alexametrics
30.3 C
Bojonegoro
Wednesday, May 18, 2022

Rp 18 Miliar Anggaran Santunan Duka Belum Terpakai

Radar Bojonegoro – Warga yang mengajukan santunan duka harus bersabar. Hingga kini belum dipastikan pencairannya. Akibatnya, anggaran sebesar Rp 18,7 miliar itu belum terpakai. Padahal, jumlah usulan masuk mencapai 2 ribu lebih. ‘’Hingga saat ini masih belum cair,’’ kata Kabag Kesra Setda Sahari kemarin (4/5).

Sama seperti insentif marbot dan takmir, santunan kematian ini juga belum bisa cair karena adanya perubahan adminstrasi pencairan. Sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) yang baru digunakan tahun ini membuat berbagai perubahan. ‘’Sehingga, harus dilakukan penyesauaian,’’ ujar Sahari.

Dia menjelaskan, SIPD membuat penganggaran harus lebih jelas dan terencana. Padahal, santunan duka itu tidak bisa diprediksi. Itu karena pengajuan usulan saat ada kematian. ‘’Tahun lalu sampai habis Rp 12 miliar. Tahun ini kami tidak tahu habis berapa,’’ tutur dia.

Baca Juga :  Akan Dibubarkan, PD Pasar Setor PAD Besar 

Tahun ini anggaran disediakan mencapai Rp 18,7 miliar. Jika usulan tidak banyak, anggaran tidak akan terserap habis. Menurut Sahari, sejumlah daerah lain yang memiliki santunan serupa menggunakan cara lain. Yakni, usulan tahun ini baru bisa dicairkan tahun depan. Proses pengajuan anggaran dilakukan di tahun sebelumnya.  ‘’Kalau di sini pengajuan dan pencairan dilakukan di tahun yang sama,’’ jelasnya.

Usulan santunan duka paling lambat diajukan 30 hari setelah meninggal dunia. Jika melebihi batas itu tidak bisa diajukan. Besaran diperoleh adalah Rp 2,5 juta. Ahli waris harus mengurus sejumlah berkas pencairan. ‘’Juga wajib memiliki rekening,’’ jelasnya.

Hingga kini pengajuan santunan duka masih manual. Aplikasinya masih belum bisa digunakan. Hal itu membuat input data penerima santunan berlangsung cukup lama. Tahun lalu pemkab mengalokasikan Rp 6 miliar anggaran santunan. Namun, anggaran itu habis pertengahan tahun karena usulan terlampau banyak.

Baca Juga :  Sejumlah Politisi Kaget Usulan Demokrat

Selanjutnya, di APBD perubahan ada penambahan Rp 6 miliar lagi. Sehingga, total 12 miliar tahun lalu. Sekretaris Komisi C DPRD Ahmad Supriyanto belum mengetahui masalah itu. Namun, dia meminta pemkab segera mempercepat proses pencairan. Sehingga, bisa mengurangi beban keluarga yang ditinggalkan. ‘’Harus dipercepat. Jangan sampai menunggu terlalu lama,’’ tuturnya.

Radar Bojonegoro – Warga yang mengajukan santunan duka harus bersabar. Hingga kini belum dipastikan pencairannya. Akibatnya, anggaran sebesar Rp 18,7 miliar itu belum terpakai. Padahal, jumlah usulan masuk mencapai 2 ribu lebih. ‘’Hingga saat ini masih belum cair,’’ kata Kabag Kesra Setda Sahari kemarin (4/5).

Sama seperti insentif marbot dan takmir, santunan kematian ini juga belum bisa cair karena adanya perubahan adminstrasi pencairan. Sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) yang baru digunakan tahun ini membuat berbagai perubahan. ‘’Sehingga, harus dilakukan penyesauaian,’’ ujar Sahari.

Dia menjelaskan, SIPD membuat penganggaran harus lebih jelas dan terencana. Padahal, santunan duka itu tidak bisa diprediksi. Itu karena pengajuan usulan saat ada kematian. ‘’Tahun lalu sampai habis Rp 12 miliar. Tahun ini kami tidak tahu habis berapa,’’ tutur dia.

Baca Juga :  ODHA Enggan Berobat di Daerah Sendiri

Tahun ini anggaran disediakan mencapai Rp 18,7 miliar. Jika usulan tidak banyak, anggaran tidak akan terserap habis. Menurut Sahari, sejumlah daerah lain yang memiliki santunan serupa menggunakan cara lain. Yakni, usulan tahun ini baru bisa dicairkan tahun depan. Proses pengajuan anggaran dilakukan di tahun sebelumnya.  ‘’Kalau di sini pengajuan dan pencairan dilakukan di tahun yang sama,’’ jelasnya.

Usulan santunan duka paling lambat diajukan 30 hari setelah meninggal dunia. Jika melebihi batas itu tidak bisa diajukan. Besaran diperoleh adalah Rp 2,5 juta. Ahli waris harus mengurus sejumlah berkas pencairan. ‘’Juga wajib memiliki rekening,’’ jelasnya.

Hingga kini pengajuan santunan duka masih manual. Aplikasinya masih belum bisa digunakan. Hal itu membuat input data penerima santunan berlangsung cukup lama. Tahun lalu pemkab mengalokasikan Rp 6 miliar anggaran santunan. Namun, anggaran itu habis pertengahan tahun karena usulan terlampau banyak.

Baca Juga :  Jamin tanpa Kekerasan selama MPLS

Selanjutnya, di APBD perubahan ada penambahan Rp 6 miliar lagi. Sehingga, total 12 miliar tahun lalu. Sekretaris Komisi C DPRD Ahmad Supriyanto belum mengetahui masalah itu. Namun, dia meminta pemkab segera mempercepat proses pencairan. Sehingga, bisa mengurangi beban keluarga yang ditinggalkan. ‘’Harus dipercepat. Jangan sampai menunggu terlalu lama,’’ tuturnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/