KUALA LUMPUR – Sabtu 2 Juni 2018, Kabag Perekonomian Setda Pemkab Bojonegoro Rahmat Junaidi, berada di Kuala Lumpur Malaysia. Dia menerima undangan dari PBB UNDP, badan mengelola pembangunan negara-negara di dunia. Di sana, Rahmat mewakili Bojonegoro, Jawa Timur, untuk hadir pada pertemuan berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dijemput dari bandara pada akhir Mei, Rahmat masih menyaksikan puluhan billboard ucapan selamat atas kemenangan Perdana Menteri Malaysia yang baru, Mahathir Muhammad, di sepanjang jalan keluar dari bandara. Kondisi jalanan normal tidak padat dan tidak macet. Kendaraan berjalan rapi dari bandara menuju lokasi acara di jantung kota Kuala Lumpur di Kuala Lumpur Convention Center, Petronas, Twin Tower. “Acaranya memang di pusat kota Kuala Lumpur,” tutur dia minggu (3/6).
Dalam pertemuan dihelat pada (31/5) sampai (2/6) tersebut, kisah Rahmat, membahas pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang diratifikasi oleh sebagain besar negara di dunia di tahun 2015. Di Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2016, telah menjadi perhatian luas di Indonesia dengan sering kalinya Bojonegoro diundang menjadi narasumber terkait di forum seminar ilmiah di beberapa daerah.
Jika tahun 2016 materi utama dibagikan untuk didiskusikan adalah hubungan SDGs dengan HAM yang dilaksanakan di Seoul ( Korea Selatan),kemudian di tahun 2017 di Shanghai ( China) adalah SDGs yang dihubungkan dengan Pemerintahan Terbuka, maka di tahun 2018 ini kembali forum ini digelar di Kuala Lumpur ( Malaysia) tanggal 1 dan 2 Juni 2018 dengan tema diskusi utama, yaitu SDGs dikaitkan Ekonomi Inklusif, sesuai tujuan SDGs nomor 8. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.
Ekonomi Inklusif adalah pembangunan yang tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, akan tetapi yang dapat menekan kemiskinan sehingga tercipta ketimpangan sosial ekonomi masyarakat yang rendah. Dari hasil BPS menunjukkan bahwa jumlah persentase penduduk miskin Bojonegoro tahun 2017 sebesar 0,34 persen, yaitu di luar 10 besar kabupaten/kota termiskin di Jawa Timur dan Indeks Gini (ketimpangan ) Bojonegoro tahun 2017 adalah 0,30 atau jauh di bawah angka nasional 0,41 persen, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama rakyat, akademisi, dan pengusaha berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi inklusif ini dengan baik.
“Hal-hal yang terkait implementasi inilah yang kami coba tulis bersama tim di sebuah buku yang berjudul Bojonegoro Goals, yang coba kami ceritakan ke para peserta seminar ini, dengan bahasa operasional yang mudah dimengerti, ini kami diuntungkan karena sebagai pelaku langsung baik di sisi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi,” pungkas dia.
