alexametrics
25 C
Bojonegoro
Monday, June 27, 2022

SD Tengah Hutan Kesulitan Listrik

LAMONGAN, Radar Lamongan – Sarana dan prasarana dunia pendidikan belum merata.SDN Primpen, Kecamatan Bluluk, hingga kini belum mendapatkan pasokan listrik.

“Mereka hanya sekolah saat siang, dan tidak bisa melanjutkan pembelajaran apabila kondisi cuaca mendung karena gelap,” ujar Kepala SDN Primpen, Pitono.

Menurut dia, sejak  berdiri 1978, SDN Primpen  sudah lebih dari sekali mengajukan pemasangan listrik. Namun, PLN menjawab tidak bisa memasang karena tidak ada jaringan.Jika dipasang, maka anggarannya besar karena membutuhkan banyak tiang. Alasannya, lokasiSD di tengah hutan.

Dia menambahkan, petugas tidak bisa melakukan pemasangan apabila letak meteran lebih dari 30 meter (m). Karena itu, lembaga wajib memasang tiang listrik secara pribadi dari wilayah terdekat. “Kita pasang sendiri, karena jarak dengan dusun mencapai 1 km,” ujarnya.

Karena tidak ada aliran listrik, maka tenaga pendidik yang memanfaatkan laptop untuk mengajar harus menyiapkan baterai cadangan.

Kewajiban lembaga pendidikan harus memiliki aliran listrik cukup, membuat sekolah dankomite sepakat menjual aset kayu jati. Sebagian dananya untuk mendirikan tiang listrik. “Kalau meteran sudah pasang sendiri tapi masih dititipkan ke rumah warga,” tandasnya.

Baca Juga :  Nenek dan Ibu Menyusui Rela Sewa Pikap, Bawa Bekal dari Rumah

Koordinator SD Kecamatan Bluluk, Hartatik, mengatakan, kondisi tanpa listrik sudah dialamiSD itu sejak berdiri. Sambungan listrik ke lembaga menjadi tanggung jawab sekolah. Sementara sekolah tidak banyak muridnya karena letaknya di tengah hutan. Sebagian besar anak di wilayah tersebut memilih MI yang letaknya di tengah perkampungan.

Hartatik menambahkan, SD tersebut pernah menyelenggarakan kemah. Mereka harus sewa jenset. “Karena tidak ada aliran listrik, guru juga kesulitan saat menggunakan laptop sebagai sarana mengajar,” tuturnya.

Petugas PLN Babat, Lamongan, Hadi, menuturkan, kewenangan pemasangan jaringan baru ada bidangnya sendiri. Namun, wilayah Bluluk masuk PLN ULP Babat. Dia harus berkoordinasi dulu dengan petugas yang membidangi untuk klarifikasi masalah itu. “Saya belum bisa memberikan keterangan lebih karena hari libur,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Lamongan, Adi Suwito, memastikan masalah itu sudah ditangani. Setelah pihaknya melakukan pengecekan, ternyata belum ada jaringan listrik di sekitar lokasi. Sehingga lembaga kesulitan memasang sambungan listrik di kelas.

Baca Juga :  Mobil Pengantar Dilarang Masuk Jalan Mas Tumapel

Versi Adi, meteran sudah dipasang. Namun, dititipkan ke perumahan warga karenajaringannya jauh dari lokasi SD. Sesuai kesanggupan PLN, bulan ini tersambung ke SDN Primpen.

Menurut dia, masalah tersebut bukan murni kesalahan satu pihak. Namun, menjadi tanggung jawab bersama. Baik pemerintah desa, lembaga, PLN, dinas, dan masyarakat.

Untuk tagihannya nanti, Adi mengatakan, lembaga bisa memanfaatkan dana operasional sekolah. “Intinya akan segera dipasang, dan ini bukan karena ada protes tapi sudah diperhatikan sejak lama,” klaimnya.

Dia menambahkan, idealnya seluruh lembaga harus dilengkapi sambungan listrik. Bahkan diupayakan seluruh kelas karena untuk kenyamanan.

“Hanya satu lembaga itu dari total 638 SD, dan sudah ditangani,” katanya.

Pj Kades Primpen, Prapto, mengklaim, selama menjabat satu bulan, belum ada komunikasi antara desa dan lembaga. Sebagai Pj, dia juga tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Selain melihat anggaran, dirinya wajib berkomunikasi dengan perangkat. Apalagi, lokasi SD tersebut cukup jauh dari desa.

 “Kita belum ada pembahasan dan bertemu,” ujarnya.

LAMONGAN, Radar Lamongan – Sarana dan prasarana dunia pendidikan belum merata.SDN Primpen, Kecamatan Bluluk, hingga kini belum mendapatkan pasokan listrik.

“Mereka hanya sekolah saat siang, dan tidak bisa melanjutkan pembelajaran apabila kondisi cuaca mendung karena gelap,” ujar Kepala SDN Primpen, Pitono.

Menurut dia, sejak  berdiri 1978, SDN Primpen  sudah lebih dari sekali mengajukan pemasangan listrik. Namun, PLN menjawab tidak bisa memasang karena tidak ada jaringan.Jika dipasang, maka anggarannya besar karena membutuhkan banyak tiang. Alasannya, lokasiSD di tengah hutan.

Dia menambahkan, petugas tidak bisa melakukan pemasangan apabila letak meteran lebih dari 30 meter (m). Karena itu, lembaga wajib memasang tiang listrik secara pribadi dari wilayah terdekat. “Kita pasang sendiri, karena jarak dengan dusun mencapai 1 km,” ujarnya.

Karena tidak ada aliran listrik, maka tenaga pendidik yang memanfaatkan laptop untuk mengajar harus menyiapkan baterai cadangan.

Kewajiban lembaga pendidikan harus memiliki aliran listrik cukup, membuat sekolah dankomite sepakat menjual aset kayu jati. Sebagian dananya untuk mendirikan tiang listrik. “Kalau meteran sudah pasang sendiri tapi masih dititipkan ke rumah warga,” tandasnya.

Baca Juga :  Siswi SMP Korban Pencabulan Diskors Tiga Minggu

Koordinator SD Kecamatan Bluluk, Hartatik, mengatakan, kondisi tanpa listrik sudah dialamiSD itu sejak berdiri. Sambungan listrik ke lembaga menjadi tanggung jawab sekolah. Sementara sekolah tidak banyak muridnya karena letaknya di tengah hutan. Sebagian besar anak di wilayah tersebut memilih MI yang letaknya di tengah perkampungan.

Hartatik menambahkan, SD tersebut pernah menyelenggarakan kemah. Mereka harus sewa jenset. “Karena tidak ada aliran listrik, guru juga kesulitan saat menggunakan laptop sebagai sarana mengajar,” tuturnya.

Petugas PLN Babat, Lamongan, Hadi, menuturkan, kewenangan pemasangan jaringan baru ada bidangnya sendiri. Namun, wilayah Bluluk masuk PLN ULP Babat. Dia harus berkoordinasi dulu dengan petugas yang membidangi untuk klarifikasi masalah itu. “Saya belum bisa memberikan keterangan lebih karena hari libur,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Lamongan, Adi Suwito, memastikan masalah itu sudah ditangani. Setelah pihaknya melakukan pengecekan, ternyata belum ada jaringan listrik di sekitar lokasi. Sehingga lembaga kesulitan memasang sambungan listrik di kelas.

Baca Juga :  SG Helat Kejuaraan Silat PSHT 

Versi Adi, meteran sudah dipasang. Namun, dititipkan ke perumahan warga karenajaringannya jauh dari lokasi SD. Sesuai kesanggupan PLN, bulan ini tersambung ke SDN Primpen.

Menurut dia, masalah tersebut bukan murni kesalahan satu pihak. Namun, menjadi tanggung jawab bersama. Baik pemerintah desa, lembaga, PLN, dinas, dan masyarakat.

Untuk tagihannya nanti, Adi mengatakan, lembaga bisa memanfaatkan dana operasional sekolah. “Intinya akan segera dipasang, dan ini bukan karena ada protes tapi sudah diperhatikan sejak lama,” klaimnya.

Dia menambahkan, idealnya seluruh lembaga harus dilengkapi sambungan listrik. Bahkan diupayakan seluruh kelas karena untuk kenyamanan.

“Hanya satu lembaga itu dari total 638 SD, dan sudah ditangani,” katanya.

Pj Kades Primpen, Prapto, mengklaim, selama menjabat satu bulan, belum ada komunikasi antara desa dan lembaga. Sebagai Pj, dia juga tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Selain melihat anggaran, dirinya wajib berkomunikasi dengan perangkat. Apalagi, lokasi SD tersebut cukup jauh dari desa.

 “Kita belum ada pembahasan dan bertemu,” ujarnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/