alexametrics
31.2 C
Bojonegoro
Monday, May 23, 2022

Hanya Lima Caleg Perempuan Terpilih

BOJONEGORO – Meskipun Bupati Bojonegoro perempuan, namun calon anggota DPRD terpilih periode 2019-2024, kuota perempuannya sangat minim. Jumlahnya 5 orang dari 50 anggota DPRD. Tidak memenuhi 30 persen sebagaimana amanat undang-undang (UU).

Jumlah itu berdasar data daftar 50 caleg terpilih yang segera ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro. Hanya rencana penetapan caleg terpilih tersebut, masih ditunda, menunggu keputusan KPU pusat. 

“Sesuai rekap, memang hanya lima caleg perempuan yang terpilih,” kata Ketua KPUK Bojonegoro Fatkhur Rohman kemarin (4/7).

Dia menuturkan, di daerah pemilihan (dapil) I, hanya satu kader perempuan terpilih, yaitu Natasya Defianti dari PDIP. Dapil II ada dua caleg perempuan terpilih, yaitu Sally Atyasasmi dari Gerindra, dan Wahyuni Susilowati dari Golkar.

Dapil III tidak ada kader perempuan yang terpilih. Sedangkan dapil IV satu caleg perempuan, yaitu Mitro’atin dari Golkar dan di dapil V juga hanya satu caleg perempuan, yakni Sri Sudarumiati dari Nasdem.

“Dapil tiga yang tidak ada perempuannya,” tegasnya.

Dia menambahkan, dalam penyusunan nomor urut dan jumlah caleg perempuan, di setiap dapil parpol harus mencantumkan kader perempuan. Namun, kenyataannya yang terpilih justru masih didominasi caleg laki-laki. Sedangkan untuk perempuan sangat minim.

Baca Juga :  Suka Lihat Pemandangan

Jika dirinci, sembilan parpol tidak memiliki wakil di DPRD dari unsur perempuan. Yaitu  PKB, PKS, Perindo, PPP, PAN, Hanura, Demokrat, Garuda, dan PKPI. Sedangkan yang memiliki keterwakilan anggota DPRD perempuan empat parpol, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, dan Nasdem.

“PKB sebagai partai politik menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan sebagaimana perintah Rasulullah, dan telah menyusun caleg sesuai perintah UU. Ya saya kira ini masalah takdir dan nasib,” kata Sekretaris DPC PKB Bojonegoro Sunjani.

Apapun hasilnya, kata dia, itu adalah kehendak masyarakat. Alasannya, karena dalam penyusunan caleg lalu, partai sudah mencantumkan daftar caleg perempuan sesuai aturan. 

Ketua PC Fatayat NU Bojonegoro Ifa Khoiria Ningrum mengatakan, narasi tentang perempuan dan keterwakilan masih belum banyak diimplementasikan. Sebagai perempuan harus lebih percaya diri bermitra dengan laki-laki. Tidak hanya dalam wacana, tapi harus nyata berbagai cara.

Baca Juga :  Ujian Berlipat Produsen Tahu, Menghadapi Pandemi & Kedelai Impor Mahal

Seyogianya, kata Ifa, sapaannya, harus kuantitas 30 persen lebih. “Mumpuni dan bisa bersaing dengan seluruh anggota DPRD yang terhormat, baik laki-laki maupun perempuan,” jelasnya.

Minimnya jumlah anggota DPRD yang perempuan itu mendapat tanggapan dari pengamat politik. Dengan minimnya keterwakilan itu, aspirasi perempuan terancam sulit mendapat perhatian wakil rakyat.

Padahal, persoalan perempuan sangat penting, sehingga membutuhkan kebijakan daerah yang berpihak kaum hawa. “Jika wakil rakyat perempuan sedikit, aspirasi perempuan sulit mendapat perhatian pemerintah,” kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unigoro Rupiarsieh.

Jumlah caleg terpilih yang jumlahnya hanya lima itu, baru 10 persen. Padahal, idealnya minimal 30 persen. Sehingga, menjadi PR bagi pengurus partai mencetak kader perempuan yang siap bertarung di dunia politik.

Karena gagalnya caleg perempuan itu, tidak lepas dari peran partai politik. Apalagi, saat ini pengurus parpol masih didominasi dari laki-laki. “Ini membuktikan parpol belum tuntas menerapkan kesetaraan gender,” imbuhnya.

BOJONEGORO – Meskipun Bupati Bojonegoro perempuan, namun calon anggota DPRD terpilih periode 2019-2024, kuota perempuannya sangat minim. Jumlahnya 5 orang dari 50 anggota DPRD. Tidak memenuhi 30 persen sebagaimana amanat undang-undang (UU).

Jumlah itu berdasar data daftar 50 caleg terpilih yang segera ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro. Hanya rencana penetapan caleg terpilih tersebut, masih ditunda, menunggu keputusan KPU pusat. 

“Sesuai rekap, memang hanya lima caleg perempuan yang terpilih,” kata Ketua KPUK Bojonegoro Fatkhur Rohman kemarin (4/7).

Dia menuturkan, di daerah pemilihan (dapil) I, hanya satu kader perempuan terpilih, yaitu Natasya Defianti dari PDIP. Dapil II ada dua caleg perempuan terpilih, yaitu Sally Atyasasmi dari Gerindra, dan Wahyuni Susilowati dari Golkar.

Dapil III tidak ada kader perempuan yang terpilih. Sedangkan dapil IV satu caleg perempuan, yaitu Mitro’atin dari Golkar dan di dapil V juga hanya satu caleg perempuan, yakni Sri Sudarumiati dari Nasdem.

“Dapil tiga yang tidak ada perempuannya,” tegasnya.

Dia menambahkan, dalam penyusunan nomor urut dan jumlah caleg perempuan, di setiap dapil parpol harus mencantumkan kader perempuan. Namun, kenyataannya yang terpilih justru masih didominasi caleg laki-laki. Sedangkan untuk perempuan sangat minim.

Baca Juga :  Ikon Pesawat Dander Park Diangkut ke Madiun

Jika dirinci, sembilan parpol tidak memiliki wakil di DPRD dari unsur perempuan. Yaitu  PKB, PKS, Perindo, PPP, PAN, Hanura, Demokrat, Garuda, dan PKPI. Sedangkan yang memiliki keterwakilan anggota DPRD perempuan empat parpol, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, dan Nasdem.

“PKB sebagai partai politik menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan sebagaimana perintah Rasulullah, dan telah menyusun caleg sesuai perintah UU. Ya saya kira ini masalah takdir dan nasib,” kata Sekretaris DPC PKB Bojonegoro Sunjani.

Apapun hasilnya, kata dia, itu adalah kehendak masyarakat. Alasannya, karena dalam penyusunan caleg lalu, partai sudah mencantumkan daftar caleg perempuan sesuai aturan. 

Ketua PC Fatayat NU Bojonegoro Ifa Khoiria Ningrum mengatakan, narasi tentang perempuan dan keterwakilan masih belum banyak diimplementasikan. Sebagai perempuan harus lebih percaya diri bermitra dengan laki-laki. Tidak hanya dalam wacana, tapi harus nyata berbagai cara.

Baca Juga :  Musim Hujan, Cat Anti Jamur DiburuĀ 

Seyogianya, kata Ifa, sapaannya, harus kuantitas 30 persen lebih. “Mumpuni dan bisa bersaing dengan seluruh anggota DPRD yang terhormat, baik laki-laki maupun perempuan,” jelasnya.

Minimnya jumlah anggota DPRD yang perempuan itu mendapat tanggapan dari pengamat politik. Dengan minimnya keterwakilan itu, aspirasi perempuan terancam sulit mendapat perhatian wakil rakyat.

Padahal, persoalan perempuan sangat penting, sehingga membutuhkan kebijakan daerah yang berpihak kaum hawa. “Jika wakil rakyat perempuan sedikit, aspirasi perempuan sulit mendapat perhatian pemerintah,” kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unigoro Rupiarsieh.

Jumlah caleg terpilih yang jumlahnya hanya lima itu, baru 10 persen. Padahal, idealnya minimal 30 persen. Sehingga, menjadi PR bagi pengurus partai mencetak kader perempuan yang siap bertarung di dunia politik.

Karena gagalnya caleg perempuan itu, tidak lepas dari peran partai politik. Apalagi, saat ini pengurus parpol masih didominasi dari laki-laki. “Ini membuktikan parpol belum tuntas menerapkan kesetaraan gender,” imbuhnya.

Artikel Terkait

Most Read

Masa Jabatan Perangkat Akan Dikaji

Juara Umum di Kejurnas Semarang

Remaja Perempuan Tewas Tertabrak Kereta Api

Artikel Terbaru


/