alexametrics
32.6 C
Bojonegoro
Monday, August 8, 2022

Warga Keluhkan Aktivitas PT PHD

PACIRAN – Dinas Lingkungan Hidup Lamongan memastikan sebelum mengantongi izin amdal, aktivitas industri apapun tak boleh dilakukan. ‘’Selama proses amdal belum tuntas dan selama izin lingkungan belum keluar ya ndak boleh melakukan aktivitas,’’ tandas Kabid Pengawasan dan Penegakan Hukum DLH Lamongan, Farid. 

Warga Desa/Kecamatan Paciran, saat ini mengeluhkan aktivitas dari PT Prakitri Hasta Darma (PHD). Meski belum mengantongi izin amdal, perusahaan tersebut sudah melakukan pengurukan.  Akibat pengurukan itu, lebih dari 100 pohon mangrove mati. 

‘’Saya sebagai warga nelayan memikirkan banyak dampak negatif yang ditimbulkan nantinya,’’ tutur Fatkhur Rohman, salah satu warga terdampak kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (4/2).

Dia khawatir nantinya beroperasinya industri yang melakukan reklamasi berdampak pada pendapatan masyarakat sekitar.

‘’ Bagaimana nantinya jika lautan madu di dekat industri itu diubah menjadi menjadi lautan racun,’’ tutur pria yang sehari-hari bergantung pada perahu kecil 2 gross tonage (gt) tersebut. 

Dia menyatakan, bila perusahaan tersebut dibuat ditanah sendiri, tidak menjadi persoalan. Jika menggunakan tanah negara, merusak mangrove, dan mereklamasi hingga ke laut, maka nantinya bisa merusak laut.

‘’Akibatnya orang Paciran yang merasakan dampaknya,’’ tutur nelayan pencari rajungan tersebut. Redhon, nelayan sekitar PT PHD, mengaku prihatin berdirinya industri baru yang merusak lingkungan. ‘’Ini akan ditambah lagi PT PHD dilegalkan,’’ katanya. 

PT PHD berdiri tepat di sebelah barat PT LSF. Redhon khawatir bila nantinya kapal-kapal besar bersandar di PT PHD, maka berdampak pada aktivitas nelayan yang dibatasi.

  ‘’Kalau kapal-kapal besar sudah bersandar di situ. Kemungkinan kalau sudah terjadi seperti itu, dampaknya orang Paciran akan menangis,’’ tukasnya. 

 ‘’Kita mendampingi masyarakat sekitar untuk mempertanyakan aktivitas PT PHD pada instansi terkait (DLH dan Bappeda Lamongan),’’ kata Nukman Suhadi, sekretaris Bidang Buruh Tani dan Nelayan, Pemuda Muhammadiyah Lamongan, saat dikonfirmasi terpisah. 

Baca Juga :  Gagal Tembus Sepuluh besar

Menurut Nukman, masyarakat Paciran merasa resah ketika mangrove dirusak pihak PT PHD. Bagi warga, mangrove merupakan ekosistem pesisir, serta menjadi rentetan pekembangan ikan dan biota laut. 

Dia menjelaskan, berkaca rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang diperdakan tahun 2011, terdapat 13 hektare mangrove di Paciran.

‘’Persepsi saya itulah yang dimaksud oleh inti perda itu (mangrove yang dirusak oleh PT PHD). Walaupun perda itu menyebutkan jumlah, belum pada titik,’’ katanya. 

Dengan fakta yang dilakukan PT PHD, dia meminta pemkab segera menerbitkan titik-titik kawasan mangrove. Yakni sebagai bagian dari hutan konservasi ataupun hutan lindung.

Sehingga, nilai manfaat dan statusnya jelas. ‘’Sekarang kita bayangkan mulai tahun 2011 hingga tahun 2018 belum ditentukan titik itu. Padahal sudah tahu jumlahnya,’’ imbuhnya. 

Nukman mengaku menemukan beberapa fakta lain saat mendampingi warga ke DLH dan bappeda. Selain pengrusakan mangrove dan menggunakan tanah negara, izin amdal PT PHD masih dalam proses.

Namun, pihak terkait sudah melakukan aktivitas pengurukan. ‘’Artinya ada pelanggaran kegiatan yang terindikasi ilegal,’’ jelasnya. 

Sementara itu, Imamur Rosyidin, koordinator Ampera Paciran, menyatakan, keresahan warga berkaca dari PT Lintech yang telah melakukan reklamasi. Padahal izin awalnya tak seluas itu.

Namun, hingga hari ini sudah mencapai 20 hektare (ha). ‘’Masyarakat merasa terganggu. Mereka juga tidak diberikan hak-haknya,’’ ujarnya. 

Imam mengatakan, keinginan masyarakat kawasan pantura menjadikan hutan mangrove yang masih tersisa sebagai tempat wisata. Yakni sebagai ekowisata mangrove.

Sebelum ada pengurukan, lanjut dia, pihaknya menginventarisasi yang terkena imbas dan rusak sekitar 100 pohon mangrove.

‘’Tapi di sisi lain ternyata hari ini ada pengrusakan yang dilakukan PT PHD terhadap hutan mangrove yang masih ada di Paciran,’’ katanya. 

Baca Juga :  Verifikasi Ketat, Penerima Prakerja Tak Bisa Dapat BSU

Dikonfirmasi terpisah, Donny Rizal, managing director PT PHD tak menampik bila menggunakan tanah negara. Pihaknya berkerjasama dengan pihak desa untuk melakukan pemanfaatan tanah negara.

Dalam pemanfaatan tersebut, pihaknya tak sepihak. Kepala desa dan BPD disebut sudah menyepakatinya. 

‘’Karena selama ini tanah negara yang ada itu tak dimanfaatkan. Jadi kami memanfaatkan tanah negara dan itu bukan daerah batas perairan,’’ ujarnya. 

Donny menjelaskan, pihaknya sudah memenuhi izin prinsip  dan izin usaha industri. Sedangkan, izin amdal masih dalam proses. Namun, pihaknya menampik jika melakukan reklamasi.

‘’Kita melakukan UPR juga sudah. Kami tidak melakukan reklamasi. Karena yang kita lakukan itu adalah tanah hak milik. Yang dinamakan reklamasi itu melakukan itu pengurukan atau penimbunan terhadap area di batas pantai,’’ jelasnya. 

Disinggung terkait kerusakan pohon mangrove akibat pengurukan? Donny menuturkan, yang tidak boleh mendapatkan perlakuan terhadap bakau itu adalah pohon-pohon bakau ditetapkan sebagai area konservasi. 

‘’Boleh selama daerah itu bukan daerah konservasi. Sudah kita meetingkan. Bahkan Bappeda sudah menyatakan bahwa wilayah itu RTRW-nya bukan area konservasi tapi untuk industri maritim,’’ ujarnya.

Sementara itu, Farid menilai izin amdal yang dilakukan PT PHD menyangkut wilayah laut. Sehingga kewenangannya di Provinsi Jatim. Namun, dia menegaskan, bahwa aktivitas industri apapun tak boleh dilakukan sebelum mengantongi izin amdal. 

Hingga berita ini ditulis belum ada konfirmasi dari pihak Bappeda Lamongan. Saat menghubungi telepon seluler Kabid Fisik Bappeda, Galih Yanuar, terdengar nada sambung.

Namun, ponsel itu tidak diangkat yang bersangkutan. Hingga berita ini ditulis, pesan singkat yang dikirim, juga belum dibalas.

PACIRAN – Dinas Lingkungan Hidup Lamongan memastikan sebelum mengantongi izin amdal, aktivitas industri apapun tak boleh dilakukan. ‘’Selama proses amdal belum tuntas dan selama izin lingkungan belum keluar ya ndak boleh melakukan aktivitas,’’ tandas Kabid Pengawasan dan Penegakan Hukum DLH Lamongan, Farid. 

Warga Desa/Kecamatan Paciran, saat ini mengeluhkan aktivitas dari PT Prakitri Hasta Darma (PHD). Meski belum mengantongi izin amdal, perusahaan tersebut sudah melakukan pengurukan.  Akibat pengurukan itu, lebih dari 100 pohon mangrove mati. 

‘’Saya sebagai warga nelayan memikirkan banyak dampak negatif yang ditimbulkan nantinya,’’ tutur Fatkhur Rohman, salah satu warga terdampak kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (4/2).

Dia khawatir nantinya beroperasinya industri yang melakukan reklamasi berdampak pada pendapatan masyarakat sekitar.

‘’ Bagaimana nantinya jika lautan madu di dekat industri itu diubah menjadi menjadi lautan racun,’’ tutur pria yang sehari-hari bergantung pada perahu kecil 2 gross tonage (gt) tersebut. 

Dia menyatakan, bila perusahaan tersebut dibuat ditanah sendiri, tidak menjadi persoalan. Jika menggunakan tanah negara, merusak mangrove, dan mereklamasi hingga ke laut, maka nantinya bisa merusak laut.

‘’Akibatnya orang Paciran yang merasakan dampaknya,’’ tutur nelayan pencari rajungan tersebut. Redhon, nelayan sekitar PT PHD, mengaku prihatin berdirinya industri baru yang merusak lingkungan. ‘’Ini akan ditambah lagi PT PHD dilegalkan,’’ katanya. 

PT PHD berdiri tepat di sebelah barat PT LSF. Redhon khawatir bila nantinya kapal-kapal besar bersandar di PT PHD, maka berdampak pada aktivitas nelayan yang dibatasi.

  ‘’Kalau kapal-kapal besar sudah bersandar di situ. Kemungkinan kalau sudah terjadi seperti itu, dampaknya orang Paciran akan menangis,’’ tukasnya. 

 ‘’Kita mendampingi masyarakat sekitar untuk mempertanyakan aktivitas PT PHD pada instansi terkait (DLH dan Bappeda Lamongan),’’ kata Nukman Suhadi, sekretaris Bidang Buruh Tani dan Nelayan, Pemuda Muhammadiyah Lamongan, saat dikonfirmasi terpisah. 

Baca Juga :  Menikmati Senja di Pantai Kandangsemangkon

Menurut Nukman, masyarakat Paciran merasa resah ketika mangrove dirusak pihak PT PHD. Bagi warga, mangrove merupakan ekosistem pesisir, serta menjadi rentetan pekembangan ikan dan biota laut. 

Dia menjelaskan, berkaca rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang diperdakan tahun 2011, terdapat 13 hektare mangrove di Paciran.

‘’Persepsi saya itulah yang dimaksud oleh inti perda itu (mangrove yang dirusak oleh PT PHD). Walaupun perda itu menyebutkan jumlah, belum pada titik,’’ katanya. 

Dengan fakta yang dilakukan PT PHD, dia meminta pemkab segera menerbitkan titik-titik kawasan mangrove. Yakni sebagai bagian dari hutan konservasi ataupun hutan lindung.

Sehingga, nilai manfaat dan statusnya jelas. ‘’Sekarang kita bayangkan mulai tahun 2011 hingga tahun 2018 belum ditentukan titik itu. Padahal sudah tahu jumlahnya,’’ imbuhnya. 

Nukman mengaku menemukan beberapa fakta lain saat mendampingi warga ke DLH dan bappeda. Selain pengrusakan mangrove dan menggunakan tanah negara, izin amdal PT PHD masih dalam proses.

Namun, pihak terkait sudah melakukan aktivitas pengurukan. ‘’Artinya ada pelanggaran kegiatan yang terindikasi ilegal,’’ jelasnya. 

Sementara itu, Imamur Rosyidin, koordinator Ampera Paciran, menyatakan, keresahan warga berkaca dari PT Lintech yang telah melakukan reklamasi. Padahal izin awalnya tak seluas itu.

Namun, hingga hari ini sudah mencapai 20 hektare (ha). ‘’Masyarakat merasa terganggu. Mereka juga tidak diberikan hak-haknya,’’ ujarnya. 

Imam mengatakan, keinginan masyarakat kawasan pantura menjadikan hutan mangrove yang masih tersisa sebagai tempat wisata. Yakni sebagai ekowisata mangrove.

Sebelum ada pengurukan, lanjut dia, pihaknya menginventarisasi yang terkena imbas dan rusak sekitar 100 pohon mangrove.

‘’Tapi di sisi lain ternyata hari ini ada pengrusakan yang dilakukan PT PHD terhadap hutan mangrove yang masih ada di Paciran,’’ katanya. 

Baca Juga :  Rogoh Kotak Infak, Pemuda Diciduk

Dikonfirmasi terpisah, Donny Rizal, managing director PT PHD tak menampik bila menggunakan tanah negara. Pihaknya berkerjasama dengan pihak desa untuk melakukan pemanfaatan tanah negara.

Dalam pemanfaatan tersebut, pihaknya tak sepihak. Kepala desa dan BPD disebut sudah menyepakatinya. 

‘’Karena selama ini tanah negara yang ada itu tak dimanfaatkan. Jadi kami memanfaatkan tanah negara dan itu bukan daerah batas perairan,’’ ujarnya. 

Donny menjelaskan, pihaknya sudah memenuhi izin prinsip  dan izin usaha industri. Sedangkan, izin amdal masih dalam proses. Namun, pihaknya menampik jika melakukan reklamasi.

‘’Kita melakukan UPR juga sudah. Kami tidak melakukan reklamasi. Karena yang kita lakukan itu adalah tanah hak milik. Yang dinamakan reklamasi itu melakukan itu pengurukan atau penimbunan terhadap area di batas pantai,’’ jelasnya. 

Disinggung terkait kerusakan pohon mangrove akibat pengurukan? Donny menuturkan, yang tidak boleh mendapatkan perlakuan terhadap bakau itu adalah pohon-pohon bakau ditetapkan sebagai area konservasi. 

‘’Boleh selama daerah itu bukan daerah konservasi. Sudah kita meetingkan. Bahkan Bappeda sudah menyatakan bahwa wilayah itu RTRW-nya bukan area konservasi tapi untuk industri maritim,’’ ujarnya.

Sementara itu, Farid menilai izin amdal yang dilakukan PT PHD menyangkut wilayah laut. Sehingga kewenangannya di Provinsi Jatim. Namun, dia menegaskan, bahwa aktivitas industri apapun tak boleh dilakukan sebelum mengantongi izin amdal. 

Hingga berita ini ditulis belum ada konfirmasi dari pihak Bappeda Lamongan. Saat menghubungi telepon seluler Kabid Fisik Bappeda, Galih Yanuar, terdengar nada sambung.

Namun, ponsel itu tidak diangkat yang bersangkutan. Hingga berita ini ditulis, pesan singkat yang dikirim, juga belum dibalas.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/