alexametrics
23.5 C
Bojonegoro
Wednesday, August 10, 2022

Bojonegoro Dapatkan Opini Wajar tanpa Pengecualian

BOJONEGOROBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018. Dalam penyerahan LHP akhir Mei tersebut, ada 17 kabupaten di Jawa Timur menerima predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Salah satunya Bojonegoro.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Suyuthi membenarkan kabar tersebut. Menurut dia, Bojonegoro memang mendapat predikat WTP. Dari 17 kabupaten yang diberikan LHP, kata dia, BPK menyatakan hanya ada 15 kabupaten saja mendapat gelar Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sisanya,  2 kabupaten harus puas dengan predikat opini wajar dengan Pengecualian (WDP).

Baca Juga :  Tes Swab Jemaah Haji asal Bojonegoro Diundur

“Nah, Bojonegoro ini mendapat predikat WTP. Tentu sangat memotivasi,” kata Ibnu senin (4/6).

15 kabupaten/kota yang menerima WTP tersebut antara lain Kabupaten Bojonegoro, Blitar, Gresik, Madiun, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Sumenep, Trenggalek, Tulungagung, Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, dan Probolinggo. Sementara 2 kabupaten/kota yang menerima WDP adalah Kabupaten Sampang dan Lumajang. 

Meski mendapat predikat WTP, Ibnu mengimbau agar para pegawai tidak terlena dengan adanya predikat tersebut. sebab, menurut dia, sampai saat ini masih banyak tata kelola keuangan yang harus dibenahi dan dibenarkan. Ibnu juga mengimbau agar masing-masing OPD lebih berhati-hati melaksanakan pertanggungjawaban.  Terutama, kata dia, dalam penataan keuangan dan penataan aset pemkab.  

Baca Juga :  Urungkan Jembatan Sementara, Bangun Ulang Jembatan Cincin

Sementara itu, Plt Kepala BPK Jatim Ayub Ismail mengatakan, adanya predikat WTP dan WDP bertujuan memberi opini berisikan pernyataan profesional dan kewajaran informasi yang disajikan. Namun dalam hal ini, Ayub mengingatkan kepada setiap daerah untuk tidak cepat puas dengan predikat WTP yang diberikan.

Ayub juga meminta agar setiap daerah merekrut tenaga yang ahli di bidang akuntansi dan teknologi informasi. Sebab kedua bidang ini sangat menunjang pemkabnya untuk membuat laporan yang baik dan sesuai dengan ketentuan.

BOJONEGOROBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018. Dalam penyerahan LHP akhir Mei tersebut, ada 17 kabupaten di Jawa Timur menerima predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Salah satunya Bojonegoro.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Ibnu Suyuthi membenarkan kabar tersebut. Menurut dia, Bojonegoro memang mendapat predikat WTP. Dari 17 kabupaten yang diberikan LHP, kata dia, BPK menyatakan hanya ada 15 kabupaten saja mendapat gelar Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sisanya,  2 kabupaten harus puas dengan predikat opini wajar dengan Pengecualian (WDP).

Baca Juga :  Zona Kuning Lagi, Sisakan 12 Kasus Covid-19

“Nah, Bojonegoro ini mendapat predikat WTP. Tentu sangat memotivasi,” kata Ibnu senin (4/6).

15 kabupaten/kota yang menerima WTP tersebut antara lain Kabupaten Bojonegoro, Blitar, Gresik, Madiun, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Sumenep, Trenggalek, Tulungagung, Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, dan Probolinggo. Sementara 2 kabupaten/kota yang menerima WDP adalah Kabupaten Sampang dan Lumajang. 

Meski mendapat predikat WTP, Ibnu mengimbau agar para pegawai tidak terlena dengan adanya predikat tersebut. sebab, menurut dia, sampai saat ini masih banyak tata kelola keuangan yang harus dibenahi dan dibenarkan. Ibnu juga mengimbau agar masing-masing OPD lebih berhati-hati melaksanakan pertanggungjawaban.  Terutama, kata dia, dalam penataan keuangan dan penataan aset pemkab.  

Baca Juga :  Bersama Bumi Wali FC Bersama Meraih Prestasi

Sementara itu, Plt Kepala BPK Jatim Ayub Ismail mengatakan, adanya predikat WTP dan WDP bertujuan memberi opini berisikan pernyataan profesional dan kewajaran informasi yang disajikan. Namun dalam hal ini, Ayub mengingatkan kepada setiap daerah untuk tidak cepat puas dengan predikat WTP yang diberikan.

Ayub juga meminta agar setiap daerah merekrut tenaga yang ahli di bidang akuntansi dan teknologi informasi. Sebab kedua bidang ini sangat menunjang pemkabnya untuk membuat laporan yang baik dan sesuai dengan ketentuan.

Artikel Terkait

Most Read

Persibo Siap Menyongsong Putaran Kedua

Penambahan Kasus Covid Baru Kembali Naik

18 Tahun yang Membanggakan

Pengadaan Lahan Harus Sesuai Appraisal

Artikel Terbaru


/