alexametrics
30.6 C
Bojonegoro
Friday, May 20, 2022

Pemkab Belum Sepakat

LAMONGAN, Radar Lamongan – Usulan dana hibah Pilkada Lamongan 2020 belum ada satu kata. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Lamongan dan Bawaslu setempat belum bersepakat dengan pemkab.

Padahal, Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 mengatur agar penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dilaksanakan Selasa (1/10).

‘’Belum ada kepastian angka, sehingga belum bisa menandatangani NPHD,’’ tutur Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lamongan, Sulastri, kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (2/10).

KPUK Lamongan masuk dalam 85 daerah yang belum menandatangani NPHD. Seperti diberitakan Jawa Pos, terdapat 185 KPU di daerah yang sudah menandatangani NPHD.

Sedangkan bawaslu yang belum menandatangani NPHD lebih banyak lagi, 178 daerah. Hanya bawaslu di 91 daerah yang sudah menandatangani NPHD.

Sulastri menjelaskan, NPHD baru bisa dilaksanakan bila sudah ada kepastian angka. Hingga kini usulan belum disetujui karena adanya beberapa pertimbangan. ‘’Sekarang masih dalam pembahasan,’’ alasannya.

Baca Juga :  Bupati Desak DD Dicairkan Penuh

Sulastri menjelaskan, dalam Permendagri, dana hibah pilkada di APBD harus sesuai standar APBN. Padahal, menurut dia, besaran APBD dan APBN jauh. ‘’Ini diarahkan menggunakan APBD tapi standarnya seperti APBN. Kan jelas tidak bisa,’’ tukasnya. 

Awalnya, KPUK Lamongan mengusulkan Rp 45 miliar. Selanjutnya, dinaikkan menjadi Rp 65 miliar. Ketika dikalkulasi, ternyata masih kurang. Anggaran diajukan lagi menjadi Rp 105 miliar.

Sulastri menilai besaran anggaran tersebut melampaui limit APBD Lamongan. Kini, usulan anggaran Pilkada 2020 dirampingkan menjadi Rp 59 miliar.

‘’Kita menilai usulan anggaran yang sekarang juga masih terlalu besar,’’ ujar Sulastri saat dikonfirmasi via ponsel.

Usulan dana hibah pilkada 2020 kemungkinan tidak bisa terealisasi dalam waktu dekat. Sebab, BPKAD masih melakukan hearing di DPRD, 10 Oktober mendatang. ‘’Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah klir,’’ harapnya.

Baca Juga :  APBD 2020 Defisit Rp 2 Triliun

Sulastri menjelaskan, ada peningkatan yang cukup signifikan anggaran pilkada 2015 dan 2020. Anggaran dana hibah KPUK pada 2015 hanya Rp 27 miliar dan bawaslu Rp 4 miliar. ‘’Sekarang kenaikannya hampir tiga kali lipat,’’ ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris KPUK Lamongan, Yosep, mengakui bahwa penandatanganan NPHD belum bisa dilaksanakan. Dirinya sudah berkomunikasi dengan ketua Komisioner KPUK Lamongan untuk melakukan revisi anggaran lagi.

‘’Iya perintahnya (NPHD) hari ini (kemarin). Tapi saya tadi ngomong-ngomong dengan Pak Ketua, kita masih merevisi usulan. Mudah-mudahan segera disetujui,’’ ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan, Miftakhul Badar, mengatakan, pihaknya belum melakukan penandatanganan NPHD. Hingga kini pihaknya masih menunggu tim anggaran pemerintah daerah (TPAD), terkait usulan dana hibah pilkada Rp 18 miliar.

‘’Dalam pembahasan sebelumnya tidak ada masalah. Kita masih menunggu dari TPAD,’’ katanya. (ind/yan)

LAMONGAN, Radar Lamongan – Usulan dana hibah Pilkada Lamongan 2020 belum ada satu kata. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Lamongan dan Bawaslu setempat belum bersepakat dengan pemkab.

Padahal, Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 mengatur agar penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dilaksanakan Selasa (1/10).

‘’Belum ada kepastian angka, sehingga belum bisa menandatangani NPHD,’’ tutur Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lamongan, Sulastri, kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (2/10).

KPUK Lamongan masuk dalam 85 daerah yang belum menandatangani NPHD. Seperti diberitakan Jawa Pos, terdapat 185 KPU di daerah yang sudah menandatangani NPHD.

Sedangkan bawaslu yang belum menandatangani NPHD lebih banyak lagi, 178 daerah. Hanya bawaslu di 91 daerah yang sudah menandatangani NPHD.

Sulastri menjelaskan, NPHD baru bisa dilaksanakan bila sudah ada kepastian angka. Hingga kini usulan belum disetujui karena adanya beberapa pertimbangan. ‘’Sekarang masih dalam pembahasan,’’ alasannya.

Baca Juga :  Ajang Silaturahmi Empat Bupati

Sulastri menjelaskan, dalam Permendagri, dana hibah pilkada di APBD harus sesuai standar APBN. Padahal, menurut dia, besaran APBD dan APBN jauh. ‘’Ini diarahkan menggunakan APBD tapi standarnya seperti APBN. Kan jelas tidak bisa,’’ tukasnya. 

Awalnya, KPUK Lamongan mengusulkan Rp 45 miliar. Selanjutnya, dinaikkan menjadi Rp 65 miliar. Ketika dikalkulasi, ternyata masih kurang. Anggaran diajukan lagi menjadi Rp 105 miliar.

Sulastri menilai besaran anggaran tersebut melampaui limit APBD Lamongan. Kini, usulan anggaran Pilkada 2020 dirampingkan menjadi Rp 59 miliar.

‘’Kita menilai usulan anggaran yang sekarang juga masih terlalu besar,’’ ujar Sulastri saat dikonfirmasi via ponsel.

Usulan dana hibah pilkada 2020 kemungkinan tidak bisa terealisasi dalam waktu dekat. Sebab, BPKAD masih melakukan hearing di DPRD, 10 Oktober mendatang. ‘’Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah klir,’’ harapnya.

Baca Juga :  Konsep Perputaran Buku Antarperpus Desa

Sulastri menjelaskan, ada peningkatan yang cukup signifikan anggaran pilkada 2015 dan 2020. Anggaran dana hibah KPUK pada 2015 hanya Rp 27 miliar dan bawaslu Rp 4 miliar. ‘’Sekarang kenaikannya hampir tiga kali lipat,’’ ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris KPUK Lamongan, Yosep, mengakui bahwa penandatanganan NPHD belum bisa dilaksanakan. Dirinya sudah berkomunikasi dengan ketua Komisioner KPUK Lamongan untuk melakukan revisi anggaran lagi.

‘’Iya perintahnya (NPHD) hari ini (kemarin). Tapi saya tadi ngomong-ngomong dengan Pak Ketua, kita masih merevisi usulan. Mudah-mudahan segera disetujui,’’ ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan, Miftakhul Badar, mengatakan, pihaknya belum melakukan penandatanganan NPHD. Hingga kini pihaknya masih menunggu tim anggaran pemerintah daerah (TPAD), terkait usulan dana hibah pilkada Rp 18 miliar.

‘’Dalam pembahasan sebelumnya tidak ada masalah. Kita masih menunggu dari TPAD,’’ katanya. (ind/yan)

Artikel Terkait

Most Read

Timbulkan Perbedaan Pendapat

Bupati Siapkan Lima Titik Pemindahan PKL

Artikel Terbaru


/