BOJONEGORO – Bupati dan wakil bupati baru bakal miliki amunisi anggaran daerah yang cukup besar untuk memulai kepemimpinannya. Anggaran tersebut berasal dari sisa lebih pembiayaan (silpa) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017. Jumlahnya mencapai Rp 277 miliar. Dana tersebut baru akan digunakan pada P-APBD 2018.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Soeyuthi menjelaskan, dana silpa tersebut tidak semuanya masuk ke rekening kas daerah. Sebab, ada beberapa silpa yang tidak bisa masuk ke kas daerah. Yaitu, silpa di dua badan layanan umum daerah (BLUD). Yaitu, RSUD Sosodoro Djatikoesomo dan Akbid Pemkab. “Totalnya Rp 26 miliar,” ungkap dia.
Dia menjelaskan, anggaran di BLUD tidak masuk ke pemkab. Sebab, BLUD melaksanakan kegiatan secara mandiri. Semua kegiatan yang ada di BLUD dibiayai sendiri. Jika ada anggaran, juga diputar sendiri untuk keperluan operasional. “Jadi, silpanya tidak masuk ke kasda,” jelasnya.
Selain itu, silpa tersebut juga dikurangi kegiatan wajib dan bersifat mengikat. Sehingga, jumlah silpa yang ada di kasda tidak sebanyak itu. “Yang bisa digunakan hanya Rp 186 miliar saja,” ungkap dia.
Ibnu menjelaskan, sisa silpa yang bisa digunakan tersebut akan dialokasikan langsung ke P-APBD. Namun, itu nantinya akan menjadi kewenangan bupati baru untuk menyetujuinya. Sebab, Oktober mendatang bupati baru sudah resmi menjabat. “Pelantikan rencananya tanggal 20 September,” jelasnya.
Ibnu menjelaskan, jumlah silpa sebanyak itu berasal dari berbagai kegiatan. Mulai kegiatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dana alokasi khusus (DAK) fisik dan DAK non fisik.
Ibnu menjelaskan, silpa tersebut sudah dilaporkan saat pelaporan penggunaan APBD Pemkab 2017. Untuk penggunaannya akan langsung di masukkan ke P-APBD. “Saat ini pelaporan APBD, bulan depan sudah pembahasan KUAPPAS 2019. Setelah itu, pembahasan P-APBD,” terang dia.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Zainuri mengatakan, silpa itu memang akan masuk ke APBD perubahan. Sebab, silpa tersebut tidak bisa masuk ke APBD induk tahun ini. “Kalau tidak bisa masuk APBD induk ya akan dibahas di P-APBD,” terang Zainuri.
Anggota fraksi PAN itu menuturkan, penggunaan silpa itu nantinya dibahas oleh tim anggaran. Tentunya pembahasan akan dilakukan dengan bupati baru. Sebab, September mendatang sudah ada bupati baru.
Menurut Zainuri, silpa tersebut memang cukup besar. Sehingga, penggunanya juga harus tepat. Karena itu, tim anggaran harus merumuskan penggunaan silpa itu sebaik-baiknya. “Harus digunakan dengan tepat karena nilainya juga cukup besar,” jelasnya.
