasi

‘’Maksudnya apa (kami meminta gubernur untuk membuat aturan, Red) karena wilayah seperti itu adalah wilayah kebijakan kepala daerah dan pimpinan DPRD, karena ini (menggelar rapat di luar daerah, Red) memang tidak ada aturan yang melarang,’’ tegas pejabat KPK yang lolos seleksi administrasi calon pimpinan KPK periode 2019-2023 itu.

Lebih lanjut pejabat KPK jebolan pasca sarjana Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia (UI) itu menyampaikan, salah satu upaya pencegahan korupsi adalah goodwill atau niat baik dari kepala daerah. Artinya, jika kepala daerah memiliki niat baik, maka potensi-potensi akan terjadinya korupsi itu bisa dicegah. Termasuk potensi rekonstruksi korupsi yang berawal dari rapat-rapat di luar daerah.

‘’Memang tidak ada aturan yang melarang rapat di luar daerah. Tetapi kalau ada keinginan dari kepala daerah, itu (melarang rapat di luar daerah, Red) bisa dilakukan,’’ terang Asep.

Selain menyoroti rapat-rapat yang berlangsung di luar daerah, KPK juga memberikan atensi terkait perjalanan dinas pejabat. Utamanya anggota DPRD. Sebab, kerap ditemukan jumlah perjalanan dinas anggota DPRD yang terkadang tidak masuk akal.

Baca Juga :  Kebutuhan Pustawakan Mendesak

‘’Ada yang anggaran perjalanan dinas anggota dewan itu hampir sama dengan gaji 6.000 PNS yang ada di eksekutif. Bisa dibayangkan berapa banyaknya jumlah perjalanan dinas anggota dewan. Tidak masuk akal,’’ ujarnya yang menjadi alasan KPK memberikan atensi atas perjalanan dinas anggota DPRD.

Kendati demikian, diakui Asep, secara hukum KPK tidak bisa berbuat banyak. Karena tidak ada alasan bagi KPK untuk melakukan penindakan. ‘’Apa yang bisa dilakukan penegak hukum, kalau SPPD (surat perintah perjalanan dinas), surat tugasnya ada, anggarannya ada. Bagi penegak hukum, tidak cukup untuk menindak. Kecuali ada transaksi (seperti kasus Bank Banten, Red),’’ paparnya.

Lantas? Menurut Asep, ketika semua perjalanan dinas yang dilakukan anggota DPRD itu tidak bisa ditindak secara hukum karena memang tidak melanggar aturan, maka yang bisa mencegah terjadinya pemborosan anggaran perjalanan dinas adalah masyarakat. ‘’Masyarakat harus cukup kritis terhadap hal-hal tersebut,’’ tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/