alexametrics
22.7 C
Bojonegoro
Friday, July 1, 2022

Dinas Sosial Diminta Evaluasi Menyeluruh BPNT Pusat

Radar Bojonegoro – Tata kelola pencairan bantuan pangan nontunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) perlu diperbaiki. Masih terdapat celah rawan penyel e wengan. Penyaluran dan stok sembako yang diberikan belum mengakomodir konten lokal. Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (LBH Akar) Bojonegoro Anam Warsito mengaku telah investigasi di lapangan terkait mekanisme penyaluran BPNT pusat.

Proses penyaluran program BPNT di lapangan masih karut marut. Menurutnya, ada beberapa oknum pelaku program berpotensi bermain. Anam mengatakan telah menyurvei di 50 desa dari 13 kecamatan di Bojonegoro secara acak. Rerata agen e-warung di desa hanya sekadar formalitas, belum ada wujud warungnya.

“Berdasar temuan kami, agen e-warung ini dikelola oleh kerabat perangkat desa setempat. Bahkan ada yang tidak memiliki fasilitas EDC (electronic data capture) dan tidak punya warung secara fisik,” tuturnya.

Sehingga, tidak sesuai pasal 10 Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran BPNT yang mana e-warung terdiri atas toko kelontong, UMKM, warung, dan sebagainya. Ada lima komoditas disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca Juga :  Buruh Anggap Survei Pasar Lebih Akurat

Diantaranya beras, daging ayam, buah, telur ayam, dan tempe. Adapun temuan di lapangan, harga beras ke KPM Rp 9.450 per kilogram. Sedangkan, harga dari supplier ke agen e-warung Rp 9.200 per kilogram. Padahal, ia menilai kualitas beras yang dijual ke KPM itu harga pasarannya Rp 7.800 per kilogram. Sebab diketahui secara kuantitas jumlah butir beras patah (menir) sekitar 50 persen.

“Padahal, apabila harga beras lebih dari Rp 9.000 per kilogram, seharusnya bisa dapat beras kualitas medium dengan kondisi menir sekitar 25 persen,” katanya. Sementara, daging ayam yang dijual ke KPM rerata berasal dari Kabupaten Ngawi.

Padahal, di Bojonegoro juga banyak peternakan ayam pedaging. Begitu pula jenis buah dipilih yakni buah pir. Jadi sudah tentu buah itu didatangkan dari luar kota. Selain itu, KPM rerata orang sudah usia lanjut. Sehingga, menurutnya KPM lebih minat buah pepaya dan pisang.

Baca Juga :  Tiga Bulan Beroperasi, Pabrik Arak Digerebek

“Terlebih lagi buah pepaya dan pisang di Bojonegoro juga banyak, bukan justru buah pir,” ucapnya. Anam menambahkan, kerap ditemukan oknum tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang turut serta dengan supplier. Hal itu jelas bertentangan dengan pasal 39 Permensos Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran BPNT.

Karena itu, Anam menegaskan agar segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk meminimalisasi penyelewengan BPNT pusat. Ia menyarankan agar dikaji ulang supaya supplier semua komoditas cukup diatur di tingkat kecamatan atau desa. Lebih cocok lagi kalau mampu memberdayakan BUMDes setempat. “Kalau suplainya bisa dikelola oleh BUMDes tentu lebih baik. Bisa menopang ekonomi masyarakat desa,” katanya

Radar Bojonegoro – Tata kelola pencairan bantuan pangan nontunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) perlu diperbaiki. Masih terdapat celah rawan penyel e wengan. Penyaluran dan stok sembako yang diberikan belum mengakomodir konten lokal. Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (LBH Akar) Bojonegoro Anam Warsito mengaku telah investigasi di lapangan terkait mekanisme penyaluran BPNT pusat.

Proses penyaluran program BPNT di lapangan masih karut marut. Menurutnya, ada beberapa oknum pelaku program berpotensi bermain. Anam mengatakan telah menyurvei di 50 desa dari 13 kecamatan di Bojonegoro secara acak. Rerata agen e-warung di desa hanya sekadar formalitas, belum ada wujud warungnya.

“Berdasar temuan kami, agen e-warung ini dikelola oleh kerabat perangkat desa setempat. Bahkan ada yang tidak memiliki fasilitas EDC (electronic data capture) dan tidak punya warung secara fisik,” tuturnya.

Sehingga, tidak sesuai pasal 10 Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran BPNT yang mana e-warung terdiri atas toko kelontong, UMKM, warung, dan sebagainya. Ada lima komoditas disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca Juga :  Nongkrong di Pos Kamling, Digegerkan Temuan Sesosok Mayat 

Diantaranya beras, daging ayam, buah, telur ayam, dan tempe. Adapun temuan di lapangan, harga beras ke KPM Rp 9.450 per kilogram. Sedangkan, harga dari supplier ke agen e-warung Rp 9.200 per kilogram. Padahal, ia menilai kualitas beras yang dijual ke KPM itu harga pasarannya Rp 7.800 per kilogram. Sebab diketahui secara kuantitas jumlah butir beras patah (menir) sekitar 50 persen.

“Padahal, apabila harga beras lebih dari Rp 9.000 per kilogram, seharusnya bisa dapat beras kualitas medium dengan kondisi menir sekitar 25 persen,” katanya. Sementara, daging ayam yang dijual ke KPM rerata berasal dari Kabupaten Ngawi.

Padahal, di Bojonegoro juga banyak peternakan ayam pedaging. Begitu pula jenis buah dipilih yakni buah pir. Jadi sudah tentu buah itu didatangkan dari luar kota. Selain itu, KPM rerata orang sudah usia lanjut. Sehingga, menurutnya KPM lebih minat buah pepaya dan pisang.

Baca Juga :  Ditangkap, setelah Belasan Kali Menjambret

“Terlebih lagi buah pepaya dan pisang di Bojonegoro juga banyak, bukan justru buah pir,” ucapnya. Anam menambahkan, kerap ditemukan oknum tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang turut serta dengan supplier. Hal itu jelas bertentangan dengan pasal 39 Permensos Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran BPNT.

Karena itu, Anam menegaskan agar segera dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk meminimalisasi penyelewengan BPNT pusat. Ia menyarankan agar dikaji ulang supaya supplier semua komoditas cukup diatur di tingkat kecamatan atau desa. Lebih cocok lagi kalau mampu memberdayakan BUMDes setempat. “Kalau suplainya bisa dikelola oleh BUMDes tentu lebih baik. Bisa menopang ekonomi masyarakat desa,” katanya

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/